- AdvertorialWamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Strategis ATR/BPN untuk Percepatan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa
- AdvertorialATR/BPN Bersama KPK dan Pemda se-Sultra Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- UncategorizedPD Pasar dan Satpol PP Intensifkan Penertiban Pasar Tradisional Sidikalang Demi Wujudkan Kawasan Tertib dan Nyaman
- BeritaPWMOI Kepri Resmi Dilantik, Teguhkan Komitmen Pers Profesional dan Sinergi Membangun Daerah
- BeritaInternet Optimal Hadir di Miangas, Pemerintah Perkuat Hak Akses Digital Warga Perbatasan
- BeritaTERUNGKAP! DIDUGA OKNUM TNI AL RAMPAS HP WARTAWAN SAAT PELIPUTAN MBG GISTING, ISTRI KIRIM CHAT ‘SIAP TEMPUR’, PUBLIK DESAK DENPOMAL HINGGA PUSPOM TNI TURUN TANGAN”

Ketua DPD GMPI Probolinggo Raya dukung kedudukan Polri di bawah Presiden.
Probolinggo,-vokalpublika.com,-
Komisi III DPR RI resmi menyepakati bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden, dan tidak diubah menjadi kementerian.
Keputusan per Januari 2026 ini menegaskan, bahwa Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sesuai dengan amanat Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2.000, serta memastikan pengangkatan pemberhentian Kapolri memerlukan persetujuan DPR.
Berikut poin-poin penting terkait posisi Polri di bawah Presiden, komisi III DPR RI menegaskan, “bahwa Polri tidak berbentuk kementerian dan tetap langsung di bawah Presiden”.
“Posisi ini sejalan dengan Pasal 7 Ayat 2 dan 3 ,TAP MPR Nomor VII/MPR/2.000, yang mengaturnya sebagai lembaga di bawah Presiden sebagai kepala negara”.
“DPR menekankan reformasi struktural dan kultural Polri agar semakin profesional, dengan 8 poin percepatan yang harus dilaksanakan pemerintah”.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakan terhadap wacana Polri berada di bawah kementerian.
Komisi III mendukung maksimalisasi Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri, Kesepakatan ini diambil berdasarkan evaluasi kinerja dan rencana kerja 2026, memastikan komitmen Polri terhadap reformasi struktural namun tetap dalam garis komando kepresidenan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan menolak, dan bahkan dirinya lebih baik jadi petani ketimbang apabila menjadi Menteri Kepolisian.
“Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden, tetapi ada Menteri Kepolisian dan Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot, Saya kira itu untuk sikap saya”, tegas Kapolri.
Dalam hal ini, Ketua DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia GMPI Probolinggo Jawa Timur, A Dhany menyatakan, “kedudukan Polri yang berada langsung dibawah Presiden merupakan posisi politik hukum yang strategis dalam rangka menjaga integritas, independensi, serta efektivitas lembaga penegak hukum”.
“Institusi Polri kebutuhan strategis negara, mencerminkan UUD dan tertuang dalam Undang-undang Kepolisian dalam menjaga Kamtibmas”, kata Ketua DPD Ormas GMPI Probolinggo Raya A Dhany.
Dhany sapaan akrabnya menerangkan, “dalam perspektif politik hukum, penempatan Polri langsung di bawah Presiden untuk memastikan adanya garis komando dan tanggung jawab, yang jelas dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dalam negeri”.
“Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas nasional, sehingga Polri dapat bertindak cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, tanpa terhambat oleh jalur birokrasi yang berlapis”, jelas Dhany.
“Apabila Polri ditempatkan di bawah suatu kementerian, terdapat potensi terjadinya rantai birokrasi yang panjang dan kompleks dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam situasi yang menuntut respons cepat dan presisi”.
“Kondisi ini bisa berisiko menghambat penanganan Kamtibmas yang memerlukan kecepatan, diskresi kepolisian, serta koordinasi lintas sektor yang langsung dan terpusat pada prakteknya”, kata Dhany.
Lebih lanjut Dhany menuturkan, “meskipun berada di bawah Presiden, Polri tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara independen dan profesional.
Bahwa setiap tindakan kepolisian dilandaskan pada hukum, prinsip due process of law, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia”.
“Kedudukan struktural di bawah Presiden jangan dimaknai sebagai subordinasi politik, melainkan sebagai mekanisme akuntabilitas dalam sistem ketatanegaraan demokratis”, tutur Dhany.(Mamad)
Clara T S
10 May 2026
JAKARTA //vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan strategis nasional. Hal itu …
Clara T S
10 May 2026
KENDARI/vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan ekonomi daerah melalui Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (7/5/2026). Kegiatan strategis tersebut …
Redaksi
09 May 2026
Batam, vokalpublika.com– Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau resmi dilantik dalam sebuah prosesi khidmat dan penuh semangat kebersamaan yang digelar di Kota Batam, Sabtu (9/5/2026).Momentum tersebut menjadi tonggak penting lahirnya semangat baru insan pers media online dalam memperkuat profesionalisme, integritas, serta sinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi kemajuan daerah.Pelantikan yang berlangsung meriah …
Redaksi
09 May 2026
Miangas, vokalpublika.com– Pemerintah memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, lewat dukungan akses internet dan layanan komunikasi yang lebih kuat melalui bantuan perangkat Starlink, telepon seluler, serta penguatan sinyal telekomunikasi. Dukungan tersebut disiapkan pemerintah lewat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, ke …
Redaksi
09 May 2026
GISTING, vokalpublika.com— Kasus dugaan perampasan telepon genggam wartawan saat peliputan di Dapur MBG SPPG 02 Pringsewu/Gisting terus memantik perhatian publik. Situasi memanas setelah muncul pengakuan melalui pesan WhatsApp yang menyebut identitas terduga pelaku sebagai Peltu Muhammad Irfai. Dalam pesan tertanggal 9 Mei 2026 pukul 13.54 WIB, seorang perempuan bernama Firlinda yang mengaku sebagai istri oknum …
Redaksi
09 May 2026
Pesisir Barat Vokalpublika.com– Penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2025 yang lalu berupa traktor roda 4 kepada seorang ketua kelompok tani (Poktan) yang juga diketahui menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni LSM JPKP serta LSM GMBI bersama organisasi masyarakat (ormas) …
17 Sep 2025 4.997 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
07 Oct 2025 4.007 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.399 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
05 Aug 2025 3.339 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
22 May 2025 2.772 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
14 May 2025 2.692 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
28 Jul 2025 2.273 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …