KEKERASAN DI TUBUH TNI: KRISIS BUDAYA YANG MENUNTUT REFORMASI MENYELURUH

Oleh: Ermelinda Noh Wea

Nusa Tenggara Timur, VokalPublika.com — Tragedi kekerasan yang terjadi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), terlebih yang sampai merenggut nyawa prajurit, bukan sekadar insiden individual. Fenomena ini mencerminkan krisis budaya dan sistemik dalam institusi militer yang selama ini luput dari sorotan publik secara menyeluruh.

Peristiwa tragis yang menimpa Prada Lucky Chepril Saputra Namo, salah satu prajurit muda yang diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh seniornya di Batalyon TP 834, Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo pada Rabu, 6 Agustus 2025, menjadi bukti nyata bahwa kekerasan masih menjadi bagian dari praktik pembinaan di lingkungan militer.

Kematian Prada Lucky bukan hanya mencoreng kehormatan seragam TNI, tapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara. Kekerasan dalam dunia militer modern seharusnya tidak lagi dijadikan metode pembinaan. Disiplin seharusnya dibangun melalui kesadaran profesional, tanggung jawab moral, dan keteladanan dari para pemimpin, bukan melalui rasa takut atau praktik brutal yang mewariskan trauma.

Budaya Kekerasan yang Terstruktur

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam praktik pendidikan dan pembinaan militer, pendekatan kekerasan kerap dijadikan dalih untuk membentuk karakter dan loyalitas. Pandangan bahwa prajurit harus “ditempa” secara keras justru menjebak institusi dalam siklus kekerasan yang sulit diputus.

Budaya ini tidak hanya melahirkan individu-individu yang menyimpan trauma, tetapi juga menciptakan potensi untuk munculnya kekerasan lanjutan kepada generasi berikutnya. Kekerasan yang dilegalkan sebagai bentuk pembinaan melanggengkan pola struktural yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Ketertutupan dan Lemahnya Pengawasan

Salah satu akar dari berulangnya kekerasan di lingkungan TNI adalah sifat institusi yang tertutup terhadap pengawasan publik. Struktur komando yang hierarkis sering kali menempatkan korban dalam posisi sulit untuk melapor. Ketakutan terhadap stigma, pembalasan, hingga dianggap tidak loyal, membuat banyak kasus tidak terungkap.

Mekanisme pengawasan internal juga dinilai belum efektif. Bahkan dalam banyak kasus, perwira pembina justru menjadi pelaku. Lemahnya kontrol internal dan minimnya keterlibatan pihak eksternal memperparah kondisi ini.

Dampak Sosial dan Ancaman Profesionalisme

Dampak dari kekerasan di tubuh TNI tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga menciptakan luka sosial yang dalam. Kepercayaan publik terhadap TNI sebagai penjaga kedaulatan negara bisa tergerus bila prajurit sendiri tidak merasa aman dalam institusinya.

Lebih dari itu, kohesi internal dalam tubuh militer juga rentan melemah. Loyalitas sejati tak akan tumbuh di lingkungan yang dibangun dengan ketakutan. Dalam jangka panjang, budaya kekerasan dapat menghambat profesionalisme dan memperlebar jarak antara militer dengan masyarakat sipil.

Agenda Reformasi TNI: Langkah Strategis

Untuk memutus siklus kekerasan dan membangun budaya militer yang modern dan profesional, diperlukan langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut beberapa poin strategis:

1. Reformasi Kurikulum dan Sistem Pembinaan
   Evaluasi kurikulum pendidikan militer di semua jenjang harus dilakukan. Pendekatan kekerasan fisik harus digantikan dengan metode pembinaan berbasis etika militer, psikologi kepemimpinan, serta pelatihan nilai dan integritas.
2. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan
   Dibutuhkan unit pengawasan independen di dalam tubuh TNI yang memiliki kewenangan penuh dalam menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan. Mekanisme ini harus menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Hukum
   Setiap tindak kekerasan yang menyebabkan cedera atau kematian harus diproses secara transparan melalui peradilan militer dan, bila perlu, peradilan umum. TNI harus membuka diri terhadap pengawasan Komnas HAM dan lembaga independen lainnya.
4. Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Pemerintah
   Proses reformasi harus melibatkan elemen masyarakat sipil untuk menjamin akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik. Kolaborasi ini penting untuk memastikan TNI tetap dalam koridor konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.
5. Perhatian terhadap Kesejahteraan dan Kesehatan Mental Prajurit
   Banyak kekerasan dipicu oleh tekanan psikologis dan rendahnya kesejahteraan. TNI perlu menyediakan layanan konseling, pemeriksaan kesehatan mental, serta pelatihan pengelolaan stres dan emosi bagi prajurit.

Penutup: Momentum Perubahan

Tragedi yang menimpa Prada Lucky harus menjadi titik balik bagi TNI. Sudah saatnya budaya kekerasan tidak lagi dinormalisasi atas nama disiplin. Reformasi menyeluruh bukan hanya untuk menjaga nama baik institusi, tetapi demi memastikan prajurit sebagai aset bangsa mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan pembinaan yang beradab.

Militer yang kuat adalah militer yang profesional, menjunjung tinggi hak asasi, dan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. TNI harus melangkah lebih jauh untuk menjadi institusi yang tidak hanya ditakuti, tetapi juga dihormati.