Vokal Publika - Mengungkap Fakta, Menyuarakan Nurani

Jakarta, Vokalpublika..com – Aroma busuk di balik kemasan beras premium akhirnya tercium. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung terkait temuan mencengangkan: 212 merek beras tidak memenuhi standar nasional. Sebagian besar di antaranya dijual leluasa di jaringan minimarket ternama. Laporan ini bukan main-main. Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian mengungkap praktik …

BATAM, vokalpublika.com – Proses seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batam menuai sorotan tajam. Sejumlah kalangan menilai, tahapan seleksi yang tengah berlangsung tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 1 Tahun 2019. Aktivis mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, Hamdani Jumardi, menilai bahwa panitia seleksi tidak menjalankan proses …

Bengkalis, Vokalpublika.com – Warga Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, diliputi keresahan. Rencana pemerintah membangun kawasan industri di pesisir desa mereka terancam memusnahkan ratusan hektare hutan mangrove yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Kelompok Konservasi Mangrove Sekat Bakau, yang aktif sejak 2020, telah membibitkan 35.000 pohon dan menanam lebih dari 27.000 bibit …

Jakarta, Vokalpublika.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal). Satgas ini dibentuk untuk memperkuat pengawasan, menekan peredaran barang kena cukai ilegal—terutama rokok tanpa cukai—melindungi penerimaan negara, dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta adil. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka …

Jakarta,Vokalpublika.com – Pantai Reklamasi, yang kerap dipromosikan sebagai solusi keterbatasan lahan di kota-kota pesisir seperti Jakarta dan Batam, kini menjadi sorotan karena dampak lingkungannya semakin terasa. Proses ini dilakukan dengan menimbun wilayah laut menggunakan material seperti pasir, tanah, atau batu, untuk menciptakan daratan baru yang digunakan untuk pembangunan kawasan industri, pelabuhan, organisasi, hingga ruang publik. …

Jakarta, Vokalpublika.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 per suara sah. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7). Menurut Tito, kenaikan dana dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan partai politik dan mendorong transparansi pendanaan. Ia menyebut tambahan anggaran sebesar Rp414 miliar …

Batam, Vokalpublika.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (11/7/2025). Persetujuan tersebut ditandai dengan kehadiran langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra di ruang sidang DPRD Batam, Batamcenter. …

Karimun, vokalpublika.com – Anggota DPRD Karimun dari Fraksi Hanura, Dedi Jarliyostika, S.T., mengingatkan Pemerintah Kabupaten Karimun agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan parkir. Ia menegaskan pentingnya kajian mendalam sebelum memutuskan untuk menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan sektor ini. > “Harus benar-benar dipertimbangkan. Sampai hari ini belum ada kajian yang jelas tentang sistem parkir di …

Jakarta, Vokalpublika.com -Pemulihan hutan di lahan bekas tambang emas hampir mustahil dilakukan. Studi terbaru mengungkapkan, kerusakan tanah akibat aktivitas tambang telah menyebabkan hilangnya unsur hara dan sumber air, yang membuat tanaman sulit tumbuh kembali. Penelitian dilakukan oleh tim ilmuwan dari Universitas Southern California (USC), Amerika Serikat, di wilayah Amazon, Peru. Hasilnya dipublikasikan di jurnal Communications …

Jakarta, Vokalpublika.com – Pemerintah resmi mengubah alur perizinan usaha di wilayah pulau-pulau kecil. Kini, pengusaha tak bisa lagi langsung membangun resort, tambang, atau bisnis pariwisata di pulau kecil tanpa lebih dulu mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis …