- AdvertorialPemkot Bekasi Gandeng PT Bahana Mega Prestasi, Buka Peluang Kerja ke Taiwan Tanpa Biaya
- AdvertorialKONI Kota Bekasi Gandeng BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit, Perkuat Penanganan Cedera Atlet Porprov Jabar XV
- AdvertorialHari Otonomi Daerah, Wawali Harris Bobihoe: Kolaborasi Pusat Dan Daerah Kunci Wujudkan Indonesia Emas
- BeritaGotong Royong Kodim Pemalang dan Masyarakat Bangun Jembatan Penghubung Belik-Randudongkal
- BeritaKetum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup Baru, Desak Penegakan Hukum Tegas di Tengah Krisis Lingkungan Nasional
- UncategorizedTiga Dekade Otonomi, Dairi Pacu Kesejahteraan dan Torehkan Prestasi Nasional
Bangun Usaha di Pulau Kecil? Sekarang Harus Izin Dulu ke KKP
Redaksi 11 Jul 2025 217 Jakarta, Vokalpublika.com – Pemerintah resmi mengubah alur perizinan usaha di wilayah pulau-pulau kecil. Kini, pengusaha tak bisa lagi langsung membangun resort, tambang, atau bisnis pariwisata di pulau kecil tanpa lebih dulu mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini sekaligus mencabut PP No. 5 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi dasar pengurusan izin berusaha.
Kalau dulu, izin dari KKP adalah bagian akhir dari proses perizinan, kini justru ada di bagian awal. “Posisi KKP sekarang ditarik ke depan, supaya pengelolaan pulau kecil bisa dikawal dari awal,” ujar Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ahmad Aris, dalam konferensi pers, Rabu (9/7).
Sebelumnya, pemanfaatan pulau kecil harus melewati berbagai pintu: mulai dari PKKPR dari ATR/BPN, izin lingkungan dari KLHK, hingga izin bangunan. Setelah semua itu beres, barulah izin dari KKP diminta. Akibatnya, kata Aris, KKP sering kali baru bisa bicara ketika proyek sudah hampir jalan.
“Kalau sekarang semua kegiatan usaha di pulau kecil harus ada izin KKP dulu. Termasuk tambang, pariwisata, pertanian, semuanya,” tegas Aris.
Untuk menyesuaikan aturan baru ini, KKP juga bakal merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2024 agar tidak tumpang tindih dan bisa berjalan lebih efisien.
Langkah ini disebut Aris sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil yang selama ini rentan tereksploitasi. Tapi tentu saja, penerapan di lapangan nanti tetap harus diawasi agar tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas.
Apakah langkah ini akan jadi pengawasan yang efektif, atau hanya birokrasi baru di tengah ambisi bisnis di pulau-pulau eksotis? Waktu yang akan menjawabnya.
PEMALANG, Vokalpublika.com – Personel Kodim 0711/Pemalang melalui Koramil 11/Belik bersama warga Desa Sikasur melaksanakan gotong royong pembangunan Jembatan Garuda di atas Sungai Dauan, Senin (27/4/2026). Infrastruktur ini dibangun untuk menghubungkan Desa Sikasur (Kecamatan Belik) dengan Desa Karangmoncol (Kecamatan Randudongkal). Jembatan dengan dimensi panjang 50 meter dan lebar 1,2 meter tersebut saat ini memasuki tahap pengerjaan …
Jakarta, vokalpublika.com – Ketua Umum DPP Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (GHLHI), Bakti Lubis, menyoroti penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dengan menekankan pentingnya langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam keterangannya, Bakti Lubis menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar agar kepemimpinan baru di sektor lingkungan hidup mampu menghadirkan perubahan nyata di …
Pesisir Barat, Vokalpublik.com – Proyek Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk renovasi dan rehabilitasi madrasah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dengan nilai mencapai Rp25,48 miliar, kini menjadi sorotan serius. Program yang digulirkan pemerintah pusat melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025–2026 itu diduga menyisakan sejumlah …
Kuningan, vokalpublika.com— Polemik pengelolaan sampah di Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, masih menyisakan tanda tanya. Selain dugaan praktik pembakaran sampah secara terbuka, transparansi penggunaan iuran kebersihan sebesar Rp10 ribu per rumah tangga juga menjadi sorotan. Permasalahan ini mencuat setelah awak media menerima keluhan warga terkait masih berlangsungnya pembakaran sampah di lingkungan desa, meski masyarakat …
Pemalang, Vokalpublika.com – Mengusung semangat perubahan dengan jargon “Pegiringan Berbenah”, Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., secara resmi memaparkan visi dan misinya untuk membangun Desa Pegiringan menjadi wilayah yang lebih maju dan mandiri. Dalam keterangannya, Widiyana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Visi utamanya adalah mewujudkan Desa Pegiringan yang Maju, Mandiri, Religius, dan Sejahtera Bersama.Untuk …
NAGEKEO , vokalpublika.com– Menjelang perayaan Idul Adha, permintaan terhadap hewan kurban khususnya sapi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Pulau Flores, mengalami peningkatan yang cukup signifikan tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun, total permintaan yang masuk mencapai angka sekitar 6.000 ekor sapi. Namun, hingga saat ini realisasi pengiriman atau ketersediaan yang sudah terdistribusi …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
