Ancaman 2.304 Bencana Sepanjang 2026, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Risiko

JAKARTA –vokalpublika.com
Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat perencanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat telah dilanda 2.304 kejadian bencana, sehingga aspek mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan ruang.

Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 pun dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, tetapi juga memperhitungkan potensi bencana, daya dukung lingkungan, serta keberlanjutan wilayah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Talkshow Hari Tata Ruang Nasional bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang aman.

“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu Agung Darmawan.

Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang mendominasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan tingkat kerawanan setiap wilayah. Penataan ruang, dalam hal ini, tidak sekadar menentukan lokasi pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Dalu Agung menilai, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta keberlanjutan wilayah. Dengan demikian, penataan ruang dapat menjadi bagian penting dalam membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh menghadapi perubahan iklim maupun ancaman bencana.

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengatur bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.

Selain menjadi pedoman dalam upaya pencegahan dan mitigasi sebelum bencana terjadi, RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa aspek kebencanaan telah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan rencana tata ruang. Identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat dan lingkungan.

Melalui PP Nomor 34 Tahun 2026, pemerintah juga memberikan ruang bagi penyesuaian rencana tata ruang secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan dan kebijakan pembangunan.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” terang Suyus Windayana.

Pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana juga disoroti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.

Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa tata ruang bukan hanya menjadi landasan mitigasi, melainkan juga pedoman dalam menentukan kawasan aman, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian ketika bencana terjadi. Bahkan, tata ruang menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK.

Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi swasta.

Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang aman, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana semakin meningkat.

Dengan perencanaan tata ruang yang berbasis risiko, pembangunan diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan wilayah bagi generasi mendatang.

(Clara)