Budi Gautama Dorong Sengketa Lahan RSUD Pratama Jagoi Babang Segera Tuntas: “September Harus Clear”

BENGKAYANG, KALBAR, vokalpublika. Com— Polemik batas dan status lahan RSUD Pratama Jagoi Babang mulai memasuki tahap penting. Pemeriksaan dan pengukuran ulang batas antara lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan lahan milik masyarakat telah dilakukan di lapangan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, mengatakan dirinya turut bergabung dalam pengecekan lapangan bersama masyarakat pemilik lahan yang berbatasan dengan lokasi aset pemerintah.

Menurut Budi, kegiatan tersebut melibatkan Kantor Pertanahan (BPN) Bengkayang, Dinas Kesehatan, bidang aset Pemkab Bengkayang, Camat Jagoi Babang, masyarakat pemilik lahan berbatasan, serta unsur PLBN.

“Dari pengecekan di lapangan, saat ini BPN sedang memastikan kembali posisi dan batas antara tanah Pemda dengan lahan milik masyarakat yang berbatasan langsung. Ini penting karena kepastian batas dan status tanah menjadi salah satu kunci agar persoalan RSUD Pratama Jagoi Babang tidak terus berlarut,” ujar Budi Gautama.

BPN Diminta Buka Hasil Pengukuran Secara Terang

Budi menjelaskan, hasil pendalaman dan pengukuran lapangan selanjutnya akan diekspos oleh BPN kepada pihak-pihak terkait.

Menurutnya, hasil ekspose tersebut harus menjadi dasar objektif bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menentukan langkah penyelesaian.

“Yang kita harapkan bukan sekadar pengukuran ulang. Harus ada kepastian dari hasil pengukuran tersebut. Setelah BPN melakukan ekspose, Pemda harus segera menindaklanjuti sesuai hasil dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Bagi ASWIN Kalbar, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi pertanahan. Sebab, RSUD Pratama Jagoi Babang merupakan fasilitas pelayanan publik yang dibangun menggunakan anggaran negara dengan nilai mencapai Rp36,789 miliar.

Karena itu, kepastian lahan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pembangunan sekaligus menentukan keberlanjutan operasional rumah sakit.

ASWIN: Jangan Sampai Gedung Berdiri, Pelayanan Tertunda

Budi Gautama menilai penyelesaian persoalan lahan harus menjadi prioritas karena masyarakat di kawasan perbatasan membutuhkan pelayanan kesehatan yang representatif.

“Harapan kami, persoalan ini bisa segera clear. Kalau memang masih ada persoalan batas atau administrasi, mari diselesaikan berdasarkan data dan dokumen yang sah. Jangan sampai gedung rumah sakit sudah berdiri, anggaran sudah terserap, tetapi proses pelayanan kepada masyarakat justru tertunda karena persoalan lahan,” katanya.

Ia berharap seluruh pihak mengedepankan musyawarah, keterbukaan data, serta penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sangat kami harapkan September ini persoalan lahan bisa clear sehingga proses perizinan dan operasional RSUD Pratama Jagoi Babang dapat segera berlanjut. Masyarakat jangan terus menunggu,” tegas Budi.

Momentum Pengukuran Harus Jadi Titik Penyelesaian

ASWIN Kalbar memandang keterlibatan BPN dalam memastikan kembali batas lahan merupakan langkah penting. Namun, proses tersebut harus dilanjutkan dengan keputusan konkret pemerintah daerah.

Budi menegaskan ASWIN akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal perkembangan penyelesaian persoalan tersebut secara profesional dan berimbang.

“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan BPN atau menuduh pihak tertentu. Tetapi sebagai organisasi pers, kami berkepentingan memastikan pembangunan yang menggunakan uang rakyat memiliki kepastian hukum dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan penyelesaian lahan, termasuk hasil pengukuran BPN dan langkah Pemkab Bengkayang setelah ekspose dilakukan.

“Intinya, kami berharap semua pihak duduk bersama. BPN memberikan kepastian berdasarkan data, Pemda segera mengambil langkah sesuai hasil tersebut, dan masyarakat pemilik lahan juga mendapatkan kepastian haknya. Targetnya jelas: September harus ada penyelesaian sehingga RSUD Pratama Jagoi Babang dapat segera berproses menuju operasional,” pungkas Budi Gautama.(Tim-007)

ASWIN KALBAR
Mengawal Transparansi • Mengawasi Anggaran • Membela Kepentingan Publik