Batam Hadapi Lonjakan Migrasi, Amsakar Usulkan Lex Specialis Kependudukan ke DPR RI

Batam, vokalpublika.com– Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengusulkan pembentukan kebijakan khusus (lex specialis) di bidang administrasi kependudukan untuk Kota Batam. Usulan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7/2026).

ADVERTISEMENT

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Amsakar menyoroti tingginya laju migrasi yang masuk ke Batam sebagai kawasan strategis nasional dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Menurutnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Batam saat ini menempati posisi kedua nasional dengan tingkat migrasi tertinggi setelah Bekasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius mengingat luas wilayah daratan Batam yang terbatas.

“Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mulai memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, serta pelayanan publik lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memunculkan persoalan sosial yang berpengaruh terhadap iklim investasi,” ujar Amsakar.

Ia menilai diperlukan regulasi khusus yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan arus migrasi tanpa melanggar hak konstitusional warga negara. Menurutnya, pendekatan konvensional dalam pengendalian penduduk berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dianggap diskriminatif.

“Batam tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Kami berharap pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI dapat merumuskan lex specialis administrasi kependudukan sehingga pengendalian migrasi dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” katanya.

Selain isu kependudukan, Amsakar juga memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Pemerintah Kota Batam telah menyiapkan lahan seluas sekitar 18 hingga 19 hektare untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp160 miliar itu direncanakan dibiayai sepenuhnya oleh konsorsium swasta dan setelah selesai akan diserahkan menjadi aset negara.

Dalam forum tersebut, Amsakar juga mendorong penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan yang lebih jelas, termasuk dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan waduk, guna menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi administrasi kependudukan serta penataan sistem desentralisasi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Ia juga mengusulkan konsep perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi untuk mengendalikan urbanisasi di Batam.

Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Ia juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Penataan Ruang guna mempercepat proses investasi di daerah.
Pemerintah Kota Batam berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dapat menghasilkan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi, serta pengendalian kependudukan di daerah yang terus berkembang pesat tersebut.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)