Titipan Penguasa? Pengisian Jabatan di BP Karimun Disorot

Karimun – Penempatan sejumlah pejabat di tubuh Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun belakangan ini menuai sorotan. Dugaan praktik “titipan kekuasaan” mulai ramai diperbincangkan publik, seiring dengan proses pengisian jabatan yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian ialah terpilihnya Muhammad Yunus sebagai Direktur Administrasi dan Umum BP Kawasan Karimun. Nama Yunus tidak asing, mengingat ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun. Meski proses seleksi terbuka telah dilaksanakan, status Yunus sebagai aparatur sipil negara (ASN) aktif memicu pertanyaan serius dari masyarakat.

Namun, yang lebih menjadi sorotan adalah pola pengisian jabatan yang terkesan berpola: mengakomodasi sejumlah figur yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan lokal, baik melalui jabatan sebelumnya maupun afiliasi politik. Hal ini memunculkan asumsi publik bahwa posisi strategis di BP Kawasan bukan lagi murni ranah profesional, melainkan bagian dari bagi-bagi kekuasaan di tingkat daerah.

Dasar Aturan yang Perlu Diperhatikan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap lembaga pelayanan publik, termasuk BP Kawasan, wajib menjamin pelayanan yang profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

Selain itu, dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa ASN tidak diperbolehkan merangkap jabatan struktural di luar instansi induknya, kecuali mendapat izin resmi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan memenuhi syarat tertentu. Jika jabatan di BP Kawasan dianggap sebagai jabatan non-struktural atau penugasan khusus, maka transparansi prosedur pengangkatannya menjadi krusial untuk menjaga legitimasi publik.

“Jangan sampai jabatan-jabatan penting di BP Kawasan hanya jadi tempat parkir elite birokrasi atau titipan politik. Ini bukan hanya soal etika pemerintahan, tapi juga soal akuntabilitas pengelolaan kawasan strategis,” tegas Wisnu, Ketua DPC PROJO Kabupaten Karimun.

Dampak pada Kepercayaan Publik dan Iklim Investasi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola kawasan perdagangan bebas, BP Karimun memegang peran penting dalam mendorong investasi dan pembangunan ekonomi daerah. Jika pengisian jabatan dipenuhi oleh figur-figur “titipan” tanpa kompetensi spesifik, hal itu bisa menimbulkan keraguan dari investor, baik domestik maupun asing.

“Kita tidak anti pada orang-orang yang ditunjuk, tapi publik berhak tahu: apakah mereka memang ahli di bidangnya, atau sekadar punya kedekatan dengan kekuasaan?” lanjut Wisnu.

Transparansi Jadi Kunci

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi terbuka dari pihak BP Kawasan maupun Pemerintah Kabupaten Karimun mengenai mekanisme penempatan para pejabat tersebut, khususnya terkait potensi rangkap jabatan atau dugaan titipan kekuasaan. Padahal, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah spekulasi liar.

Dalam konteks ini, keterlibatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Inspektorat Daerah dapat menjadi jalan tengah untuk mengevaluasi proses tersebut secara objektif dan sesuai aturan.

Fenomena ini menjadi refleksi penting bahwa dalam tata kelola kelembagaan publik, profesionalisme harus tetap menjadi fondasi utama. Jika pengisian jabatan hanya menjadi arena kompromi politik dan kekuasaan, maka yang dirugikan bukan hanya sistem, tapi juga masyarakat yang menaruh harapan pada hadirnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.