Saksi Meringankan Ungkap Pengembalian Tapal Batas Lahan Hanya “Tunjuk-Tunjuk” dalam Sidang Zairan-Bambang

Karim in, vokalpublika.com– Persidangan perkara dugaan penggunaan surat palsu dengan terdakwa Zairan dan Bambang kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Rabu (16/9/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, tim penasihat hukum menghadirkan satu orang saksi meringankan, Marsen Purba. Sebelumnya, pihak terdakwa berencana menghadirkan tiga saksi, namun dua saksi lainnya berhalangan hadir dan akan dijadwalkan pada persidangan berikutnya.

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa, Ronald Reagen S. Baringbing, S.H., mengatakan keterangan saksi Marsen Purba berkaitan dengan proses tapal batas lahan yang pernah dilakukan di lokasi objek perkara.

Menurut Ronald, saksi menerangkan bahwa proses tersebut dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun, pemohon atau pelapor Willy, pihak Kelurahan Teluk Uma serta sejumlah orang lainnya.

Namun, berdasarkan keterangan saksi di persidangan, penentuan batas di lapangan disebut tidak dilakukan dengan menunjukkan data batas secara jelas.

“Pada saat dilakukan tapal batas itu tidak berdasarkan data yang ditunjukkan di lapangan, tetapi hanya menunjuk-nunjuk. Ini di sini, ini batasnya, ini batasnya,” ujar Ronald.

Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian kuasa hukum karena pada persidangan sebelumnya pihak BPN disebut menerangkan bahwa proses pengembalian batas dilakukan berdasarkan data.

“Fakta baru yang muncul, kemarin pihak BPN menyatakan waktu dilakukan tapal batas berdasarkan data. Tetapi setelah kami menghadirkan saksi yang berada di tempat pelaksanaan tapal batas, menurut keterangannya tidak ada pembicaraan mengenai data, tetapi berdasarkan menunjuk-nunjuk,” katanya.

Ronald mengatakan, penentuan batas lahan semestinya memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan terhadap bidang tanah lain.

“Harus berbicara fakta. Ini datanya, ini batasnya, ini dasar penentuannya. Kalau hanya menunjuk-nunjuk, kesalahan penunjukan bisa berdampak pada tanah orang lain,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa lainnya, Patas Sulaiman Rambe, S.H., turut menyoroti dokumen yang digunakan dalam proses pengambilan batas.

Menurut Patas, dalam proses tersebut BPN disebut membawa sertifikat tahun 1999 milik Willy yang di dalamnya terdapat gambar peta tanah serta nama-nama pihak yang berbatasan.

Namun, kata dia, pihak-pihak yang tercantum sebagai sepadan dalam gambar tersebut tidak hadir ketika proses pengambilan batas dilakukan.

“Dalam pelaksanaan pengambilan batas, BPN hanya membawa sertifikat tahun 1999 milik saudara Willy. Di dalam sertifikat itu terdapat gambar peta tanah dan nama-nama sepadannya. Tetapi yang menjadi persoalan, nama-nama yang tercantum sebagai sepadan itu tidak hadir pada saat pengambilan batas,” kata Patas.

Terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ronald menilai keterangan saksi yang dihadirkan hari ini menjadi bagian penting untuk menguji proses pembuktian perkara.

Ia menilai dakwaan JPU seharusnya menjelaskan secara cermat mengenai dasar dan proses yang berkaitan dengan objek perkara, termasuk proses tapal batas dan data yang digunakan.

“Menurut kami, dakwaan JPU masih lemah dalam pembuktiannya. Seharusnya lebih cermat dan jelas, ketika dilakukan tapal batas menggunakan data apa, bagaimana pelaksanaannya dan apa dasarnya. Itu menurut kami tidak tergambar secara jelas dalam surat dakwaan,” ujar Ronald.

Meski demikian, proses persidangan masih berlangsung. Pihak terdakwa menyatakan akan menghadirkan dua saksi meringankan lainnya pada agenda persidangan berikutnya.

Patas mengatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dipertimbangkan secara objektif oleh majelis hakim.

“Kami tetap optimistis dan berharap Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjalankan proses peradilan secara optimal dan berkeadilan. Seluruh fakta yang muncul di persidangan kami serahkan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim,” kata Patas.

Perkara dugaan penggunaan surat palsu dengan terdakwa Zairan dan Bambang hingga kini masih dalam proses persidangan dan belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah. bersambung. . .

(JAYA/IPJI)