ATR/BPN Perkuat Sertipikasi Tanah di Pulau Kecil Terluar, Jaga Kepastian Hukum dan Kedaulatan Indonesia

JAKARTA – vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sertipikasi bidang-bidang tanah di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum atas tanah, melindungi hak masyarakat pesisir, sekaligus menjaga aset negara di kawasan strategis perbatasan.

Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Muhammad Tansri, menegaskan bahwa sertipikasi tanah di pulau-pulau kecil terluar tidak sekadar berkaitan dengan penerbitan dokumen pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menata penguasaan dan pemilikan tanah secara tertib dan berkepastian hukum.

“Sertipikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertipikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis,” ujar Muhammad Tansri di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, program sertipikasi tersebut mencakup bidang-bidang tanah di kawasan pesisir daratan, pulau-pulau kecil berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Upaya ini diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset negara, menjamin kepastian hak masyarakat pesisir, serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

87 dari 111 Pulau Kecil Terluar Telah Bersertipikat

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 pulau telah memiliki bidang tanah yang bersertipikat, sedangkan pulau-pulau lainnya masih dalam proses sertipikasi.

Sementara itu, berdasarkan data Direktorat Penatagunaan Tanah yang dihimpun dari Sistem Informasi Pulau milik Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia memiliki 17.343 pulau. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.977 pulau tercatat belum memiliki bidang tanah yang bersertipikat, sementara 17 pulau lainnya belum teridentifikasi.

Adapun kategori pulau-pulau kecil dalam konteks tersebut mencakup pulau dengan luas kurang dari atau sama dengan 2.000 kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

Muhammad Tansri mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 1.349 pulau telah memiliki bidang tanah yang bersertipikat. Meski demikian, upaya percepatan pendaftaran tanah masih diperlukan untuk memperluas cakupan kepastian hukum pertanahan di wilayah kepulauan Indonesia.

“Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertipikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia,” ungkapnya.

Sertipikasi Bidang Tanah, Bukan Pulau Secara Keseluruhan

Muhammad Tansri menjelaskan bahwa sertipikat yang dimaksud bukanlah sertipikat atas sebuah pulau secara keseluruhan, melainkan sertipikat atas bidang-bidang tanah yang berada di pulau tersebut.

Pendaftaran bidang tanah menjadi bagian penting dalam proses pendataan dan identifikasi penguasaan serta pemilikan tanah secara hukum. Dengan demikian, status dan penguasaan bidang-bidang tanah dapat diketahui secara lebih jelas sehingga membantu meminimalkan potensi sengketa maupun klaim yang tidak memiliki dasar hukum.

Kepastian tersebut juga diperkuat melalui pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Data ini membantu pemerintah memahami kondisi pertanahan di lapangan, memetakan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta mengantisipasi potensi konflik pertanahan.

Di sisi lain, pendataan yang tertib memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir karena dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah yang mereka kuasai dan manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.

Bagi negara, sertipikasi bidang tanah di pulau-pulau kecil terluar merupakan bagian dari upaya memperkuat penataan pertanahan dan pemanfaatan ruang di kawasan strategis perbatasan. Sementara bagi masyarakat, kepastian hukum menjadi landasan untuk memperoleh perlindungan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, penataan pertanahan di pulau-pulau kecil tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pemanfaatan ruang secara tertib dan berkelanjutan.

“Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia,” pungkas Muhammad Tansri.

Melalui penguatan sertipikasi dan pendataan pertanahan, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan bidang-bidang tanah di wilayah kepulauan Indonesia teridentifikasi dengan baik, memiliki kejelasan status hukum, serta mendukung perlindungan hak masyarakat dan kepentingan negara.(clara)

Sumber: Kementerian ATR/BPN