Publik Desak Bongkar Dugaan Persetujuan Verbal dan Aliran Dana CSR Batam, KPK-Kejagung Didorong Menyelidiki

Batam, vokalpublika.com– Polemik aktivitas cut and fill di kawasan PT Wasco Engineering Indonesia, Tanjung Uncang, terus bergulir dan berkembang menjadi sorotan yang lebih luas. Persoalan yang awalnya berkutat pada aktivitas pematangan lahan kini mengarah pada tuntutan transparansi tata kelola pemerintahan, pengawasan perizinan, serta akuntabilitas penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Batam, Minggu (7/6/2026).

ADVERTISEMENT

Sejumlah kalangan menilai polemik tersebut tidak lagi sekadar menyangkut kegiatan teknis di lapangan, melainkan telah menyentuh aspek yang lebih fundamental, yakni kepastian hukum, keterbukaan informasi publik, serta integritas lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan dan investasi di Batam.

Sorotan publik semakin menguat setelah muncul pengakuan mengenai adanya komunikasi atau persetujuan yang disebut diberikan secara verbal terkait aktivitas cut and fill sebelum seluruh dokumen perizinan dinyatakan lengkap.

Menurut berbagai pihak, apabila benar terdapat persetujuan yang diberikan sebelum seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, maka masyarakat berhak mengetahui siapa pihak yang memberikan persetujuan tersebut, dalam kapasitas apa kewenangan itu digunakan, serta dasar hukum yang melandasinya.

Hingga kini, belum adanya penjelasan yang komprehensif dinilai justru memperpanjang polemik dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Di tengah berkembangnya perhatian publik, sejumlah elemen masyarakat mulai mendorong Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian khusus terhadap berbagai aktivitas cut and fill yang belakangan menjadi perdebatan di Batam. Desakan tersebut dikaitkan dengan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat penegakan hukum, pengawasan pemanfaatan lahan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

Masyarakat juga berharap semangat penertiban yang dijalankan pemerintah pusat dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh aktivitas pemanfaatan lahan yang menimbulkan pertanyaan publik terkait legalitas, prosedur perizinan, maupun dampaknya terhadap lingkungan dan tata ruang.

“Jika pemerintah serius membangun tata kelola yang bersih dan transparan, maka seluruh persoalan yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat harus dibuka secara terang. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam urusan perizinan yang berdampak pada lingkungan dan tata ruang,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Batam.

Desakan publik tidak berhenti pada aspek perizinan. Sejumlah pihak juga mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau dugaan penyimpangan dalam proses yang berkaitan dengan kegiatan yang kini menjadi polemik tersebut.

Selain isu cut and fill, perhatian masyarakat juga mengarah pada penggunaan dana CSR yang digunakan untuk pembangunan perpustakaan di kawasan Kampung Palembang.

Menurut sejumlah kalangan, program CSR yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat seharusnya menjadi contoh praktik transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, publik mulai mempertanyakan nilai anggaran yang digunakan, mekanisme penyaluran dana, pihak penerima manfaat, pelaksana kegiatan, hingga sistem pengawasan yang diterapkan.

“Kami tidak mempersoalkan pembangunan perpustakaannya. Yang dipertanyakan adalah transparansinya. Berapa nilai anggarannya, siapa yang menerima, siapa yang mengelola, siapa pelaksananya, dan bagaimana pengawasannya. Itu yang seharusnya dibuka kepada publik,” ujar seorang warga Batam yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan tersebut semakin menguat setelah muncul penjelasan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, yang menyatakan bahwa lokasi pembangunan perpustakaan dipilih karena kawasan tersebut direncanakan menjadi area pendidikan pada masa mendatang.

Namun demikian, sejumlah kalangan menilai penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan publik terkait sumber pendanaan, mekanisme pengelolaan program CSR, serta sistem pengawasan proyek yang menggunakan dana perusahaan dan berdiri di atas aset pemerintah.

Karena itu, berbagai pihak mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi terkait membuka seluruh dokumen dan informasi yang relevan guna menjelaskan secara rinci proses perizinan, pelaksanaan program CSR, serta mekanisme pengawasannya kepada masyarakat.

Bagi publik, persoalan yang berkembang saat ini telah menjadi ujian terhadap komitmen transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Batam. Semakin lama berbagai pertanyaan tersebut tidak dijawab secara terbuka, semakin besar pula ruang spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pertanyaan yang terus bergema masih sama: siapa pihak yang disebut memberikan persetujuan verbal terhadap aktivitas cut and fill tersebut, apa dasar hukumnya, serta apakah seluruh penggunaan dana CSR yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas publik di Batam telah dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)