Home » Berita » Serikat Pelaut LPS Kecewa terhadap Draft RUU Ketenagakerjaan, Soroti Pasal Pekerja Migran

Serikat Pelaut LPS Kecewa terhadap Draft RUU Ketenagakerjaan, Soroti Pasal Pekerja Migran

Alwi Assagaf 16 Sep 2026 213

Pemalang— Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS) menyampaikan kekecewaannya terhadap draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Koalisi Buruh kepada DPR RI. Setelah mencermati draft hasil harmonisasi yang disampaikan dalam proses pembahasan di DPR RI, LPS menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diperbaiki agar regulasi ketenagakerjaan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pekerja, termasuk pekerja migran.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Ketua Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS), Yasir Sultoni, mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pekerja migran. Menurutnya, sejumlah rumusan dalam draft hasil harmonisasi masih berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

«“Kami melihat ada pasal-pasal dalam draft hasil harmonisasi yang disampaikan DPR RI, khususnya yang menyangkut pekerja migran, yang menurut kami masih mengandung pasal karet dan multi tafsir. Rumusan seperti ini harus diperjelas karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja migran yang berada dalam posisi rentan,” ujar Yasir Sultoni.»

Baca juga:  Angkatan Muda Ka'bah : Santri Berjuang Tanpa Pamrih Demi Tegaknya Agama dan Merdeka Bangsa, Semoga Semangat Itu Tetap Menyala di Hari Santri Nasional 2025

Menurut Yasir, persoalan pekerja migran membutuhkan rumusan hukum yang tegas, terukur, dan tidak membuka ruang penafsiran yang dapat merugikan pekerja. Ia menilai perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup hanya dituangkan dalam norma umum, tetapi harus disertai ketentuan yang jelas mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab para pihak, serta mekanisme perlindungan dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Kekecewaan LPS juga berkaitan dengan substansi draft yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi buruh. LPS berpandangan bahwa proses penyusunan regulasi ketenagakerjaan perlu memastikan suara pekerja dan serikat pekerja benar-benar menjadi bagian penting dalam pembahasan.

Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 27 Agustus 2026. RUU tersebut antara lain diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan pekerja, termasuk pengaturan mengenai pekerja sektor informal dan pekerja platform digital.

Baca juga:  Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang Perkuat Sinergi dengan Jasa Ekspedisi Cegah Peredaran Narkoba

Bagi LPS, proses pembahasan selanjutnya menjadi momentum bagi DPR RI dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap rumusan pasal-pasal yang masih dinilai bermasalah.

Yasir menegaskan bahwa LPS tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada kritik terhadap substansi rancangan undang-undang. Serikat Pelaut LPS menyatakan siap mengambil bagian dalam solidaritas gerakan buruh untuk mengawal proses pembahasan RUU tersebut.

“Kami dari Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun siap bersolidaritas dan mengawal perjuangan Koalisi Buruh. Kalau sampai 22 September 2026 tidak ada perbaikan terhadap draft RUU Ketenagakerjaan dari DPR RI dan pemerintah, maka LPS siap mengambil bagian dalam solidaritas untuk mengawal rencana aksi besar-besaran Koalisi Buruh,” tegas Yasir.

Menurut LPS, tenggat tersebut menjadi waktu penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk membuka ruang perbaikan terhadap pasal-pasal yang dipersoalkan. LPS juga mendorong agar pembahasan dilakukan secara terbuka dan melibatkan serikat pekerja sebagai pihak yang terdampak langsung oleh regulasi ketenagakerjaan.

Baca juga:  AWPB Kecam Eksploitasi Kedok Study Tour: Siswa TK Tak Ikut Tetap 'Dipalak' Ratusan Ribu Rupiah"

LPS menekankan bahwa regulasi ketenagakerjaan pada akhirnya harus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, sekaligus memastikan hak-hak pekerja mendapatkan perlindungan yang jelas. Karena itu, setiap rumusan yang berpotensi menimbulkan tafsir ganda dinilai perlu dikaji kembali sebelum proses pembentukan undang-undang berlanjut.

“Prinsipnya, kami ingin undang-undang ketenagakerjaan yang lahir nanti tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja. Jangan sampai ada norma yang multitafsir dan kemudian digunakan secara berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum bagi pekerja harus menjadi perhatian utama,” pungkas Yasir.***

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

LSM LIRA Soroti Proyek Kumuh Wiringtappareng Wajo Bermasalah

Redaksi

10 Nov 2026

Wajo-SulSel-Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam. ADVERTISEMENT Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik …

Dukung Bahlil Lahadalia, Sabam Sibarani Pastikan Golkar Dairi Satu Komando

Clara T S

10 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos., M.M., secara tegas menyatakan dukungan dan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia memastikan seluruh jajaran Partai Golkar Kabupaten Dairi tetap solid, satu barisan, dan satu komando di bawah kepemimpinan Bahlil. ADVERTISEMENT Penegasan tersebut disampaikan Sabam saat memberikan keterangan …

​Kawal Demokrasi Desa, Forkopimcam Pemalang Intensifkan Pemantauan Real-Time Pilkades Serentak 2026

Alwi Assagaf

09 Nov 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pemalang terus menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya dalam pengawalan pesta demokrasi tingkat desa. ADVERTISEMENT Pada Senin (9/11/2026), proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dipantau secara langsung dan real-time melalui Zoom Meeting di Aula Pendopo Kecamatan Pemalang. ​Kegiatan pemantauan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x