Teka – teki Sekda Definitif Pemalang: Heru Kundhimiarso Endus Potensi Pelanggaran Regulasi

PEMALANG, Vokalpublika.com – Ketidakpastian pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Kabupaten Pemalang kini berada dalam sorotan tajam. Meski proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) telah mengerucutkan tiga nama terbaik sejak awal Maret 2026, posisi tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut masih dibiarkan kosong tanpa kepastian pelantikan.

ADVERTISEMENT

​Rangkaian seleksi yang dimulai sejak 28 Januari 2026 sedianya diproyeksikan tuntas pada akhir Maret lalu. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya stagnasi. Tiga kandidat yang kini bersaing adalah figur senior berlatar belakang pendidikan kepamongprajaan (IPDN):

​Ahmady Stiawan Widatmojo (Kepala DLH Pemalang)

​Andri Adi (Kepala Dispermasdes Pemalang)

​Bagus Sutopo (Asisten Administrasi Umum Setda Pemalang).

Penundaan ini disinyalir bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pertautan antara kompleksitas regulasi dan dinamika politik lokal menjelang Pilkada 2026. Setidaknya ada tiga faktor utama yang menghambat munculnya ‘asap putih’ dari Pendopo Kabupaten:

Pertama: ​Verifikasi Kemendagri, mengingat tahun 2026 adalah periode krusial Pilkada, Bupati terikat aturan ketat yang melarang pelantikan pejabat tanpa izin tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna menjaga netralitas birokrasi.

Kedua: ​Rekomendasi Bertingkat, diperlukan validasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait akuntabilitas seleksi, serta persetujuan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat.

​Ketiga: Kalkulasi Strategis PPK, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bupati diprediksi tengah melakukan deep profiling untuk memastikan Sekda terpilih memiliki loyalitas dan integritas yang mampu mengeksekusi visi daerah secara cepat di masa transisi.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Heri Kundhimiarso, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap penundaan yang belum jelas ujung pangkalnya ini.

​”Proses pengisian jabatan Sekda adalah pilar stabilitas tata kelola pemerintahan. Setiap tahapan harus transparan dan sesuai koridor hukum,” ujar Kundhi Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, Rabu 13 Mei 2026.

​Ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk patuh pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, masa jabatan Penjabat (Pj) Sekda dibatasi maksimal tiga bulan dan hanya dapat diperpanjang satu kali.

​”Penting adanya kepastian hukum agar tidak muncul potensi pelanggaran regulasi atau kekosongan kepemimpinan birokrasi yang berkepanjangan. Kami di Komisi A akan meminta penjelasan resmi terkait alasan penundaan ini. Jangan sampai ada kesan sistem meritokrasi dikesampingkan,” tegasnya.

Absennya Sekda definitif membawa implikasi serius. Sebagai motor penggerak administrasi dan anggaran, posisi Sekda sangat krusial dalam menjaga ritme kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika dibiarkan berlarut-larut, efektivitas pelayanan publik dan penyerapan anggaran dikhawatirkan akan terganggu.

​Publik kini menanti ketegasan Bupati Pemalang. Apakah pelantikan ini akan segera terlaksana sebagai wujud stabilitas pemerintahan, ataukah kursi Sekda akan terus menjadi teka-teki di tengah pusaran politik daerah?.***

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)