Sungai Suso Dicabik, Forkopimda ‘Dicuekin’Dugaan Uang Ketuk Pintu Bikin PETI Bajo Barat “Aman””

LUWU, volalpublika.com— Surat kesepakatan itu baru berumur empat hari. Bertanggal 22 Agustus 2026, dokumen berkop Bupati Luwu itu ditandatangani delapan pimpinan Forkopimda, termasuk Bupati H. Patahudding dan Kapolres Luwu. Isinya tegas, menolak dan menindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat.

Tapi di lapangan, jauh di bantaran Sungai Suso dan lereng-lereng curam di sekitarnya, janji itu seolah tak berlaku.

Selama dua hari, Selasa dan Rabu (25-26 Agustus 2026), tim investigasi menyusuri beberapa titik di Bajo Barat. Di Desa Tettekang, salah satu lokasi yang paling parah, setelah marinding, empat unit eskavator masih aktif mengeruk material sungai. Air yang biasanya jernih berubah keruh pekat. Warga sekitar mengaku suara mesin alat berat sudah jadi lagu pengantar tidur mereka sejak berbulan-bulan.

Saat redaksi datang ke lokasi, seorang pria yang mengaku bernama Timber ditemui di dekat salah satu unit eskavator. Ia menyampaikan permintaan maaf karena tetap beroperasi dan mengabaikan kesepakatan Forkopimda.

“Kami minta maaf. Memang seharusnya sudah berhenti. Tapi pekerjaan dan alat sudah ada di lokasi, jadi terpaksa dilanjutkan dulu,” ujarnya.

Menurut Timber, aktivitas yang mereka lakukan saat itu ‘hanya mengupas’, bukan pengerukan besar-besaran. Ia tidak menjelaskan siapa yang memerintahkan agar kegiatan tetap jalan, maupun sampai kapan operasi ini akan berlanjut.

Dari Tradisional ke Industri Gelap

Yang terjadi di Bajo Barat sudah jauh melampaui penambangan rakyat biasa. Di enam desa Tettekang, Marinding, Soronda, Kadong-Kadong, Bone lemo, dan Tambubara sedikitnya 80 lubang galian besar menganga. Jumlah eskavator yang beroperasi diperkirakan mencapai 200 unit.

Angka itu bukan main-main. Masuknya alat berat sebanyak itu butuh koordinasi logistik yang rapi, pasokan solar yang terus mengalir, dan perputaran uang yang tidak kecil. “Ini bukan lagi soal warga lokal yang cari nafkah,” kata seorang aktivis lingkungan setempat yang minta namanya disamarkan. “Ini sudah industri. Ada pemodal besar di belakangnya.”

Dampak Ekologis yang Sudah Terlihat

Kerusakan yang ditinggalkan operasi tambang emas ilegal di Bajo Barat tidak main-main. Sungai Suso, yang selama ini menjadi sumber air utama warga di enam desa, kini berubah warna hampir setiap hari. Lumpur pekat dari galian alat berat mengalir langsung ke sungai, membuat air keruh dan sulit digunakan untuk mandi, mencuci, apalagi dikonsumsi.

Di Desa Marinding, lubang galian yang mencapai kedalaman 30 meter sudah mengubah struktur tanah di sekitarnya. Warga setempat khawatir lubang-lubang sebesar itu bisa memutus aliran air tanah. Beberapa sumur di dekat lokasi penambangan mulai surut, sementara di bagian hilir sungai, sedimentasi semakin tebal. Ikan yang dulu mudah didapat kini semakin langka.

Selain ancaman kekeringan, aktivitas penambangan liar ini juga mulai mengancam area persawahan dan kebun warga. Material lumpur dan longsoran tanah dari lokasi galian kerap masuk ke lahan pertanian di sekitarnya. Beberapa petani mengaku sawah mereka mulai sulit ditanami karena saluran irigasi terganggu dan tanah jadi lebih keras. Kebun cokelat dan kelapa di lereng-lereng dekat lokasi tambang juga terancam karena akar pohon terganggu akibat getaran alat berat dan perubahan struktur tanah.

Hutan di sekitar bantaran sungai ikut terbabat. Ratusan eskavator membutuhkan akses jalan, sehingga banyak pohon ditebang dan lereng dibuka begitu saja. Akibatnya, risiko longsor meningkat, terutama saat musim hujan. Tanah yang terbuka tanpa penutup vegetasi mudah tergerus, membawa material ke sungai dan mempercepat pendangkalan.

Belum lagi ancaman merkuri. Meski belum ada pengujian resmi yang dipublikasikan, praktik penambangan emas tanpa izin di Sulawesi sering menggunakan merkuri untuk memisahkan bijih emas. Jika bahan berbahaya itu sudah dipakai di Bajo Barat, dampaknya bisa berjangka panjang, mencemari rantai makanan, mengancam kesehatan warga, dan merusak ekosistem sungai hingga ke hilir.

Seorang warga Tettekang yang dijumpai tim investigasi mengaku sudah tidak berani memakai air sungai untuk keperluan sehari-hari. “Dulu airnya jernih. Sekarang kalau hujan sedikit saja, langsung coklat pekat. Anak-anak saya sering gatal setelah mandi di situ,” katanya.

Kerusakan ini bukan hanya soal lingkungan. Ia langsung menyentuh kehidupan warga yang selama ini bergantung pada sungai, sawah, dan kebun di sekitarnya. Jika operasi terus dibiarkan, pemulihan ekosistem Sungai Suso dan lahan pertanian warga bisa memakan waktu puluhan tahun—kalau masih bisa dipulihkan.

Nama yang Sering Disebut H Mare dan Kapolda Swasta

Di kalangan penambang, beberapa nama sering disebut-sebut, pengusaha asal Sidrap H Mare dan HH. Pria asal Luwu ini punya julukan ‘Kapolda Swasta’ di antara para pemain tambang. Meski basis utamanya di Sulawesi Tengah, pengaruhnya diduga ikut merambah ke Luwu. Beberapa sumber di lapangan menyebut ia berperan dalam mengamankan jalur logistik dan ‘melindungi’ operasi di Bajo Barat.

Belum ada konfirmasi resmi dari H Mare dan HH mengenai tudingan ini.

Di level operasional, kelompok yang dikenal sebagai ‘cukong’ banyak disebut. Mereka bukan pendatang baru. Sebelum masuk Luwu, jejak mereka terlacak di Sulawesi Utara, Gorontalo, hingga Parigi Moutong di Sulteng.

Salah satu nama yang paling sering muncul adalah Haji Mare. Ia disebut sebagai pionir di Desa Marinding. Beberapa hari sebelum tim gabungan Polda Sulsel dan Polres Luwu turun, operasi di sana sudah meninggalkan lubang sedalam 30 meter dan membawa emas gelap sekira 37 kg. Warga khawatir lubang sebesar itu bisa merusak struktur tanah dan mengganggu aliran air tanah.

Asosiasi yang Justru Jadi Tameng?

Di Tettekang, empat eskavator yang masih beroperasi pada pertengahan pekan ini diduga dikelola oleh pemodal lokal berinisial Timber, alias Bapak Ajit. Ironisnya, Ajit menjabat Bendahara Asosiasi Penambang Bajo Barat, yang diketuai H. Irsan.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Asosiasi Penambang Bajo Barat H. Irsan membenarkan bahwa Timber adalah Bendahara di asosiasi yang dipimpinnya.

“Iya, benar dia bendahara kami. Nanti saya tegur,” ujar H. Irsan singkat.

Ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait aktivitas alat berat yang masih beroperasi di lapangan. Sebaliknya, H. Irsan malah meminta media untuk ikut mencari solusi atas persoalan PETI di Bajo Barat.

Pengakuan ini semakin memperlihatkan betapa dekatnya pengurus asosiasi dengan aktivitas di lapangan. Asosiasi yang seharusnya menjadi wadah formal, kini dicurigai justru dipakai untuk melegitimasi keberadaan ratusan alat berat di kawasan yang jelas-jelas terlarang.

Baik Timber maupun H. Irsan belum memberikan keterangan.

“Uang Ketuk Pintu” Rp 300 Juta per Lubang

Yang membuat operasi sebesar ini bisa berjalan mulus, menurut sejumlah sumber di lingkaran penambang, adalah sistem setoran yang sudah sangat terstruktur. Setiap lubang galian baru dikenai ‘uang ketuk pintu’ sebesar Rp 300 juta. Uang itu dibayarkan di muka sebagai syarat agar lokasi boleh dibuka dan alat berat boleh masuk.

Setelah itu, ada setoran rutin yang disebut ‘uang koordinasi’. Aliran uang ini, kata sumber-sumber tersebut, tidak berhenti di tingkat Polres Luwu. Sebagian diduga naik ke Polda Sulawesi Selatan, bahkan hingga ke Mabes Polri.

“Kalau cuma di Polres, mungkin masih bisa digoyang. Tapi ini sudah ada jalur ke atas,” ujar salah satu sumber. “Makanya alat berat senilai miliaran bisa tenang-tenang saja di dalam hutan. Mereka tahu kapan harus tiarap, kapan boleh kerja lagi.”

Dugaan aliran dana sampai ke tingkat Mabes masih belum bisa dikonfirmasi secara independen. Namun praktik ‘uang ketuk pintu’ Rp 300 juta per lubang disebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan pemodal yang beroperasi di Bajo Barat.

Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Muhandas Ulimer, dalam pertemuan di rumah jabatan bupati sempat menegaskan bahwa PETI adalah tindak pidana tanpa kompromi. Sampai Rabu malam, komitmen itu belum terlihat wujudnya di lapangan—baik dalam bentuk penyitaan alat berat maupun penanganan terhadap para aktor di balik layar.

Sementara itu, belum lama ini dalam acara Coffee Morning bersama insan pers, AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo menyampaikan bahwa persoalan PETI di Kecamatan Bajo Barat menjadi atensi penegakan hukum.

“Persoalan tersebut (PETI di Bajo Barat) akan menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas saya dengan tetap mengedepankan langkah penegakan hukum serta upaya menjaga situasi kamtibmas.”sebutnya.

Publik Luwu kini menunggu. Kalau ratusan eskavator di Tettekang dan Marinding tetap dibiarkan, surat kesepakatan yang ditandatangani para pejabat itu hanya akan jadi kertas biasa, dokumen formalitas di tengah kerusakan Sungai Suso yang semakin parah. (***/tim)