Reklamasi Pantai dan Ancaman Nyata terhadap Lingkungan

Jakarta,Vokalpublika.com – Pantai Reklamasi, yang kerap dipromosikan sebagai solusi keterbatasan lahan di kota-kota pesisir seperti Jakarta dan Batam, kini menjadi sorotan karena dampak lingkungannya semakin terasa. Proses ini dilakukan dengan menimbun wilayah laut menggunakan material seperti pasir, tanah, atau batu, untuk menciptakan daratan baru yang digunakan untuk pembangunan kawasan industri, pelabuhan, organisasi, hingga ruang publik.

Namun, di balik gegap gempita pembangunan dan nilai investasi yang menjanjikan, reklamasi menyimpan potensi kerusakan lingkungan yang serius. Para ahli lingkungan dan aktivis masyarakat sipil mulai bersuara lantang, mengingatkan bahwa reklamasi bukan tanpa risiko.

Ekosistem Laut Terganggu

Salah satu dampak paling mencolok dari reklamasi pantai adalah rusaknya ekosistem laut. Proses penimbunan tak jarang menghancurkan habitat alami seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut.

“Ekosistem pantai seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun memiliki peran vital sebagai pelindung alami garis pantai. Bila dirusak oleh reklamasi, maka kerugian ekologisnya sangat besar dan sulit dipulihkan,”
— Dr. Supriharyono, Pakar Ekologi Pesisir Universitas Diponegoro.

Terumbu karang, misalnya, tidak hanya menjadi tempat hidup ikan, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Kerusakan ekosistem ini bisa berdampak panjang terhadap keberlanjutan hidup laut dan ekonomi masyarakat pesisir.

Meningkatnya Erosi dan Risiko Banjir

Tanah hasil reklamasi umumnya tidak bertentangan dengan tanah alami. Akibatnya, wilayah ini lebih rentan terhadap abrasi dan erosi yang dipicu oleh arus laut dan angin kencang. Perubahan pola arus juga mengganggu sistem drainase alami, memperbesar potensi banjir rob yang sering terjadi di kota-kota pesisir.

“Reklamasi yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan akan merusak ekosistem pesisir dan memperburuk kualitas hidup masyarakat sekitar,”
— Prof. Dr. Emil Salim, Ahli Lingkungan Hidup.

Nelayan Merugi, Kehidupan Sosial Terganggu

Tak hanya merusak lingkungan, reklamasi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, terutama komunitas nelayan. Wilayah tangkap yang dulunya terbuka kini tertutup atau tercemar. Banyak nelayan yang harus melaut lebih jauh, menambah biaya operasional dan menghadapi hasil tangkapan yang menurun drastis.

“Reklamasi sering kali dilakukan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat atau nelayan,”
— Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan.

Ketimpangan sosial pun muncul. Mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari laut terpaksa menghadapi ketidakpastian ekonomi dan penggusuran ruang hidup.

Perlu Pengawasan dan Prinsip Keberlanjutan

Reklamasi sejatinya bukan hal yang sepenuhnya dilarang. Namun, proyek semacam ini harus disusun berdasarkan kajian lingkungan yang komprehensif, melibatkan masyarakat lokal, dan memperhatikan daya dukung ekologi.

“Reklamasi bisa dilakukan, tapi harus berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh,”
— Prof. Rokhmin Dahuri, Guru Besar IPB dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kesimpulan: Reklamasi Bukan Solusi Instan

Jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian, reklamasi dapat menjadi bagian dari solusi pembangunan. Namun jika hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan kerugian ekologis dan sosial, maka hasilnya justru bencana lingkungan yang mahal harganya.

Reklamasi pantai bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah pertaruhan terhadap masa depan ekosistem dan masyarakat pesisir. Sudah saatnya reklamasi dilakukan dengan pendekatan berakhir, bukan semata-mata ambisi ekonomi suatu saat.

Oleh: Henny Esther Sompotan