- BeritaPeringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Polres Pemalang: Meneladani Rasulullah melalui Kepedulian Sesama
- BeritaPemerhati Lingkungan: Reklamasi Kawasan Hutan Kewajiban Mutlak, Sejak Kapan Harus Menunggu Perpanjangan PPKH?
- UncategorizedWahyu Sagala Sambut Kehadiran Pangdam I/BB di Dairi, Dorong Penguatan Sinergi TNI dan Pemkab
- UncategorizedBupati Dairi Hadiri APKASI Otonomi Expo 2026, Buka Peluang Pasar dan Investasi Daerah
- AdvertorialBupati dan Wakil Bupati Sambut Kehadiran JAM- Intel Kejagung RI di Rumah Bahagia Bintan
- UncategorizedSosialisasi Ranperda Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Sosial Digelar di Desa Lae Luhung

Mangrove Kita Mau Dibawa ke Mana?
jakarta, Vokalpublika. Setiap tanggal 26 Juli, dunia memperingati Hari Mangrove Sedunia. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi seharusnya menjadi momen reflektif. Sebab negeri ini memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia—lebih dari tiga juta hektare. Sayangnya, kehormatan itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keseriusan dalam menjaga dan mengelola warisan alam tersebut.
Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 3,44 juta hektare hutan mangrove tersebar di Indonesia, sebagian besar berada di kawasan hutan lindung. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik. Selebihnya mengalami degradasi sedang hingga berat. Yang memprihatinkan, dua sumber data nasional yang seharusnya menjadi rujukan justru saling bertentangan. Ada yang menyebut luas mangrove hanya 2,32 juta hektare dengan 30 persen kondisi baik, sementara yang lain menyebut 3,36 juta hektare dengan 92 persen tutupan lebat. Ketidaksesuaian ini mencerminkan lemahnya konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam kita.
Kerusakan mangrove tidak terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi kebijakan yang permisif terhadap eksploitasi. Di sejumlah wilayah, seperti Batam, kawasan mangrove telah dialihfungsikan menjadi kawasan industri, lahan reklamasi, bahkan untuk proyek energi seperti PLTS. Di daerah pesisir lainnya, tambak udang terus menggerus hutan bakau dan menghasilkan lahan kritis yang terbengkalai. Pola kerusakan ini bukan hanya mengganggu keseimbangan ekologis, tetapi juga mencabut sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Sementara itu, berbagai inisiatif rehabilitasi memang mulai dijalankan. Pemerintah menargetkan pemulihan 600 ribu hektare mangrove, perusahaan swasta menanam ribuan bibit, dan komunitas lokal pun turut bergerak. Namun langkah ini kerap bersifat proyek jangka pendek dan seremonial. Program yang baik akan kehilangan makna jika tidak menyasar akar persoalan: tumpang tindih tata ruang, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeliharaan jangka panjang.
Peraturan perlindungan mangrove memang ada, tetapi celah hukum tetap terbuka. Masih ditemukan izin tambang panas bumi dan proyek strategis yang justru masuk ke kawasan mangrove. Dalam praktiknya, perlindungan kerap bersifat normatif, tidak cukup kuat mencegah kerusakan di lapangan. Penegakan hukum pun sering kali tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di sisi lain, upaya edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat belum cukup menjangkau akar rumput.
Padahal mangrove adalah aset yang tak ternilai. Ia mampu menyerap karbon empat kali lebih besar dibandingkan hutan daratan, menjadi habitat penting biota laut, serta berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, badai, dan tsunami. Dalam beberapa peristiwa bencana besar seperti tsunami Aceh atau gempa Palu, wilayah yang masih memiliki sabuk mangrove terbukti mengalami kerusakan yang lebih kecil dan korban yang lebih sedikit.
Pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi data dan kebijakan. Sinkronisasi antara peta mangrove nasional dan data statistik mutlak diperlukan agar strategi konservasi dan rehabilitasi bisa tepat sasaran. Selain itu, regulasi harus diperkuat. Tidak boleh ada lagi ruang abu-abu yang memungkinkan eksploitasi di bawah payung proyek pembangunan. Penegakan hukum harus tegas, transparan, dan berpihak pada kelestarian lingkungan, bukan pada kepentingan sesaat.
Restorasi mangrove juga harus dibumikan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok adat dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan mangrove adalah bentuk pendekatan inklusif yang terbukti efektif. Ekowisata berbasis mangrove di beberapa wilayah seperti Subang dan Kalimantan Timur menjadi contoh bagaimana lingkungan bisa menjadi sumber ekonomi berkelanjutan.
Hari Mangrove Sedunia tidak cukup hanya diisi dengan seremoni menanam bibit. Kita perlu mengubah cara pandang dan memperkuat integritas kebijakan. Indonesia punya modal besar—luas wilayah, potensi karbon biru, serta komunitas pesisir yang bijak mengelola alam. Tapi jika tidak dijaga dengan visi jangka panjang, maka semua itu akan hilang, menyisakan kerentanan bagi generasi mendatang.
Mari jadikan mangrove bukan sekedar pelindung masa lalu, tapi juga penyangga masa depan. Bukan hanya ditanam, tapi dirawat. Bukan hanya dibanggakan, tapi dilindungi dengan sepenuh hati.
Oleh: Randi Syafutra
Dosen Prodi Konservasi Sumber Daya Alam, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitun
FIFA World Cup 2026
Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat
48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026
Alwi Assagaf
27 Aug 2026
Pemalang, Vokalpublika.com — Pengurus Cabang (PC) Bhayangkari Cabang Pemalang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H / 2026 M yang berlangsung khidmat dan penuh keberkahan di Masjid Baitul Muchlisin Polres Pemalang, Kamis (27/8/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan keagamaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang, Ny. Intan Rendy, serta Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang, Ny. …
Alwi Assagaf
27 Aug 2026
Pemalang – Polemik pemulihan lingkungan pasca-tambang galian C di kawasan hutan Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, memantik reaksi keras dari pemerhati lingkungan setempat, Suripto alias Ripto Anwar. Ia menepis keras dalih pihak pemrakarsa atau pengelola yang dinilai sengaja mengulur kewajiban reklamasi dengan alasan proses administratif. ADVERTISEMENT Ripto Anwar menegaskan, argumen yang menyatakan aktivitas reklamasi harus menunggu …
Redaksi
27 Aug 2026
LUWU, volalpublika.com— Surat kesepakatan itu baru berumur empat hari. Bertanggal 22 Agustus 2026, dokumen berkop Bupati Luwu itu ditandatangani delapan pimpinan Forkopimda, termasuk Bupati H. Patahudding dan Kapolres Luwu. Isinya tegas, menolak dan menindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat. ADVERTISEMENT Tapi di lapangan, jauh di bantaran Sungai Suso dan lereng-lereng curam …
Redaksi
27 Aug 2026
Tanjungpinang,Vokalpublika.com Kegiatan Optimalisasi Jaga Desa serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau digelar di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (26/08/2026). ADVERTISEMENT Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diperkuat untuk mendukung pengawalan program prioritas nasional, khususnya Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar. …
Redaksi
27 Aug 2026
Nagekeo, NTT — Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengunjungi Posko Pengungsian Terpadu di Lapangan Berdikari, Danga, Kabupaten Nagekeo, dalam rangka meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo. ADVERTISEMENT Kunjungan Presiden RI tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan secara optimal, …
Redaksi
26 Aug 2026
Bekasi, vokapublika.com- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam mempercepat penanganan persoalan sampah melalui pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang. ADVERTISEMENT Zulhas menilai, groundbreaking pembangunan PSEL menjadi langkah strategis di sisi hilir untuk mengurangi beban pengelolaan sampah …
17 Sep 2025 5.545 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
07 Oct 2025 4.444 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.812 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
05 Aug 2025 3.648 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
22 May 2025 3.150 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
14 May 2025 3.090 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
28 Jul 2025 2.533 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …