Reklamasi Dipertanyakan: Untuk Rakyat atau Oligarki?

Jakarta,Vokalpublika.Com– Proyek reklamasi di berbagai wilayah Indonesia kembali menuai sorotan tajam. Meski sering diklaim sebagai langkah strategis untuk pembangunan ekonomi nasional, praktik reklamasi dinilai justru lebih banyak merugikan masyarakat dan lingkungan dibandingkan memberikan manfaat nyata.

Dalam artikel opini yang ditulis oleh Rahmat Mulyana, Associate INDEF sekaligus Dosen IAI Tazkia, terungkap bahwa reklamasi yang tersebar di berbagai daerah seperti Teluk Jakarta, Teluk Kupang, dan Pantai Utara Makassar, telah mengubah wajah pesisir Indonesia. Total luas reklamasi yang mencapai lebih dari 53 ribu hektare kini menjadi simbol eksklusivitas, monopoli, dan marginalisasi terhadap masyarakat pesisir.

Pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, menjadi sorotan utama. Pemerintah dinilai memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada korporasi atas wilayah laut yang seharusnya menjadi ruang hidup bersama. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa laut tidak boleh dimiliki secara pribadi pun dianggap diabaikan.

Nelayan Tergusur, Oligarki Menang

Reklamasi Teluk Jakarta menjadi contoh paling nyata dari ketimpangan tersebut. Sekitar 25.000 nelayan kehilangan mata pencaharian akibat hilangnya akses ke wilayah tangkap. Pendapatan mereka menurun drastis hingga 60 persen, sementara harga properti di pulau-pulau reklamasi melonjak tajam hingga Rp 100 juta per meter persegi.

Penelitian juga menunjukkan dampak lingkungan yang parah. Di Teluk Jakarta saja, 60% terumbu karang dan 70% hutan mangrove telah rusak, dengan kerugian ekologis ditaksir mencapai Rp 1,4 triliun per tahun. Di wilayah Kepulauan Riau, abrasi akibat pengerukan pasir menyebabkan penyusutan lahan di 24 pulau kecil, termasuk Pulau Nipah yang hilang hingga 60% luasnya.

Korupsi Sistemik dan Regulasi Lemah

Investigasi KPK dan BPK mengungkap aliran dana mencurigakan senilai Rp 50 triliun dalam proyek reklamasi, sebagian besar terkait mark-up biaya, manipulasi AMDAL, dan suap dalam proses perizinan. Ironisnya, 60% proyek reklamasi nasional tidak memiliki dokumen AMDAL lengkap, membuka ruang lebar bagi pelanggaran hukum.

Rahmat Mulyana mendesak agar reformasi tata kelola reklamasi segera dilakukan. Ini mencakup pembentukan gugus tugas independen untuk audit menyeluruh, revisi UU No. 27/2007, program pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga rehabilitasi ekosistem yang rusak.

Desakan Pembentukan Pansus DPR

Lebih lanjut, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR dinilai sangat mendesak untuk menyelidiki berbagai penyimpangan dalam proyek reklamasi, khususnya yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fokusnya adalah membongkar proses perizinan, aliran dana mencurigakan, hingga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

“Reklamasi untuk siapa?” – pertanyaan ini kini menggema di tengah publik. Tanpa reformasi mendasar dan keberpihakan nyata pada rakyat, reklamasi dikhawatirkan hanya akan menjadi alat eksploitasi sumber daya oleh oligarki, sekaligus memperlebar jurang ketimpangan di negeri ini.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)