Mengungkap Tabir Proyek Rp25 Miliar di Pesisir Barat: Dugaan Penyimpangan hingga Minim Pengawasan, Mutu Pendidikan Terancam

Pesisir Barat, Vokalpublik.com – Proyek Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk renovasi dan rehabilitasi madrasah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dengan nilai mencapai Rp25,48 miliar, kini menjadi sorotan serius.

Program yang digulirkan pemerintah pusat melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025–2026 itu diduga menyisakan sejumlah persoalan krusial, mulai dari transparansi hingga kualitas pekerjaan di lapangan.

Hasil investigasi awak media di sejumlah titik proyek menemukan indikasi kuat lemahnya keterbukaan informasi publik serta minimnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan yang tersebar di 13 madrasah.
Pekerjaan Diduga Asal Jadi, Pengawasan Dipertanyakan
Di salah satu lokasi proyek, yakni MIS Darusalam dengan nilai pekerjaan sekitar Rp1,88 miliar, pelaksana lapangan bernama Adi menyebut sebagian pekerjaan hanya berupa rehabilitasi ringan.

“Ada empat pekerjaan, satu bangunan baru, sisanya hanya rehab seperti ganti plafon, cat, dan keramik. Itu pun tidak semuanya diganti kalau masih bagus,” ujarnya.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan sejumlah pekerjaan terkesan tidak rapi dan berpotensi tidak memenuhi standar konstruksi bangunan pendidikan.

Yang lebih mengkhawatirkan, keberadaan konsultan pengawas nyaris tidak terlihat di lokasi. Direksi teknis dari perusahaan pengawas juga sulit ditemui, memunculkan dugaan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan optimal dan terkesan hanya sebatas formalitas administratif.

Padahal, merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap pekerjaan konstruksi wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan, serta keberlanjutan. Pengawasan menjadi elemen kunci untuk menjamin mutu pekerjaan dan mencegah potensi kegagalan bangunan.
Dugaan Pelanggaran K3, Pekerja Tanpa APD
Temuan lain yang tak kalah serius adalah dugaan pelanggaran terhadap standar keselamatan kerja. Di beberapa titik proyek, pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 yang mewajibkan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja, termasuk penggunaan APD.

Kelalaian terhadap aspek K3 tidak hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan pekerja di lapangan.
Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Sikap tertutup dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek memunculkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaan anggaran negara.

Padahal, keterbukaan informasi publik telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap proyek berbasis anggaran negara dapat diakses oleh publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Jika akses informasi dibatasi, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Data Proyek
Proyek PHTC madrasah di Pesisir Barat ini diketahui memiliki rincian sebagai berikut:
Kontraktor: PT RIS Putra Delta
Nilai Kontrak: Rp25.485.529.677,20
Nomor Kontrak: PS0102/GS13-PSL/KTR/F-MD03/XII/2025
Konsultan Pengawas (Manajemen Konstruksi):
PT Tujuh Jaya Konsultan KSO
PT Bumi Karya Konsultan
Cakupan 13 Titik Madrasah: MIS Miftahul Ulum, MIS Darusalam, MIS Raudhatul Ulum, MIS Darul Sholihin, MIS Alfalah, MIS Darull Falah, MTs NU Krui, MTsS Raudhatul Ulum, MTsS Alfalah, MTsS Ittihad, MAS Alfalah, dan MAS Darull Falah.

Awak Media Upayakan Konfirmasi
Dalam upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta instansi terkait, termasuk pihak Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Ancaman Serius bagi Dunia Pendidikan
Proyek renovasi dan rehabilitasi madrasah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menyangkut kualitas pendidikan dan keselamatan generasi muda.
Jika dugaan penyimpangan ini terbukti, maka berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Tipikor.

Publik kini menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk melakukan audit menyeluruh, demi memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan sebaliknya.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)