- BeritaPeringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Polres Pemalang: Meneladani Rasulullah melalui Kepedulian Sesama
- BeritaPemerhati Lingkungan: Reklamasi Kawasan Hutan Kewajiban Mutlak, Sejak Kapan Harus Menunggu Perpanjangan PPKH?
- UncategorizedWahyu Sagala Sambut Kehadiran Pangdam I/BB di Dairi, Dorong Penguatan Sinergi TNI dan Pemkab
- UncategorizedBupati Dairi Hadiri APKASI Otonomi Expo 2026, Buka Peluang Pasar dan Investasi Daerah
- AdvertorialBupati dan Wakil Bupati Sambut Kehadiran JAM- Intel Kejagung RI di Rumah Bahagia Bintan
- UncategorizedSosialisasi Ranperda Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Sosial Digelar di Desa Lae Luhung
Luncurkan E-Katalog Outsourcing, Pemda Gelontorkan Anggaran 9,6 Milyar, Kundhi: Sampai Tega Korbankan ratusan Honorer, Kebijakan Dzolim Harus Dilawan!
Alwi Assagaf 18 Jan 2026 463 Pemalang, Vokalpublika.com – Kabar mengenai pengalihan status ratusan tenaga honorer di Kabupaten Pemalang menjadi tenaga alih daya (outsourcing) dengan anggaran Rp9,6 miliar sedang menjadi sorotan hangat, terutama setelah rapat kerja di Komisi A DPRD Pemalang pada pertengahan Januari 2026. Bahkan lelang E-Katalog sudah ketok palu pada tanggal 13 Januari 2026 lalu.
Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,6 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk skema outsourcing. Namun, rencana ini memicu kekhawatiran dikarenakan skema outsourcing yang disiapkan hanya diproyeksikan untuk menyerap lebih kurang 458 orang.
Terdapat data yang menyebutkan masih ada sekitar 902 tenaga honorer (non-ASN) di berbagai OPD yang belum terakomodasi dalam rekrutmen PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Artinya, ada selisih ratusan orang yang terancam kehilangan pekerjaan atau “dirumahkan”.
Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso politisi PKB menyatakan menolak keras kebijakan ini, adapun alasan alasan utamanya yakni dari sisi kemanusiaan, menurut Kundhi, kebijakan ini dianggap tidak manusiawi karena berpotensi menimbulkan PHK massal bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ada kekhawatiran bahwa sistem outsourcing akan membuat gaji tenaga kerja tidak setara dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten), yang bisa bersinggungan dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Sehingga, pihak legislatif merasa eksekutif memutuskan langkah ini secara sepihak tanpa koordinasi mendalam dengan dewan.
Isu ini masih terus berkembang karena adanya penolakan dari sisi legislatif dan kekhawatiran dari para pekerja honorer mengenai kepastian nasib mereka.
“Saya tetep nge gass kalau kebijakan Pemda ngawur. Ratusan honorer dipaksa berhenti masa mau diem?,” ujar sang mantan aktivis yang popular disapa Kundhi. Sabtu 18 Januari 2026.
Lanjut, anggota komisi A DPRD Kabupaten Pemalang tersebut merasa heran, lantaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tiba – tiba meluncurkan E-Katalog Outsourcing tanpa mikir dampaknya.
“Bener – bener ngawur Pemda, jangan – jangan ada sesuatu, sampai tega korbankan ratusan honorer yang sudah ngabdi bertahun – tahun. Gendheng! Kebijakan dzolim harus dilawan!,” tegasnya.
Sementara, hingga berita ini tayang, Khaeron, S.H., M.M., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon dan pesan singkat Aplikasi WhatsApp belum memberikan respon. (Alwi Assagaf)
Pemalang, Vokalpublika.com — Pengurus Cabang (PC) Bhayangkari Cabang Pemalang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H / 2026 M yang berlangsung khidmat dan penuh keberkahan di Masjid Baitul Muchlisin Polres Pemalang, Kamis (27/8/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan keagamaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang, Ny. Intan Rendy, serta Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Pemalang, Ny. …
Pemalang – Polemik pemulihan lingkungan pasca-tambang galian C di kawasan hutan Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, memantik reaksi keras dari pemerhati lingkungan setempat, Suripto alias Ripto Anwar. Ia menepis keras dalih pihak pemrakarsa atau pengelola yang dinilai sengaja mengulur kewajiban reklamasi dengan alasan proses administratif. ADVERTISEMENT Ripto Anwar menegaskan, argumen yang menyatakan aktivitas reklamasi harus menunggu …
LUWU, volalpublika.com— Surat kesepakatan itu baru berumur empat hari. Bertanggal 22 Agustus 2026, dokumen berkop Bupati Luwu itu ditandatangani delapan pimpinan Forkopimda, termasuk Bupati H. Patahudding dan Kapolres Luwu. Isinya tegas, menolak dan menindak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat. ADVERTISEMENT Tapi di lapangan, jauh di bantaran Sungai Suso dan lereng-lereng curam …
Tanjungpinang,Vokalpublika.com Kegiatan Optimalisasi Jaga Desa serta Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepulauan Riau digelar di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (26/08/2026). ADVERTISEMENT Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diperkuat untuk mendukung pengawalan program prioritas nasional, khususnya Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar. …
Nagekeo, NTT — Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengunjungi Posko Pengungsian Terpadu di Lapangan Berdikari, Danga, Kabupaten Nagekeo, dalam rangka meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo. ADVERTISEMENT Kunjungan Presiden RI tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan secara optimal, …
Bekasi, vokapublika.com- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam mempercepat penanganan persoalan sampah melalui pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang. ADVERTISEMENT Zulhas menilai, groundbreaking pembangunan PSEL menjadi langkah strategis di sisi hilir untuk mengurangi beban pengelolaan sampah …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
