- BeritaDukung Pemalang Rapsodi, Pemkab Gelar Korve Massal di Pantai Sumur Pandan
- AdvertorialPJBTL Terbesar di Indonesia Resmi Diteken, PLN Batam–DayOne Dorong Batam Jadi Pusat Digital Asia Tenggara
- AdvertorialTP. PKK Kec. Bekasi Barat Wakili Kota Bekasi di Ajang Padus Puspa Swara Wanoja Sunda
- AdvertorialGowes dari Rumah, Walikota Bekasi Hadiri Penyerahan SK Kepala Sekolah
- BeritaBIADAB! Penarikan Paksa Honda CR-V Milik Pensiunan Polisi Tanpa Surat Resmi, Debt Collector Diduga Langgar UU Fidusia dan Terancam Pidana Berat
- AdvertorialMonitoring dan Evaluasi BPN Sumut di Dairi Perkuat Kinerja dan Pelayanan Pertanahan
Luncurkan E-Katalog Outsourcing, Pemda Gelontorkan Anggaran 9,6 Milyar, Kundhi: Sampai Tega Korbankan ratusan Honorer, Kebijakan Dzolim Harus Dilawan!
Alwi Assagaf 18 Jan 2026 318 Pemalang, Vokalpublika.com – Kabar mengenai pengalihan status ratusan tenaga honorer di Kabupaten Pemalang menjadi tenaga alih daya (outsourcing) dengan anggaran Rp9,6 miliar sedang menjadi sorotan hangat, terutama setelah rapat kerja di Komisi A DPRD Pemalang pada pertengahan Januari 2026. Bahkan lelang E-Katalog sudah ketok palu pada tanggal 13 Januari 2026 lalu.
Pemerintah Kabupaten Pemalang mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,6 miliar dalam APBD Tahun Anggaran 2026 untuk skema outsourcing. Namun, rencana ini memicu kekhawatiran dikarenakan skema outsourcing yang disiapkan hanya diproyeksikan untuk menyerap lebih kurang 458 orang.
Terdapat data yang menyebutkan masih ada sekitar 902 tenaga honorer (non-ASN) di berbagai OPD yang belum terakomodasi dalam rekrutmen PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Artinya, ada selisih ratusan orang yang terancam kehilangan pekerjaan atau “dirumahkan”.
Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso politisi PKB menyatakan menolak keras kebijakan ini, adapun alasan alasan utamanya yakni dari sisi kemanusiaan, menurut Kundhi, kebijakan ini dianggap tidak manusiawi karena berpotensi menimbulkan PHK massal bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ada kekhawatiran bahwa sistem outsourcing akan membuat gaji tenaga kerja tidak setara dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten), yang bisa bersinggungan dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Sehingga, pihak legislatif merasa eksekutif memutuskan langkah ini secara sepihak tanpa koordinasi mendalam dengan dewan.
Isu ini masih terus berkembang karena adanya penolakan dari sisi legislatif dan kekhawatiran dari para pekerja honorer mengenai kepastian nasib mereka.
“Saya tetep nge gass kalau kebijakan Pemda ngawur. Ratusan honorer dipaksa berhenti masa mau diem?,” ujar sang mantan aktivis yang popular disapa Kundhi. Sabtu 18 Januari 2026.
Lanjut, anggota komisi A DPRD Kabupaten Pemalang tersebut merasa heran, lantaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tiba – tiba meluncurkan E-Katalog Outsourcing tanpa mikir dampaknya.
“Bener – bener ngawur Pemda, jangan – jangan ada sesuatu, sampai tega korbankan ratusan honorer yang sudah ngabdi bertahun – tahun. Gendheng! Kebijakan dzolim harus dilawan!,” tegasnya.
Sementara, hingga berita ini tayang, Khaeron, S.H., M.M., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pemalang saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon dan pesan singkat Aplikasi WhatsApp belum memberikan respon. (Alwi Assagaf)
PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali melaksanakan agenda rutin korve (kerja bakti) hari Jumat yang dipusatkan di kawasan Pantai Sumur Pandan, Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Jumat (17/4). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Tutuko Raharjo, bersama Asisten III Sekda Bidang Administrasi Umum, Bagus Sutopo. Aksi bersih-bersih ini melibatkan …
Pontianak, vokalpublika.com— Aksi penarikan kendaraan bermotor secara brutal dan tanpa dasar hukum kembali terjadi. Sebuah mobil Honda CR-V warna silver milik pensiunan anggota kepolisian diduga dirampas oleh oknum debt collector tanpa dokumen sah. Fakta ini mengarah pada dugaan kuat pelanggaran serius terhadap hukum, termasuk UU Fidusia dan ketentuan pidana. KRONOLOGIS MENCEKAM:Insiden terjadi di rumah Kausar, …
DAIRI –vokalpublika.com Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menerima kunjungan Tim Bidang I dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program serta kegiatan pertanahan di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN guna memastikan seluruh program strategis …
GRESIK, vokalpublika.com– Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan total barang bukti mencapai sekitar 17.000 liter. Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial ZA (46) telah diamankan dan ditahan di Rutan Polres Gresik Polda Jatim. Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan …
DAIRI – vokalpublika.com Upaya mewujudkan pengadaan tanah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan terus diperkuat melalui penerapan penilaian dampak sosial sebagai instrumen strategis dalam setiap proses pembangunan untuk kepentingan umum. Penilaian dampak sosial dinilai memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai konsekuensi sosial yang timbul akibat kegiatan pengadaan tanah. Hal ini menjadi penting mengingat …
DAIRI/Komitmen memperkuat tata kelola kebersihan dan ketertiban pasar terus digaungkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi. Kali ini, Kepala sub Divisi (Kasubdiv) Kebersihan PD Pasar Dairi, Thomson Manullang, menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjalankan tugas secara optimal guna mendukung visi dan misi Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dalam menciptakan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman. Langkah konkret …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
