Komisi III DPR RI Kunjungi Polda Kepri, Evaluasi Penegakan Hukum dan Kesiapan KUHP–KUHAP Baru

Batam – Polda Kepulauan Riau menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dalam rangka pengawasan penegakan hukum sekaligus evaluasi kinerja aparat serta kesiapan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Rabu (5/2/2026).

ADVERTISEMENT

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Komjen Pol (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun. Hadir pula Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., anggota Komisi III DPR RI, jajaran Forkopimda Kepri, Wakapolda Kepri, Kajati Kepri, Kepala BNNP Kepri, para pejabat utama Polda Kepri, Kapolres/ta se-Provinsi Kepri, serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Kepulauan Riau.

Dalam arahannya, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap aparat penegak hukum di daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di wilayah perbatasan dan jalur lalu lintas internasional.

Ia menegaskan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sekaligus rawan karena berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga membutuhkan sinergi kuat antar lembaga penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan, memberantas kejahatan lintas negara, serta menanggulangi peredaran gelap narkotika.

“Diperlukan kolaborasi yang solid antara Polri, Kejaksaan, dan BNN agar penegakan hukum berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin memaparkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Kepri yang secara umum masih terjaga kondusif. Meski demikian, tantangan geografis sebagai wilayah perbatasan dan jalur strategis internasional tetap menjadi perhatian utama.

Kapolda menegaskan komitmen Polda Kepri dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia terkait penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas sebagai prasyarat terciptanya iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau.

“Polda Kepri terus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi publik, optimalisasi pengaduan masyarakat, serta penguatan pengawasan internal dengan pendekatan humanis dan partisipatif,” tegasnya.

Dalam wawancara bersama awak media, Ketua Tim Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa pihaknya menilai pelaksanaan reformasi kepolisian dan kejaksaan di Kepri telah berjalan sesuai prosedur. Namun demikian, Komisi III mencatat perlunya penguatan dukungan pada aspek anggaran, pendidikan, dan operasional, yang akan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.

Melalui kunjungan kerja ini, Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, mendukung implementasi KUHP dan KUHAP yang baru, serta menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)