ATR/BPN Bersama KPK dan Pemda se-Sultra Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

KENDARI/vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan ekonomi daerah melalui Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan strategis tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut kerja sama lintas lembaga dalam membangun tata kelola pertanahan dan tata ruang yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan implementasi langsung dari arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis nasional.

“Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi Bapak Menteri. Beliau berkomitmen menjadikan transformasi layanan pertanahan sebagai program strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng.

Menurutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK karena dinilai memiliki potensi besar dalam implementasi reformasi tata kelola pertanahan dan aset daerah secara terintegrasi.

Kerja sama yang telah diluncurkan sejak Oktober 2025 tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pemerintah daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga optimalisasi kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Dalam kegiatan tersebut, disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, seluruh pihak menyepakati sejumlah komitmen bersama, di antaranya memperkuat sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, meningkatkan koordinasi antarinstansi secara transparan, serta menindaklanjuti deklarasi komitmen melalui aksi nyata sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Dari komitmen ini saya berharap seluruh pihak dapat menjaga dan melaksanakan komitmen bersama dengan sebaik-baiknya demi mendukung pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.

Adapun sembilan program prioritas kerja sama tersebut mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), hingga pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial.

Selain itu, fokus penguatan juga diarahkan pada integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, ia mengakui bahwa sektor tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Ia pun mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut karena dinilai mampu mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat.

“Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra Budi Hartanto, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)