Home » Uncategorized » BBM Langka di Dairi: Pemkab Usulkan Kuota Naik Dua Kali Lipat, Warga Diminta Hindari Panic Buying

BBM Langka di Dairi: Pemkab Usulkan Kuota Naik Dua Kali Lipat, Warga Diminta Hindari Panic Buying

Clara T S 07 Dec 2025 211

SIDIKALANG/vokalpublika.com — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Dairi memasuki fase kritis. Berdasarkan pantauan lapangan, sebanyak 8.000 liter BBM di SPBU Singamaraja, Batang Beruh, ludes hanya dalam waktu tiga jam, sejak SPBU dibuka pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB, Minggu (7/12/2025). Lonjakan permintaan masyarakat membuat antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer, melibatkan ratusan mobil dan sepeda motor yang memadati ruas jalan.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Tidak sedikit warga yang bahkan menginap di sekitar SPBU untuk mengamankan posisi antre. Fenomena ini mengindikasikan adanya anomali pasokan, serta ketidakseimbangan serius dalam rantai distribusi energi di wilayah tersebut.

Hasil penelusuran awak media menunjukkan dampak signifikan terhadap pelaku usaha mikro. Para pedagang kecil, kurir, hingga pengusaha rumahan mengaku kehilangan waktu produktif akibat antrean yang menghabiskan waktu berjam-jam.

Seorang pedagang sayur mengatakan ia kehilangan produktivitas hingga 6 jam, yang berpotensi menurunkan pendapatan harian sebesar 40–60 persen. Para ahli ekonomi mikro menilai kondisi ini berpotensi menciptakan economic shock pada sektor informal serta memicu kenaikan biaya distribusi barang pokok di tingkat lokal.

Baca juga:  penyaluran Bantuan Kadivpropam Polri Kepada Warga Terkena Bencana, Yang Disalurkan Tim Galasantara Aceh Berjalan Aman, dan Lancar.

Minimnya pengaturan lalu lintas dan tingginya volume kendaraan memicu beberapa kali cekcok antar-pengendara. Mereka mengaku saling bersenggolan kerap terjadi akibat kepadatan antrean. Dalam tinjauan sosial-ekologis, kondisi ini termasuk dalam kategori stress population phenomenon, yaitu tekanan sosial akibat kebutuhan komunal yang tidak terpenuhi.

Selain berdampak ekonomi, antrean panjang juga mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat. Banyak warga terlihat menahan lapar, duduk berjam-jam menunggu giliran pengisian. Bahkan sebagian umat Kristiani mengaku terpaksa melewatkan ibadah Minggu akibat antrean yang tidak kunjung terurai.

Pasar Gelap Bermunculan: Harga BBM Tembus Rp25.000/Liter
Investigasi di lapangan menemukan praktik penjualan BBM ilegal di tingkat pengecer yang mematok harga mencapai Rp25.000/liter. Kondisi kelangkaan membuka ruang bagi oknum tertentu mengambil keuntungan dengan meningkatkan harga jual secara ekstrem.

Fenomena ini merupakan bentuk market distortion atau distorsi pasar, dan mengindikasikan adanya potensi kebocoran distribusi sebelum pasokan BBM resmi sampai ke SPBU.

Baca juga:  Polemik “Tangkap-Lepas” Narkotika diPolres Tanjung perak

Pemkab Dairi: Perlu Penambahan Kuota dan Pembatasan Pembelian
Menanggapi situasi ini, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Dairi, Lipinus Sembiring, memberikan penjelasan resmi. Ia menyebutkan bahwa kelangkaan yang terjadi di Dairi bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari gangguan pasokan yang hampir merata di Sumatera Utara, kecuali beberapa wilayah seperti Medan dan Binjai yang kini mulai normal.

“Situasi penyaluran BBM saat ini hampir menyeluruh terjadi di Sumatera Utara, terkecuali Medan dan Binjai yang sudah berangsur normal menurut penjelasan Pertamina,” ujarnya.
Pemkab Dairi telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta peningkatan kuota harian yang selama ini hanya 8 KL Biosolar dan 8 KL Pertalite per SPBU. Pemerintah daerah mengusulkan agar kuota itu ditingkatkan menjadi 16 KL per SPBU per hari demi mengurangi tekanan antrean dan memperbaiki stabilitas distribusi.

“Kami meminta kuota pasokan dinaikkan menjadi minimal 16 KL per SPBU agar tekanan pasokan dapat teratasi,” kata Lipinus.
Selama pasokan belum pulih, Pemkab menerapkan kebijakan pembatasan volume pembelian, agar distribusi lebih merata dan menghindari praktik penimbunan.

Baca juga:  Dokumen Wakaf Hilang Bukan Halangan, Menteri ATR/BPN Tegaskan Tanah Wakaf Tetap Bisa Disertipikatkan

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, karena hal itu justru memperburuk kondisi pelayanan.
“Kami mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan kendaraan dan tidak panic buying agar semua mendapat BBM secara adil,” tegasnya.

Kelangkaan yang berulang setiap tahun menunjukkan bahwa persoalan ini perlu ditangani dengan pendekatan struktural. Pemerintah daerah mendorong:
Audit distribusi BBM di tingkat SPBU dan depo penyaluran,
Penegakan hukum atas praktik penjualan ilegal,
Penambahan suplai darurat untuk wilayah terdampak

Jika tidak ditangani secara sistematis, krisis ini berpotensi berkembang menjadi gangguan sistemik yang menghambat aktivitas ekonomi daerah dan menekan sektor informal.

(Cs/vokalpublika.com)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kasat Binmas Polres Dairi Edukasi Siswa SMAN 2 Sidikalang, Perkuat Disiplin dan Cegah Kenakalan Remaja

Clara T S

16 Jul 2026

DAIRI –vokalpublika comDalam upaya membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki kesadaran hukum sejak dini, Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Dairi melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelajar di SMAN 2 Negeri Sidikalang, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Rabu (15/7/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Dairi, …

Bupati Dairi Hadiri Sidang Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Clara T S

16 Jul 2026

SIDIKALANG – Vokalpublika.comBupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, M.M., menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dairi dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Dairi, Selasa (14/7/2026). ADVERTISEMENT Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi, Sabam …

Bupati Dairi Serahkan SK Plt Kadis P3AP2KB kepada dr. Erna Marpaung, Tegaskan Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Prioritas

Clara T S

16 Jul 2026

DAIRI –vokalpublika.comBupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, M.M., secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Dairi kepada dr. Erna Marpaung, Kamis (16/7/2026), di Pendopo Bupati Dairi. ADVERTISEMENT Penyerahan SK tersebut menandai estafet kepemimpinan dari dr. Nitawaty Sitohang kepada dr. Erna Marpaung, …

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Clara T S

16 Jul 2026

Sidikalang – vokalpublika comKepala Subbagian Tata Usaha beserta jajaran staf Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja, Program, dan Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini merupakan agenda strategis dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya. ADVERTISEMENT Rapat evaluasi …

Dokumen Wakaf Hilang Bukan Halangan, Menteri ATR/BPN Tegaskan Tanah Wakaf Tetap Bisa Disertipikatkan

Clara T S

16 Jul 2026

Jakarta – Vokalpublika.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa hilangnya dokumen atau tidak lengkapnya administrasi tanah wakaf bukan berarti tanah tersebut tidak dapat disertipikatkan. Pemerintah telah menyediakan mekanisme hukum melalui proses isbat wakaf untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ADVERTISEMENT Pernyataan tersebut disampaikan …

Terima Kajian Komnas HAM, Kementerian ATR/BPN Perkuat Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi manusia

Clara T S

16 Jul 2026

Jakarta –Vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kajian tersebut menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam memperkuat penyelesaian konflik agraria melalui penyempurnaan kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan pendekatan yang …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x