Home » Berita » Anggota DPR RI Rizal Bawazier Kembali Buat Gebrakan, Serius Benahi Infrastruktur Guna Menunjang Kesejahteraan Masyarakat

Anggota DPR RI Rizal Bawazier Kembali Buat Gebrakan, Serius Benahi Infrastruktur Guna Menunjang Kesejahteraan Masyarakat

Alwi Assagaf 10 Nov 2025 175

Pemalang, Vokalpublika.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan X Jawa Tengah, Rizal Bawazier, kembali membuat gebrakan, ia menyebut bahwa proyek pembangunan Jalur Lingkar Utama di wilayah Pekalongan telah menjadi bagian dari planning nasional yang serius guna mengatasi macet jangka panjang dan tekan angka kecelakaan.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, jalur lingkar tersebut direncanakan akan membentang luas, menghubungkan wilayah tengah jalur Pantura. Rutenya akan dimulai dari perbatasan Kabupaten Pemalang, melewati Pekalongan, hingga tersambung ke Kabupaten Batang.

Baca juga:  Pemuda Bangkit, Indonesia Kuat: Refleksi Hari Kebangkitan Nasional oleh Eko Istiyanto, Tokoh Pemuda Kepri

“Untuk jalur lingkar utama atau jalur lingkar Utara, planning-nya sudah ada. Sekarang yang sedang kita dalami adalah kapan pelaksanaannya dimulai, apakah di Tahun 2029 atau 2030. Jadi rencana itu sudah masuk dalam blueprint Bappenas,” ungkap Rizal saat berdialog dengan para pemangku kebijakan di daerah.

Menurut Rizal, persoalan kemacetan kronis yang sering terjadi di Pekalongan akan segera menemukan penyelesaian permanen. Rencana yang telah diakui dalam dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap peningkatan konektivitas di salah satu simpul strategis antara Semarang dan Tegal ini. Ia juga menyoroti kebijakan pembatasan truk besar yang saat ini diterapkan di dalam Kota Pekalongan.

Baca juga:  Waspada Fenomena Bodrek Sudah Menjamur"Waspada Fenomena Bodrek Sudah Menjamur”

“Kebijakan tersebut hanyalah langkah taktis yang bersifat sementara, sambil menunggu terealisasinya jalur lingkar utama,” ujarnya.

“Tujuannya utama kita jelas, yaitu menunggu jalur lingkar Utara terealisasi. Itu solusi paling penting,” lmbuh Rizal.

Lanjut, ia mengatakan, bahwa langkah penundaan sementara ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat dalam merancang perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan di wilayah tersebut, mengenai pendanaan, Rizal memastikan bahwa proyek ini sudah masuk dalam tahap perencanaan anggaran di Bappenas.

“Meskipun demikian, proses kajian masih akan terus dilakukan untuk memastikan kecukupan dana yang dibutuhkan. Di Bappenas sudah ada, tinggal nanti kita lihat apakah dananya cukup atau perlu tambahan dukungan,” pungkasnya.

Baca juga:  Awas! Kompleks Ruko Grosir Petarukan - Pemalang Diduga Jadi Markas Peredaran Obat Keras

Sebagai informasi tambahan, Rizal Bawazier resmikan 5 titik CSR infrastruktur di Kabupaten Pemalang. Wujud dari komitmenya bahwa infrastruktur sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di dapilnya.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
OSO Resmi Buka Bimteknas Partai Hanura di Pontianak

Redaksi

02 May 2026

Batam, vokalpublika.com- Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), secara resmi membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) bagi anggota DPRD Fraksi Hanura se-Indonesia di Novotel Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 1 Mei 2026 malam.Momentum pembukaan ini ditandai dengan tabuhan gong oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza …

Di Hari Hardiknas, Delphi Masdiana Ujung Serahkan Surat Hibah Tanah untuk Pendidikan di Kalang Simbara

Clara T S

02 May 2026

DAIRI/vokalpublika.comMomentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Dairi menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang. Di sela-sela pelaksanaan upacara Hardiknas yang digelar di SMP Negeri 4 Sidikalang, Delphi Masdiana Ujung secara langsung menyerahkan surat hibah sebidang tanah kepada Bupati Dairi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan sektor pendidikan. Penyerahan surat …

​Aksi May Day Jateng: Desak Pencabutan Omnibus Law dan Evaluasi Kebijakan “Ngopeni”

Alwi Assagaf

02 May 2026

SEMARANG, Vokalpublika.com – Ribuan massa yang terdiri dari berbagai organisasi buruh dan elemen mahasiswa memadati depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat (1/5/2026). Aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) ini ditujukan untuk mendesak pemerintah melakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan.​Dalam orasinya, massa gabungan menuntut revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai merugikan pekerja. Poin …

KWSB Jalin Kolaborasi dengan DPRD Sumbar, Dorong Program Digitalisasi hingga Keterbukaan Informasi

Redaksi

02 May 2026

Padang, Vokalpublika.com – Kolaborasi Wartawan Sumatera Barat (KWSB) terus memperluas jejaring komunikasi dengan para pemangku kebijakan di daerah. Setelah sebelumnya beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, KWSB kembali melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa Putra, pada Kamis (30/4/2026). Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat dan …

DPC KSPSI Kota Probolinggo Gelar Tasyakuran Hari Buruh Sedunia MayDay 2026, Satu Tekad Wujudkan Kesejahteraan.

Redaksi

02 May 2026

Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Hari Buruh Sedunia MayDay 2026 yang digelar oleh SPSI Kota Probolinggo, mengusung tema Satu Tekad Satu Tujuan Sejahtera Bersama. Kegiatan yang digelar di Kantor DPC KSPSI ini berlangsung sederhana namun sarat makna, menjadi ruang temu yang teduh antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, Jum’at 1 Mei 2026 sore. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Probolinggo dr …

AABB Tegaskan Pelengseran Kepala Daerah di Luar Prosedur Hukum Ilegal dan Berpotensi pidana

Redaksi

01 May 2026

BANYUWANGI, vokalpublika.com- Advokat Banyuwangi Bersatu (AABB) menyampaikan pernyataan sikap tegas menyikapi meningkatnya eskalasi aksi massa yang menuntut pengunduran diri Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. AABB menilai, upaya pelengseran kepala daerah tanpa melalui mekanisme hukum yang sah merupakan tindakan inkonstitusional dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata. Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh perwakilan AABB, …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x