Direktur BPR Bank Pemalang Diduga Ajukan Pinjaman Hingga Ratusan Juta, Begini Kata Praktisi Hukum

Pemalang, Jawa Tengah, vokalpublika.com – Isu skandal di tubuh BPR Bank Pemalang bukan sekedar isapan jempol semata. Perlahan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh oknum direksi berhutang di bank (Bank Pemalang) yang dipimpinnya semakin ramai di media massa.

Akhir – akhir ini beredar kabar bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah banyak mengalami masalah, baik isu terkait kredit macet serta isu bahwa bank milik pemerintah daerah tersebut diduga buat bancakan oknum petinggi orang dalam hingga merugi belasan milyar rupiah.

Mirisnya lagi, seorang oknum direksi justru diduga melakukan pinjaman kredit dari bank yang justru berada di bawah kendalinya hingga ratusan juta rupiah (Rp.200 juta). Jika benar terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan pelanggaran hukum berat yang berpotensi menyeret pelakunya ke ranah pidana.

Aturannya jelas! Bahwa Direksi berhutang di bank yang dipimpinnya sudah diatur tegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 20/POJK.03/2014 tentang BPR, Pasal 36 ayat (1):

Menurut pandangan dari praktisi hukum Dr. (c) Imam Subiyanto, SH., MH., BPR dilarang memberikan kredit atau pembiayaan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak terkait dengan BPR.

Selain itu, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menegaskan kewajiban Direksi menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan hukum. Jika aturan ini diterobos, maka yang rusak bukan hanya sistem, melainkan kepercayaan publik terhadap BPR sebagai bank daerah.

“Kalau benar seorang Direksi mengajukan kredit di bank yang dipimpinnya, maka itu adalah pelanggaran hukum yang nyata. Ini bentuk conflict of interest yang dilarang keras oleh OJK. Direksi seharusnya menjadi benteng integritas, bukan justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” terang Advokat yang akrab di sapa Imam SBY.

“OJK wajib turun tangan, dan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali tidak boleh menutup mata. Jika terbukti, Direksi harus diberhentikan dan diproses hukum. Ini soal melindungi dana masyarakat yang dititipkan di BPR,” tegasnya.

Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal Dewan Komisaris dan pengawasan eksternal Pemerintah Daerah. Bagaimana mungkin sebuah pelanggaran terang-benderang seperti ini bisa terjadi tanpa pencegahan?

Menurut Imam Subiyanto, audit investigasi terbuka menjadi keharusan.

“Transparansi adalah kunci. Jangan sampai kasus ini hanya jadi bisik-bisik di kalangan internal lalu tenggelam. Publik perlu bukti nyata bahwa penegakan hukum berlaku adil dan tidak tebang pilih,” pungkasnya.

Dugaan Direksi BPR berhutang di banknya sendiri adalah tamparan keras bagi tata kelola perbankan daerah. Publik kini menanti langkah tegas dari OJK dan Bupati sebagai pemegang saham pengendali: apakah berani membersihkan bank dari oknum yang bermain kotor, atau justru membiarkan skandal ini berakhir dengan impunitas?

Sementara, Direktur BPR Bank Pemalang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, pada Selasa 30 September 2025, yang bersangkutan terkesan berbelit belit dalam memberikan tanggapan saat dikonfirmasi tim awak media terkait isu atau skandal yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.

“Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena sedang ada rapat,” jawa Novalia Sari.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah benar informasi dugaan Direktur ajukan pinjaman di BPR Bank Pemalang, Novalia Sari enggan merespon lebih lanjut.

Sebagai informasi tambahan, manfaat bank milik pemerintah daerah kabupaten antara lain, mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi daerah, memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah, menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menyediakan layanan perbankan dasar bagi masyarakat. Bank daerah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, bukan malah dinikmati oleh petinggi atau orang dalam dilingkungan bank tersebut.

(Mas All)