Home » Berita » Karimun FTZ: 5,78% Warga Miskin, 5,52% Menganggur, Peringkat ke-3 Termiskin di Kepri

Karimun FTZ: 5,78% Warga Miskin, 5,52% Menganggur, Peringkat ke-3 Termiskin di Kepri

admin 18 May 2025 291

KARIMUN – Kabupaten Karimun menyandang status Free Trade Zone (FTZ) yang seharusnya menjadi magnet investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, realita berkata sebaliknya: Karimun justru mencatatkan diri sebagai kabupaten termiskin ke-3 di Provinsi Kepulauan Riau.

Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Karimun pada tahun 2024 mencapai 5,78%, atau sekitar 13.990 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tinggi, yakni 5,52% per Agustus 2024. Angka-angka ini menjadi potret buram kegagalan sistem yang berjalan di tengah label zona ekonomi bebas.

Baca juga:  Balai Adat Melayu Karimun Kurang Terawat, Butuh Perhatian Serius Pemerintah

Status FTZ yang semestinya membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal, justru tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Tenaga kerja dari luar daerah lebih dominan mengisi sektor industri, sementara masyarakat lokal sulit mendapatkan akses kerja yang layak. Banyak yang percaya bahwa proses rekrutmen tertutup dan sarat kepentingan koneksi.

Ketimpangan ini mengarah pada masalah sistemik yang lebih dalam: minimnya transparansi, lemahnya keberpihakan pada tenaga kerja lokal, serta dugaan kuat praktik nepotisme dan kolusi dalam sektor ketenagakerjaan. Tak sedikit masyarakat lokal merasa menjadi penonton di tanah sendiri, sementara proyek-proyek besar justru dinikmati oleh segelintir elite atau jaringan tertentu.

Baca juga:  Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Ajak Umat Islam Jadikan Maulid Nabi Momentum Perbaikan Diri

Padahal, Karimun memiliki potensi besar di sektor maritim, industri, dan pariwisata. Dengan lebih dari 250 pulau dan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, seharusnya daerah ini dapat menjadi poros ekonomi kawasan barat Indonesia. Namun, potensi itu belum tergarap maksimal akibat lemahnya tata kelola dan rendahnya keberanian untuk menegakkan keadilan ekonomi.

Pemerintah daerah dinilai belum mampu menghadirkan kebijakan afirmatif yang nyata bagi warga. Tanpa langkah korektif dan audit menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan serta evaluasi terhadap dinas-dinas terkait, kondisi ini dikhawatirkan akan terus memburuk.Karimun saat ini bukan kekurangan sumber daya, tetapi kekurangan keadilan. Dan selama itu dibiarkan, predikat sebagai kabupaten termiskin ke-3 bisa menjadi awal dari keruntuhan yang lebih dalam.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Kuasa Hukum Jordan Minta Polres Karimun Segera Tetapkan Tersangka EP dan F Alias Gugun

admin

26 Feb 2026

Karimun, vokalpublika.com – Kuasa hukum korban dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas nama Jordan meminta Polres Karimun segera menetapkan tersangka terhadap EP dan F alias Gugun. Permintaan tersebut berkaitan dengan laporan polisi bernomor LP/B/56/XI/2025/SPKT/PolresKarimun/PoldaKepulauanRiau tertanggal 1 November 2025 yang saat ini tengah ditangani oleh penyidik. Kuasa hukum pelapor, Advokat Ronald Reagen Baringbing, S.H dan …

Malam Anugerah ASN Achievements Award, Disdikbud Kota Probolinggo Raih Juara I Tingkat Jatim.

Redaksi

26 Feb 2026

Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Instansi tersebut meraih Juara I kategori Performance Appraisal Terbaik dalam dalam ajang ASN Achievement Awards Tahun 2025, yang digelar di Surabaya pada hari Selasa 24 februari 2026 malam.Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, dan tertuang dalam Piagam …

Ramadan sebagai Momentum Konsolidasi: DPW GHLHI Kepri Gelar Buka Puasa Bersama di Batam

Redaksi

25 Feb 2026

Batam, vokalpublika.com– Dewan Pimpinan Wilayah Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (DPW GHLHI) Kepulauan Riau menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama pada Rabu (25/2/2026) pukul 17.00 WIB hingga selesai, bertempat di Swiss-Belhotel Baloi, Batam. Kegiatan yang mengusung tema silaturahmi dan penguatan sinergi penegakan hukum lingkungan ini dihadiri jajaran pengurus DPW, komunitas lingkungan hidup di Batam, serta Ketua …

Bendahara GHLHI Provinsi Kepri Berbagi Kurma di Beberapa Masjid Nongsa

Redaksi

25 Feb 2026

Batam, vokalpublika.com – GHLHI Provinsi Kepulauan Riau kembali menebar kepedulian di bulan suci Ramadan melalui kegiatan berbagi kurma yang dilaksanakan di beberapa masjid di Nongsa. Kegiatan ini diwakili oleh Bendahara GHLHI Provinsi Kepri, Eko Istiyanto, yang hadir langsung di tengah jamaah. Pembagian kurma dilakukan menjelang waktu berbuka puasa, menyasar jamaah masjid serta masyarakat sekitar. Suasana …

Sinergi TNI dan Dinkes Brebes Perkuat Kesehatan Gigi Siswa Melalui Program TAF di Desa Cikuya

Alwi Assagaf

25 Feb 2026

Brebes, Vokalpublika.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 Kodim 0713/Brebes memperluas cakupan kegiatannya pada sektor kesehatan masyarakat. Selain fokus pada infrastruktur, Satgas TMMD bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menggelar pemberian Topikal Aplikasi Flour (TAF) bagi siswa SD Negeri Cikuya 01, Rabu 25 Februari 2026. ​Layanan kesehatan preventif ini dilakukan oleh Terapis …

Wakil Bupati Pemalang Bereaksi Usai Unggahan Menu SD 02 Jrakah Tuai Kritik Pedas di Media Sosial

Alwi Assagaf

24 Feb 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kini justru menuai sorotan tajam. Alih-alih mendapatkan asupan nutrisi yang ideal, kualitas hidangan yang didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kabupaten Pemalang dinilai jauh dari ekspektasi dan terkesan dikelola secara asal-asalan. ​Kegaduhan ini bermula dari unggahan akun …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x