Tanggapan Lewat Media, Bupati Iskandarsyah Dinilai Menghindari Dialog soal Mosi Tidak Percaya

Karimun, vokalpublika.com – Lima organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Karimun menyatakan kecewa atas sikap Bupati Karimun, Iskandarsyah, yang menanggapi mosi tidak percaya mereka hanya lewat media massa. Mereka menilai respons tersebut kurang menyentuh inti persoalan dan menunjukkan kecenderungan menghindari dialog langsung dengan masyarakat.

Mosi tidak percaya ini dilayangkan oleh Pemuda Pancasila, PERPAT, GM FKPPI, AMPI, dan Gemawa. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proses seleksi komisaris dan direksi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu BUP dan BPR Tuah Karimun.

Dalam sejumlah pemberitaan media lokal, Bupati Iskandarsyah menegaskan seleksi dilakukan sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk Perda dan SOP yang ditetapkan panitia seleksi (pansel). Namun, tanggapan itu disampaikan melalui media, bukan forum resmi bersama para pengaju mosi.

“Kami bukan cari panggung. Kami hanya ingin memastikan proses seleksi jabatan publik ini bersih dan akuntabel. Kalau hanya dibalas lewat media, itu sama saja menutup pintu dialog,” ujar salah satu perwakilan ormas, Senin (21/7/2025).

Tanggapan yang Tidak Menyentuh Inti Persoalan

Para ormas menilai pernyataan Bupati yang menyebut proses sudah sesuai regulasi hanyalah jawaban normatif, bukan respons konkret terhadap kekhawatiran masyarakat terkait dugaan intervensi politik dalam seleksi jabatan strategis di BUMD.

“Apa benar tidak ada titipan atau intervensi? Kenapa ada nama-nama terafiliasi partai bisa lolos? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka, bukan ditutupi dengan bahasa normatif,” ungkap seorang aktivis ormas pengaju mosi.

Kekecewaan atas Sikap Menghindar

Kelima ormas juga mempertanyakan alasan Bupati menyatakan belum menerima surat resmi, padahal mosi tersebut telah tersebar luas di media sosial dan diberitakan media daring.

“Kalau bisa baca berita dan muncul klarifikasi di media, kenapa tidak mengundang kami berdiskusi langsung? Sikap seperti ini menunjukkan Bupati tidak serius menangani keresahan publik,” lanjutnya.

Rencana Pengajuan RDP

Sebagai langkah lanjutan, pihak ormas menyatakan akan terus mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, untuk menuntut kejelasan dan transparansi proses seleksi BUMD.

“Kami akan terus mendorong penyelesaian masalah ini melalui mekanisme yang ada, baik di DPRD maupun pemerintahan daerah. Kami berharap ini jadi momentum perubahan,” tegas salah satu perwakilan ormas.

Desakan Dialog Terbuka

Sebagai bentuk penyelesaian yang adil dan terbuka, kelima ormas mendesak Bupati Iskandarsyah membuka ruang dialog formal yang dihadiri pansel, media, dan perwakilan masyarakat.

“Kami siap dialog terbuka. Kalau prosesnya benar dan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada alasan menolak,” tegas mereka.

Kritik terhadap Penafsiran Afiliasi Politik

Menanggapi pernyataan Bupati yang menyebut aturan hanya melarang pengurus partai, bukan anggota, ormas menilai itu keliru secara etika kepemimpinan publik.

“Kalau bicara moral dan profesionalisme, anggota partai tetap punya potensi konflik kepentingan. Jangan bermain di celah aturan. BUMD bukan alat politik,” kata perwakilan ormas lainnya.

Bukan Lawan, Tapi Mitra Kritis Masyarakat

Ormas menegaskan mosi tidak percaya bukan untuk menjatuhkan kepala daerah, melainkan bentuk kontrol sosial dari masyarakat yang peduli masa depan BUMD dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kami bukan musuh pemerintah, tapi mitra kritis. Kalau suara kami diabaikan, kepercayaan publik akan terus menurun,” pungkas mereka.