- AdvertorialPeringati Tahun Baru Islam 1448 H, Menteri Nusron Ajak Masyarakat Hijrah Menuju Perbaikan dan Kemaslahatan
- AdvertorialKantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Rakor dan Pembinaan Pemutakhiran Land Base System Sumatera Utara
- AdvertorialTim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara Tinjau Desa Karing, Administrasi PKK dan Inovasi Digital SIDASA Jadi Sorotan
- AdvertorialDPR RI Nilai BP Batam Sukses Kelola PNBP dan Dorong Pertumbuhan Investasi
- AdvertorialDialog Bersama Komnas HAM RI, Wawali Harris Bobihoe Tegaskan Bekasi Siap Menjadi Kota HAM
- AdvertorialKementerian ATR/BPN Ucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 2026
Mufti Anam: Wamen Rangkap Komisaris, Tapi Sarjana Nganggur Tak Dilirik
Redaksi 14 Jul 2025 175 Jakarta, Vokalpublika.com – Di tengah derita 1 juta lebih sarjana Indonesia yang belum mendapat pekerjaan, publik justru disuguhi kenyataan pahit: 30 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah potret suram tentang bagaimana kursi-kursi strategis di republik ini lebih banyak jadi koleksi kekuasaan, bukan alat pemulihan ekonomi rakyat.
“Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan.”
— Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR RI, kepada TribunJakarta.com
Pernyataan Mufti tak bisa dianggap angin lalu. Bayangkan, saat anak muda antre berjam-jam di job fair yang sering kali hanya simbolik, para pejabat justru diganjar jabatan ganda — lengkap dengan gaji, fasilitas, dan kekuasaan yang berlapis.
Lebih parah lagi, banyak dari mereka yang tidak menunjukkan kinerja nyata, hanya hadir di daftar gaji, tapi absen dalam daftar kontribusi.
“Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” tegas Mufti.
Kritik ini menyentuh jantung persoalan: bukan soal legalitas, tapi etika dan keadilan sosial. Di saat rakyat dipaksa berjibaku dengan ketidakpastian ekonomi, segelintir elite justru menumpuk kekuasaan dan pengaruh dengan privilese berlapis.
Apakah jabatan komisaris adalah tempat menempatkan orang-orang terbaik, atau justru tempat menampung “titipan politik”? Pertanyaan ini tak lagi bisa ditunda dijawab.
Jika rangkap jabatan menjadi norma baru, maka rakyat berhak menuntut rangkap kinerja. Tidak cukup sekadar hadir di ruang rapat. Harus ada dampak nyata: efisiensi, akuntabilitas, dan kontribusi yang terukur.
Karena jika tidak, maka jabatan itu tak lebih dari bentuk pengkhianatan terhadap publik yang tengah kehilangan harapan.
Semarang – vokalpublika.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai momentum refleksi dan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Ajakan tersebut disampaikannya saat memberikan tausiyah dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1448 H yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf di Gedung …
DAIRI –Vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait pelaksanaan Pemutakhiran Land Base System (LBS) Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara. ADVERTISEMENT …
DAIRI –vokalpublika.comTim Monitoring dan Evaluasi TP PKK Provinsi Sumatera Utara melakukan kunjungan ke Desa Karing, Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, dalam rangka penilaian Lomba Tertib Administrasi PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026, Kamis (18/6/2026)di kantor desa Karing. ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung implementasi program-program PKK di tingkat …
JAKARTA –vokalpublika.comSegenap jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu yang merayakannya. ADVERTISEMENT Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum spiritual yang sarat makna dalam kehidupan umat Hindu. Hari suci ini menjadi simbol kemenangan Dharma (kebenaran) atas Adharma (kejahatan), …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Camat Pemalang, Prasetyo Widiatmoko, menginstruksikan seluruh pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di wilayahnya untuk segera mengimplementasikan hasil program pembinaan Posyandu secara konkret. Langkah tegas ini diambil guna mengakselerasi pencapaian program prioritas nasional di tingkat akar rumput. ADVERTISEMENT Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dilaksanakannya pembinaan Posyandu intensif yang menyasar 20 desa dan kelurahan se-Kecamatan …
SIDIKALANG – vokalpublika.comJajaran Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi melakukan peninjauan langsung ke kawasan Eks Terminal Sidikalang guna memastikan proses penataan pedagang berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur Utama PD Pasar Dairi, Lumpin Pangaribuan, didampingi Direktur Umum Subhan Manik, Direktur Operasional Manaek Simbolon, serta sejumlah pejabat …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
