Home » Berita » Tito Karnavian Usulkan Dana Parpol Naik Jadi Rp3.000 per Suara Sah

Tito Karnavian Usulkan Dana Parpol Naik Jadi Rp3.000 per Suara Sah

Redaksi 11 Jul 2025 206

Jakarta, Vokalpublika.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 per suara sah. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7).

Menurut Tito, kenaikan dana dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan partai politik dan mendorong transparansi pendanaan. Ia menyebut tambahan anggaran sebesar Rp414 miliar diperlukan untuk mendukung kebijakan ini, yang akan dialokasikan ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum).

Baca juga:  Semarak HUT RI ke-80, BPKAD Meranti Gelar Lomba Unik dan Penuh Kebersamaan

“Ini agar partai politik tidak terlalu bergantung pada sumber dana yang tidak jelas. Kita ingin pendanaan yang legal dan transparan,” kata Tito.

Selain menaikkan nominal, Tito juga mengusulkan agar penyaluran dana bantuan ke parpol dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan. Kemendagri akan tetap menjalankan fungsi verifikasi dan pengawasan.

Saat ini, bantuan keuangan parpol masih merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2018, dengan besaran Rp1.000 per suara sah hasil Pemilu. Jika disetujui, usulan ini akan menjadi revisi pertama dalam tujuh tahun terakhir.

Baca juga:  Najwa Shihab Soroti Dana Reses DPR Rp2,46 Triliun: Gaji Bukan Masalah, Tapi Transparansi!

Usulan ini menuai sorotan di DPR dan masyarakat, terutama soal efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana negara untuk partai politik.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Carut Marut Infrastruktur WiFi di Pemalang: AWPB Soroti Lemahnya Pengawasan dan Potensi Kebocoran PAD

Alwi Assagaf

27 Apr 2026

PEMALANG – Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bersikap transparan terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk tiang kabel fiber optik (WiFi). AWPB mengindikasikan adanya praktik bisnis jaringan internet “gelap” yang mengabaikan prosedur perizinan dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ​Secara regulasi, pemasangan sarana komersial di lahan pemerintah wajib memiliki izin …

​Gotong Royong Kodim Pemalang dan Masyarakat Bangun Jembatan Penghubung Belik-Randudongkal

Alwi Assagaf

27 Apr 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Personel Kodim 0711/Pemalang melalui Koramil 11/Belik bersama warga Desa Sikasur melaksanakan gotong royong pembangunan Jembatan Garuda di atas Sungai Dauan, Senin (27/4/2026). Infrastruktur ini dibangun untuk menghubungkan Desa Sikasur (Kecamatan Belik) dengan Desa Karangmoncol (Kecamatan Randudongkal). Jembatan dengan dimensi panjang 50 meter dan lebar 1,2 meter tersebut saat ini memasuki tahap pengerjaan …

Ketum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup Baru, Desak Penegakan Hukum Tegas di Tengah Krisis Lingkungan Nasional

Redaksi

27 Apr 2026

Jakarta, vokalpublika.com – Ketua Umum DPP Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (GHLHI), Bakti Lubis, menyoroti penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dengan menekankan pentingnya langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam keterangannya, Bakti Lubis menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar agar kepemimpinan baru di sektor lingkungan hidup mampu menghadirkan perubahan nyata di …

Mengungkap Tabir Proyek Rp25 Miliar di Pesisir Barat: Dugaan Penyimpangan hingga Minim Pengawasan, Mutu Pendidikan Terancam

Redaksi

27 Apr 2026

Pesisir Barat, Vokalpublik.com – Proyek Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk renovasi dan rehabilitasi madrasah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dengan nilai mencapai Rp25,48 miliar, kini menjadi sorotan serius. Program yang digulirkan pemerintah pusat melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2025–2026 itu diduga menyisakan sejumlah …

Iuran Sampah Dipertanyakan Respons Desa Kaduagung Belum Menyeluruh

Redaksi

27 Apr 2026

Kuningan, vokalpublika.com— Polemik pengelolaan sampah di Desa Kaduagung, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, masih menyisakan tanda tanya. Selain dugaan praktik pembakaran sampah secara terbuka, transparansi penggunaan iuran kebersihan sebesar Rp10 ribu per rumah tangga juga menjadi sorotan. Permasalahan ini mencuat setelah awak media menerima keluhan warga terkait masih berlangsungnya pembakaran sampah di lingkungan desa, meski masyarakat …

​Pegiringan Berbenah: Inilah Misi Strategis Widiyana Aji Setiantoko, Transparansi Untuk Desa Sejahtera

Alwi Assagaf

27 Apr 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Mengusung semangat perubahan dengan jargon “Pegiringan Berbenah”, Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., secara resmi memaparkan visi dan misinya untuk membangun Desa Pegiringan menjadi wilayah yang lebih maju dan mandiri. ​Dalam keterangannya, Widiyana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Visi utamanya adalah mewujudkan Desa Pegiringan yang Maju, Mandiri, Religius, dan Sejahtera Bersama.​Untuk …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x