- BeritaPeringati HUT ke-81 PMI, Pemerintah Kecamatan Pemalang Ajak Masyarakat Perkuat Semangat Kemanusiaan
- BeritaAris Ismail Hadiri Rapat Persiapan Muscam DPD Golkar Pemalang untuk Perkuat Konsolidasi
- BeritaProyek Revitalisasi SDN dan Puskesmas Pemalang Disorot: API Desak Transparansi Anggaran dan Limbah
- BeritaPilkades Serentak 2026: Camat Ulujami Tegaskan Pantarlih Wajib Pendataan Door-to-Door
- BeritaKawal Proses Demokrasi Tingkat Desa, Camat Ulujami Hadiri Musdes Penetapan Peserta Pilkades PAW Desa Blendung
- UncategorizedLayanan Pengukuran Terjadwal ATR/BPN Pangkas Waktu Pengurusan Peta Bidang Tanah
Mini Kompetisi E-Purchasing di Kota Pontianak Disorot, Ahli Pengadaan Samsul Ramli Ingatkan PPK Cermat Menerapkan SE LKPP Nomor 5 Tahun 2022
Redaksi 29 Jul 2026 78 Pontianak, vokalpublika.com- Pelaksanaan Mini Kompetisi dalam mekanisme e-Purchasing di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya persyaratan teknis yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Syarat Kualifikasi dan Syarat Teknis.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Ahli Pengadaan Samsul Ramli memberikan penjelasan mengenai penerapan regulasi dalam mekanisme e-Purchasing. Ia menekankan bahwa mini kompetisi merupakan bagian dari e-Purchasing, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan tender maupun tender cepat.
Menurut Samsul Ramli, pemberitaan mengenai persoalan ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Dalam mekanisme e-Purchasing, PPK tidak menyusun dokumen pemilihan sebagaimana pada proses tender, karena pada dasarnya tidak terdapat standar dokumen pemilihan dalam e-Purchasing.
Yang menjadi perhatian, lanjutnya, adalah bagaimana PPK menetapkan spesifikasi teknis maupun persyaratan dalam mini kompetisi agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.
Samsul Ramli juga menjelaskan bahwa pembahasan mengenai SE LKPP Nomor 5 Tahun 2022 dalam konteks e-Purchasing tidak dapat disederhanakan menjadi persoalan “boleh atau tidak boleh menambah syarat”. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang tepat, proporsional, tidak diskriminatif, serta tidak menghambat persaingan usaha yang sehat.
Karena itu, apabila terdapat persyaratan yang dipandang berpotensi menimbulkan multitafsir atau tidak sejalan dengan regulasi, PPK disarankan melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan yang digunakan dalam mini kompetisi agar pelaksanaan e-Purchasing tetap menjunjung prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Hingga berita ini disusun, media masih berupaya memperoleh tanggapan dari pihak Pemerintah Kota Pontianak untuk mendapatkan penjelasan terkait penerapan persyaratan dalam mini kompetisi e-Purchasing tersebut sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang (Tim)
Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI). Apresiasi tersebut disampaikannya melalui unggahan resmi media sosial Kecamatan Pemalang sebagai bentuk dukungan atas komitmen kemanusiaan yang terus dijalankan oleh PMI. ADVERTISEMENT ​Dalam keterangan resminya, Pemcam Pemalang menilai keberadaan PMI selama 81 tahun telah …
Pemalang, Vokalpublika.com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi Partai Golkar, Aris Ismail, menghadiri Rapat Persiapan Musyawarah Kecamatan (Muscam) DPD Partai Golkar Kabupaten Pemalang di kantor DPD setempat, Kamis (17/9/2026). ADVERTISEMENT ​Rapat tersebut digelar untuk memastikan seluruh rangkaian Muscam berjalan tertib, solid, dan sesuai dengan ketentuan organisasi. Kehadiran Aris Ismail menjadi bagian dari penguatan …
Pemalang, Vokalpublika.com — Pelaksanaan proyek revitalisasi sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Puskesmas di Kabupaten Pemalang memicu kritik publik. Aliansi Pemalang Independen (API) mendesak transparansi penggunaan anggaran serta akuntabilitas pengelolaan limbah konstruksi agar tidak merugikan keuangan daerah dan merusak lingkungan. ADVERTISEMENT ​Minimalnya informasi publik dalam proyek revitalisasi tersebut dinilai berpotensi menyembunyikan pelanggaran regulasi di lapangan. …
Pemalang, Vokalpublika.com — Camat Ulujami, Waluyo, S.STP., M.P., menginstruksikan seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk turun langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) dalam proses pemutakhiran data warga. Langkah ini dinilai vital untuk menjamin kevalidan data sekaligus melindungi hak pilih masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. ADVERTISEMENT ​Instruksi tersebut disampaikan Camat Waluyo saat …
Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan Ulujami mengawal ketat persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (Pilkades PAW) Desa Blendung. Camat Ulujami, Waluyo, S.STP., M.P., hadir langsung dalam Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Peserta yang digelar di aula kantor desa setempat, Kamis (17/9). ADVERTISEMENT ​Agenda utama musyawarah ini berfokus pada penyepakatan serta penetapan jumlah keterwakilan warga yang berhak menyalurkan …
Pemalang— Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS) menyampaikan kekecewaannya terhadap draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh Koalisi Buruh kepada DPR RI. Setelah mencermati draft hasil harmonisasi yang disampaikan dalam proses pembahasan di DPR RI, LPS menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang perlu diperbaiki agar regulasi ketenagakerjaan benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pekerja, …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
