Pensiunan Pegawai BPN di Pemalang Diduga Jadi Calo Sertifikat Tanah, Tarif “Langit” Capai Puluhan Juta Cekik Warga

Pemalang, Vokalpublika.com – Dugaan praktik percaloan dalam pengurusan sertifikat tanah kembali mencuat dan meresahkan masyarakat. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada keterlibatan sejumlah oknum pensiunan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga memanfaatkan sisa pengaruh dan koneksi “orang dalam” untuk mematok tarif pengurusan sertifikat hingga puluhan kali lipat dari biaya resmi.

ADVERTISEMENT

Berdasarkan penelusuran di lapangan, SR (Pensiunan Pegawai BPN) diduga menjadi calo pembuatan sertifikat tanah. Berbekal status sebagai mantan pegawai yang mengetahui seluk-beluk birokrasi, mereka meyakinkan warga bahwa pengurusan jalur mandiri akan dipersulit atau memakan waktu bertahun-tahun.

“Saya minta tolong pak SR, untuk membuatkan sertifikat tanah seluas 3500m2, dia minta biaya Rp. 30 juta pada tahun 2022 lalu. Sertifikat baru saya dari SR pada bulan Mei tahun 2025,” ungkap RH salah satu warga Desa Kabunan, melalui DR pihak yang diberi, Selasa 3 Februari 2026.

Bukan tanpa alasan. Biaya yang dibandrol oleh para calo berlatar belakang pensiunan ini sangat membebani, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebagai perbandingan, biaya resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengukuran dan pemeriksaan tanah seluas 100-500 meter persegi umumnya hanya berkisar ratusan ribu hingga satu juta rupiah (belum termasuk BPHTB). Namun, di tangan para calo, angka ini digelembungkan menjadi Rp 30 juta.

“Saya ingin tahu rinciannya, biaya 30 juta untuk biaya membuat sertifikat tersebut,” ujarnya.

Praktik ini sulit diberantas karena seringkali dilakukan “di bawah tangan” tanpa kuitansi resmi. Posisi pensiunan yang tidak lagi terikat aturan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) aktif membuat penindakan internal menjadi sulit. Mereka beroperasi sebagai warga sipil biasa, namun dengan akses yang tidak wajar ke dalam sistem birokrasi. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa fenomena ini adalah bentuk Post-Employment Corruption atau korupsi pasca-jabatan, di mana mantan pejabat memonetisasi pengaruh masa lalunya.

Maraknya isu mafia tanah dan calo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam berbagai kesempatan menegaskan larangan penggunaan calo. Pihak Kementerian mengimbau masyarakat untuk mengurus Sendiri (Mandiri) dengan cara datang langsung ke loket prioritas yang disediakan di kantor pertanahan.

Manfaatkan Program PTSL: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang biayanya sangat murah dan diatur SKB 3 Menteri (Jawa-Bali maksimal Rp 150.000 untuk pra-sertifikasi).Gunakan Aplikasi: Memanfaatkan aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk memantau proses berkas dan mengetahui biaya resmi. Masyarakat dihimbau jangan percaya iming-iming percepatan dari pihak luar, meskipun dia mengaku mantan pegawai. Jika ada pungutan liar, laporkan ke kanal BPN.

Warga yang merasa dirugikan diimbau untuk tidak takut melapor ke Satgas Anti-Mafia Tanah atau kepolisian jika menemukan unsur penipuan dan pemerasan. Hingga berita ini diturunkan, desakan agar aparat penegak hukum membersihkan lingkungan BPN dari pengaruh “orang lama” yang nakal semakin menguat. (Tim)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)