Bukan Membatasi Kritik, Li Claudia Dorong Komunikasi Terbuka antara BP Batam dan Media

Batam, vokalpublika.com— Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah dan insan pers. Silaturahmi dengan media dinilai penting untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi pembangunan Batam secara utuh.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan hubungan antara pemerintah dan media harus dibangun secara sehat, profesional, serta saling menghormati.

Menurutnya, komunikasi yang baik tidak semata-mata berkaitan dengan pemberitaan, tetapi juga menjadi ruang untuk saling bertukar pandangan, memahami tantangan di era digital, serta menyampaikan informasi dari perspektif masing-masing.

Ariastuty menegaskan, langkah Li Claudia membangun silaturahmi dengan para pemimpin redaksi dan insan pers bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang kritik media.

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Ariastuty.

Ia menegaskan, BP Batam tetap menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Namun, Ariastuty berharap pemberitaan tetap mengedepankan prinsip jurnalistik, terutama akurasi, verifikasi, konfirmasi, data, dan keberimbangan.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai kepada media.

Karena itu, apabila terdapat informasi yang belum lengkap atau membutuhkan penjelasan, media dipersilakan melakukan konfirmasi kepada pemerintah.

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujar Ariastuty.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan media seharusnya tidak hanya berlangsung ketika muncul persoalan. Pemerintah dan media dinilai perlu membangun komunikasi sejak awal agar kebijakan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat dapat dipahami secara lebih utuh.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” lanjutnya.

Ariastuty juga menegaskan bahwa kemitraan dengan media bukan berarti BP Batam mengharapkan pemberitaan yang selalu positif.

Sebaliknya, pemerintah membutuhkan media yang tetap independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” tegasnya.

Ia menilai, tujuan akhir dari komunikasi tersebut bukan sekadar menciptakan hubungan baik antara pemerintah dan media, melainkan membangun ekosistem informasi publik yang sehat.

Dalam ekosistem tersebut, media tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, sementara masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari informasi yang akurat dan berimbang.

Pernyataan tersebut disampaikan BP Batam dalam keterangan resminya yang diterbitkan pada Jumat (28/8/2026), dengan keterangan pers bertanggal 27 Agustus 2026.

(NA)