- BeritaTim Gabungan Satgas Citarum BAIS TNI, Satgas BIMA BIN RI dan Bea Cukai Batam Gagalkan Pengiriman Bahan Bangunan Asal China serta Sembako Ilegal Tanpa Dokumen FTZ dari Batam Menuju Tanjung Batu dan Tanjung Balai Karimun
- BeritaMau Dibawa ke Mana Wajah Pendidikan Batam? Dugaan Mobilisasi Unsur Sekolah untuk Pawai Dukungan MBG Jadi Pertanyaan Publik
- BeritaKetum DPP Fast Respon Indonesia Center :Setiap DPW Rekap Kegiatan Bersama Polri Untuk Dilaporkan Ke Mabes Polri
- BeritaSatlantas Polres Sumedang Dukung Ketahanan Pangan Melalui Lomba Pembasmian Tikus di Cisitu
- BeritaDari Ladang ke Pabrik Langkah Tegas Polres Kuningan Jaga Asa Petani
- BeritaDukung Ketahanan Pangan, Satlantas Polres Kuningan Dampingi Petani Desa Cibulan Rawat Tanaman Jagung
Pemkab Pemalang Tak Lagi Gunakan Skema UHC, Kundhi Politisi PKB: Kita Harus Jujur, Pemkab Belum Mampu Menopang UHC Secara Penuh
Alwi Assagaf 06 Jan 2026 292 Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan tidak lagi menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh dalam layanan kesehatan warganya. Artinya, ada kriteria tertentu bagi warga yang bisa menggunakan UHC dalam layanan kesehatan.
Terkait ini, saya selalu Wakil Rakyat perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
- Kebijakan baru tersebut secara substantif menandai lepasnya status UHC secara menyeluruh dan berpotensi menghadirkan ancaman serius bagi kelompok warga rentan.
- Klasifikasi sebagai masyarakat mampu dan diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri, hal ini berisiko menimbulkan celah perlindungan kesehatan, terutama saat warga menghadapi kondisi darurat medis. Di atas kertas kebijakan ini tampak rasional. Tapi dalam praktik, ketika warga tidak memiliki BPJS aktif lalu mengalami kondisi gawat darurat, Pemerintah tidak boleh absen.
- Kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar hitung-hitungan anggaran. Efisiensi anggaran itu penting, tapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator semata.
- Secara terminologi memang disederhanakan, namun secara kebijakan telah terjadi perubahan mendasar. UHC yang seharusnya menjamin seluruh warga kini bergeser menjadi skema selektif yang sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Terkait persoalan ini, kami (DPRD) akan memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut, khususnya pada layanan gawat darurat yang memerlukan perawatan inap, agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
“Ini inti persoalannya. Kita harus jujur mengakui bahwa secara fiskal, Pemalang belum mampu menopang UHC secara penuh,”.
Selain itu, DPRD juga menyoroti menurunnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran BPJS mandiri yang dipicu oleh persepsi bahwa seluruh warga tetap akan ditanggung pemerintah saat sakit.
Tahun 2026 akan menjadi fase krusial bagi arah kebijakan kesehatan di Pemalang. Apabila kebijakan baru ini tidak berjalan efektif dan justru menimbulkan korban kebijakan, DPRD siap mendorong agar skema UHC kembali diberlakukan secara penuh.
“Kesehatan adalah hak dasar warga negara. Efisiensi fiskal penting, tetapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator,” tandasnya.*** (Alwi Assagaf)
Batam, vokalpublika.com- Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Citarum BAIS TNI, Satgas BIMA BIN RI, dan Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan bangunan asal China serta sembako ilegal yang akan dikirim dari Batam menuju Tanjung Batu dan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. ADVERTISEMENT Penggagalan tersebut dilakukan di Pelabuhan Rakyat Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, …
Batam, vokalpublika.com– Dunia pendidikan Kota Batam tengah menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan pengerahan unsur pendidikan untuk mengikuti kegiatan pawai yang diwarnai orasi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Minggu, 21 Juni 2026. ADVERTISEMENT Sebelum kegiatan tersebut berlangsung, para kepala sekolah disebut-sebut dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam pada Sabtu, 20 Juni …
Vokalpublika.com – Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Fast Respon Indonesia Center melaksanakan zoom meeting bersama seluruh ketua DPW FRIC se- Indonesia pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 20.00 wib . ADVERTISEMENT Ketua Umum H. Dian Surahman melalui Sekjen H. D Hardening pimpin kegiatan zoom menegaskan agar setiap ketua Wilayah untuk melaporkan kegiatan satu semester ini …
Vokalpublika.com – SUMEDANG, Minggu (21/6/2026) – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Sumedang melalui berbagai satuan fungsi terus berkolaborasi dengan masyarakat dan kelompok tani dalam kegiatan Lomba Pembasmian Hama Tikus Piala Kapolres Sumedang Tahun 2026. ADVERTISEMENT Salah satu kegiatan dilaksanakan di Dusun Cigintung RT 02 RW …
Vokalpublika.com – KUNINGAN – ( 21/06) Program swasembada pangan yang digalakkan Polri terus berjalan masif di Kabupaten Kuningan, Demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang optimal, Polres Kuningan melalui jajaran Satreskrim, Polsek, hingga Bhabinkamtibmas aktif mendampingi petani, mulai dari proses penanaman jagung hingga tahap panen dan pendistribusian ke pabrik. ADVERTISEMENT Pantauan di lokasi, hasil panen jagung …
Vokalpublika.com – KUNINGAN – Personel Satlantas Polres Kuningan kembali menunjukkan kepedulian terhadap ketahanan pangan dengan turun langsung membantu Kelompok Tani Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Minggu (21/06/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan ini difokuskan pada pemupukan rutin serta pemantauan perkembangan tanaman jagung di lahan setempat. Pendampingan intensif ini dilakukan guna memastikan tanaman tumbuh optimal sehingga nantinya dapat …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
