Home » Uncategorized » Penarikan Karcis Tidak Sesuai PERDA,Peranan sat pol pp dalaam menjalan Perda Lemah

Penarikan Karcis Tidak Sesuai PERDA,Peranan sat pol pp dalaam menjalan Perda Lemah

Redaksi 05 Jan 2026 299

Pesisir Barat Vokalpublika.com– Pantai Labuhan Jukung, salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, menjadi sorotan karena banyak pengunjung diminta tarif masuk yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024 Tentang Retribusi. Jum’at, 02 Januari 2026.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Diman dalam peraturan daerah PERDA diwajibkan membayar retribusi kepada petugas sebesar,Rp 3.000, Motor (R2) Rp 5.000, Mobil (R4) Rp 10.000 dan BUS (Kendaraan lebih dari R4) Rp 20.000,-

Namun, beberapa pengunjung yang menggunakan sepeda motor dan berboncengan melaporkan bahwa mereka diminta membayar lebih dari itu. “Saat kami datang ke pantai, kami diminta membayar Rp 20.000 untuk tiket masuk dan parkir. Kami merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan yang kami tahu,” ujar salah satu pengunjung.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol – PP dan Damkar ) Cahyadi Moeis saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait pemberitaan pembayaran karcis masuk pantai wisata labuhan jukung yang tidak sesuai dengan perda Mengatakan Menyimak dulu”pesan singkat kasat pol pp,di via wa nya.

Baca juga:  Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Pejabat Administrator Harus Menjadi Arsitek Perubahan demi Pelayanan Publik yang Lebih Berkualitas

Koordinator Wilayah Lumbung Informasi Tepat Akurat (Korwil LSM LITA) Indra Gunawan Mengatakan Petugas penjaga pintu masuk wisata pantai labuhan jukung Krui melakukan penarikan kascis tidak sesuai ketentuan atau Mengangkangi PERDA Nomer 1 Tahun 2024, Kenapa tidak dilakukan penindakan oleh Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkada, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP) Dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. .

Mengapa tidak Melakukan penyelidikan awal dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, dengan Satpol PP sebagai ujung tombaknya untuk mencegah kebocoran pendapatan Dengan memastikan setiap tiket yang terjual tercatat dan sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk.

Baca juga:  3 SPBU di Tomohon Diduga Jadi Sarang Mafia Solar, APH dan Pertamina Dituding Tutup Mata

“Dengan demikan, kita semua tentu berharap agar tujuan dari dibentuknya perda dan/atau perkada dapat tercapai serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman, tertib dan tentram”. Ungkapanya

Hal senada juga disampaikan, Effendi Lubis sebagai masyarakat kabupaten pesisir barat sangat menyayangkan atas adanya pemberitaan ataupun kejadian tersebut.

Kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi, sementara masyarakat dan pemerintah kabupaten pesisir barat punya kewajiban memberikan keamanan dan kenyamanan khususnya kenyamanan terhadap pengunjung wisata yang berlibur.

Khususnya pantai wisata labuhan jukung terjadi pengangkang peraturan daerah (PERDA) atau Peraturan Bupati (PERBUP) terhadap pelayanan ke pengunjung wisatawan maupun mancanegara. Sementara sektor wisata adalah unggulan peningkatan PAD kabupaten pesisir barat.

“Disini saya memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah Kabupaten mengevaluasi tim baik di sektor pelayanan dan ketertiban serta kenyamanan terhadap wisatawan khususnya yang berkunjung ke pantai labuhan jukung”.

Baca juga:  Pemkab Dairi Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Jalan Tapanuli

Sementara pemerintah daerah sudah menugaskan Satpol – pp sebagai garda terdepan untuk menertipkan dan mengawal aturan yang sudah baku di kabupaten pesisir barat. Termasuk aturan di sektor wisata tentang retribusi tenhadap pengunjung maupun pedagang yang ada di wisata pantai labuhan jukung.

Satpol-pp sebagai garda terdepan melaksanakan tugas dan fungsi menertibkan, mengawal atas pelanggaran Perda dan Perbup. “Saya sangat menyayangkan kenapa sampai terjadi pelayanan yang kurang maksimal, jadi menurut saya sebagai masyarakat sekali lagi berharap kepada bapak bupati mengevaluasi di semua sektor wisata khususnya Satpol-pp sebagai pelaksana ketertiban dan pengawal aturan daerah apabila perlu diganti”.Pungkasnya.

(Biro vokal publika/yopi)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kantor Pertanahan Dairi Ikuti Workshop Verifikasi Penataan Akses Reforma Agraria 2026

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya melalui optimalisasi Penataan Akses Reforma Agraria yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat. ADVERTISEMENT Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam Workshop Wilayah I dalam rangka Verifikasi Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran …

Ancaman 2.304 Bencana Sepanjang 2026, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Risiko

Clara T S

12 Nov 2026

JAKARTA –vokalpublika.comTingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat perencanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat telah dilanda 2.304 kejadian bencana, sehingga aspek mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan ruang. ADVERTISEMENT Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 pun …

LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

Dairi Perkuat Ketahanan Pangan, Lima Brigade Pangan Dikukuhkan untuk Dorong Pertanian Modern

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk dan mengukuhkan lima Brigade Pangan (BP) untuk mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. ADVERTISEMENT Pengukuhan lima Brigade Pangan tersebut dilakukan oleh …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x