Wawancara Khusus Direktur The Sawerigading Institute Soroti Risiko Pembangunan Smelter di Luwu Timur

Luwu timur, vokalpublika.com– Optimisme terhadap proyek hilirisasi nikel di Kabupaten Luwu Timur disambut dengan peringatan keras terkait potensi risiko ekologis dan sosial jika perencanaan awal tidak matang.

Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda, menegaskan bahwa pembangunan kawasan industri smelter nikel harus dimulai dengan cara yang benar, bukan sekadar formalitas atau demi mengejar target investasi.

“Hilirisasi adalah langkah penting, tetapi jika dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan tata ruang, infrastruktur, dan perlindungan lingkungan, maka yang tercipta hanyalah ilusi kemajuan,” tegas Asri Tadda.

Dalam rilis opininya, Asri menyoroti bahwa banyak kawasan industri nikel di Indonesia berujung pada masalah serius akibat lemahnya tata kelola regulatif dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia menilai pemerintah daerah harus belajar dari berbagai kasus serupa di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, di mana kerusakan lingkungan dan konflik sosial menjadi konsekuensi pembangunan yang tak terkendali.

Asri menekankan dua aspek krusial yang kerap diabaikan: kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan proses AMDAL yang sah, terbuka, dan komprehensif.

“Pembangunan kawasan industri di luar RTRW, apalagi di atas lahan produktif atau daerah resapan air, mungkin legal secara politik, tapi ilegal secara administratif dan ekologis,” ujarnya.

Smelter nikel diketahui memiliki potensi besar menyebabkan polusi udara, pencemaran air tanah, dan kontaminasi logam berat. Menurut Asri, tanpa kajian lingkungan yang mendalam, wilayah Luwu Timur—terutama kawasan Lampia di sekitar Teluk Bone dan aliran Sungai Malili—berisiko menghadapi bencana ekologis serius.

Selain risiko lingkungan, konflik sosial juga menjadi ancaman nyata. Banyak proyek serupa di daerah lain memicu penolakan warga, sengketa lahan, hingga aksi blokade, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan.

“Konsultasi publik dalam proses AMDAL bukan formalitas. Itu adalah kewajiban hukum sekaligus wujud keadilan lingkungan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kawasan industri yang tidak memiliki legitimasi sosial akan sulit bertahan dalam jangka panjang, meski didukung oleh investor besar sekalipun.

Luwu Timur sebenarnya memiliki modal dasar yang kuat—sumber daya mineral melimpah, pelabuhan laut dalam, serta tenaga kerja potensial. Namun Asri mengingatkan, justru karena potensi besar itulah, setiap langkah pembangunan harus dilakukan secara benar dan transparan.

“Kajian AMDAL harus terbuka, izin lokasi wajib sesuai RTRW, dan pengawasan publik mesti diperkuat,” tandasnya.

Asri Tadda menutup dengan pesan reflektif: pembangunan smelter nikel bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga masa depan lingkungan dan keberlanjutan sosial.

“Luwu Timur bisa menjadi model hilirisasi yang benar—bukan sekadar cepat membangun, tapi tepat arah dan berkelanjutan. Jangan sampai menjadi contoh buruk di mana masyarakat lokal menanggung beban sosial dan kesehatan dari kemajuan yang semu.”