Wamen ATR/Waka BPN: Sektor Pertanahan Berperan Strategis Wujudkan Asta Cita Presiden

Jakarta – vokalpublika.com
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan.”

Dalam paparannya, Wamen Ossy menjelaskan bahwa hampir seluruh program strategis nasional membutuhkan dukungan ketersediaan lahan dan tata ruang yang baik, sehingga peran Kementerian ATR/BPN menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Asta Cita.

“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN untuk memastikan program-program Asta Cita dapat berjalan dan terlaksana dengan baik,” ujar Ossy Dermawan.

Pada kesempatan itu, Wamen Ossy juga memaparkan kondisi sumber daya agraria Indonesia yang didominasi wilayah perairan. Dari total luas wilayah Indonesia, sekitar 77 persen merupakan wilayah laut, sementara 23 persen berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare.

Dari luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara itu, 70,1 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN.

“Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ossy mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini terus mempercepat penyelesaian pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang masih tersisa, terutama di wilayah perbatasan negara dan kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Menurutnya, penyelesaian pemetaan secara menyeluruh akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pertanahan nasional yang lebih akurat, terintegrasi, dan modern.

“Ketika seluruh bidang tanah pada Areal Penggunaan Lain telah terpetakan 100 persen, pemerintah akan memiliki basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan,” katanya.

Di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik UMJ, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya integrasi data pertanahan melalui implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini kerap memicu sengketa lahan dan konflik agraria.

Menurutnya, berbagai persoalan pertanahan yang terjadi saat ini banyak disebabkan oleh belum terintegrasinya data antarinstansi, baik pada kawasan hutan maupun kawasan penggunaan lainnya.

“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan basis data yang kita miliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi dan integrasi data agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama, sehingga tumpang tindih pemanfaatan ruang dan konflik agraria dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.

Melalui percepatan pemetaan dan integrasi data pertanahan nasional, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, kepastian hukum atas tanah, serta pengelolaan ruang yang lebih efektif demi mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, dan berdaya saing global. (Clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)