Home » Uncategorized » Wamen ATR/Waka BPN: RTR dan RDTR Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Wamen ATR/Waka BPN: RTR dan RDTR Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Clara T S 23 Jul 2026 191

Denpasar –vokalpublika.com
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, serta mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Provinsi Bali.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026). Pertemuan ini membahas strategi pengelolaan ruang dan arah pembangunan Bali di tengah meningkatnya kebutuhan investasi dan perkembangan kawasan.

“Bicara masa depan Bali berarti bicara tentang bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan, sedangkan Rencana Detail Tata Ruang merupakan petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy Dermawan.

Baca juga:  Ketua FRIC Jambi Minta APH Tindak Tegas Pelangsir Pasca Penganiayaan Jurnalis

Menurutnya, seluruh dokumen tata ruang harus menjadi acuan utama dalam setiap proses pembangunan. Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan maupun investasi.

“RTR harus menjadi panglima pembangunan. Seluruh proses pembangunan dan investasi ke depan harus berpijak pada perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan agar pembangunan berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna memperkuat kemudahan berusaha sekaligus memastikan investasi berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi ke OSS, sementara empat RDTR lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah berhasil mengintegrasikan seluruh RDTR ke dalam sistem OSS.

Baca juga:  FKPHUPD Sampaikan Aspirasi ke DPRD Dairi, Investasi PT DPM Dinilai Mampu Dongkrak Perekonomian Daerah

“Saya berharap proses ini dapat dipercepat sehingga seluruh RDTR di Bali segera terintegrasi ke OSS. Dengan demikian, RDTR benar-benar dapat menjadi dasar pembangunan sekaligus pedoman investasi yang berkelanjutan,” kata Ossy.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN sebagai bagian dari upaya menyusun arah pembangunan Bali secara terpadu. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas strategi pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi, hingga penerbangan.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menekankan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan secara parsial karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di masa depan.

“Kita kembali menempatkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik, maka dapat memicu bencana sekaligus menambah persoalan pada sektor pariwisata, konektivitas, maupun lingkungan,” tegas AHY.

Baca juga:  Bupati Vickner Sinaga Sampaikan Nota Pengantar KUA-PPAS 2027 di DPRD Dairi, Fokus Perkuat SDM, Ekonomi, dan Fiskal Daerah

Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo. Pertemuan kemudian ditutup dengan arahan dan tindak lanjut dari Menko IPK kepada kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat implementasi pembangunan Bali yang terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Sri Sultan Hamengkubuwono X: Indonesia Butuh Insan Pertanahan yang Mampu Baca Peta Sekaligus Memahami Manusia

Clara T S

07 Sep 2026

SLEMAN — vokalpublika.comGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah. ADVERTISEMENT Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam …

Pesan Menteri Nusron kepada 568 Wisudawan Politeknik Agraria STPN: Jaga Integritas di Mana Pun Bekerja

Clara T S

07 Sep 2026

SLEMAN — vokalpublika.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berpesan kepada 568 taruna dan taruni Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) agar senantiasa menjunjung tinggi integritas di mana pun mereka bekerja. ADVERTISEMENT Pesan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat mewisuda 568 taruna dan taruni Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan Tahun Akademik …

Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Transformasi Layanan Pertanahan Harus Bermuara pada Kepastian Masyarakat

Clara T S

07 Sep 2026

SLEMAN —Vokalpunlika.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa transformasi organisasi dan layanan pertanahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transformasi tersebut tidak boleh sekadar mengubah struktur organisasi, tetapi harus berujung pada layanan yang lebih mudah, jelas, cepat, dan memberikan kepastian. ADVERTISEMENT Penegasan itu disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi …

Pemkab Dairi dan PT DPM Perkuat UMKM Kopi, Dorong Produk Lokal Naik Kelas

Clara T S

07 Sep 2026

DAIRI —vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bersama PT Dairi Prima Mineral (DPM) terus memperkuat pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. ADVERTISEMENT Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembinaan dan pelatihan bagi Kelompok Binaan Sinaok di Desa Tuntung Batu. Kelompok UMKM …

Wamen Ossy Serahkan Sertipikat MBR di Kabupaten Banjar, Perkuat Kepastian Hukum untuk Rumah Layak Huni

Clara T S

07 Sep 2026

BANJAR —vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui percepatan legalisasi dan sertipikasi tanah. ADVERTISEMENT Sebanyak 40 sertipikat tanah bagi MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama Ketua Komisi II …

Menteri Nusron Tekankan Tradisi Dialektika Berpikir: Kritik dan Perbedaan Pemikiran Harus Tetap Hidup di Kampus

Clara T S

07 Sep 2026

SLEMAN — vokalpublika.comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya menjaga tradisi dialektika berpikir di lingkungan akademik. Menurutnya, kampus harus menjadi ruang terbuka bagi pertukaran gagasan, termasuk pemikiran kritis terhadap negara maupun kebijakan pemerintah. ADVERTISEMENT Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan sambutan dalam Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x