Sri Sultan Hamengkubuwono X: Indonesia Butuh Insan Pertanahan yang Mampu Baca Peta Sekaligus Memahami Manusia

SLEMAN — vokalpublika.com
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah.

Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam rangkaian wisuda Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan Tahun Akademik 2025/2026 di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Sabtu (5/9/2026).

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Sri Sultan mengatakan, kemampuan teknis dalam bidang pertanahan harus berjalan beriringan dengan kepekaan sosial dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi, tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan.

Menurutnya, tanah bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar hamparan fisik yang dapat dipetakan dan diukur. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, ruang kehidupan, sekaligus fondasi bagi keberlangsungan masyarakat.

Di atas tanah, masyarakat membangun rumah, mengembangkan mata pencaharian, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta mewariskan nilai dan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, tanah juga kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang memberikan kehidupan dan menopang keberlanjutan peradaban.

Sri Sultan menilai pengelolaan pertanahan karena itu tidak dapat dilepaskan dari nilai, sejarah, dan kebudayaan masyarakat. Dalam filosofi Jawa, misalnya, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan ikhtiar untuk menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keharmonisan kehidupan.

Prinsip tersebut, kata Sri Sultan, mengandung pesan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan tanah harus diarahkan untuk menghadirkan kehidupan yang lebih adil, tertib, dan manusiawi.

Pemahaman terhadap nilai lokal juga tercermin dalam berbagai tradisi masyarakat di Nusantara. Di Minangkabau, misalnya, dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanggung jawab antargenerasi. Di Bali, sistem subak menunjukkan keterkaitan antara tanah, air, pertanian, dan kehidupan sosial-spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.

Sementara itu, di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, keberadaan hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dalam banyak komunitas adat dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.

Ia menekankan, ilmu pertanahan pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai aspek teknis seperti pengukuran, pemetaan, administrasi, dan sertipikasi. Di balik setiap bidang tanah terdapat manusia dengan hak, kepentingan, sejarah, dan harapan.

Karena itu, penguatan keamanan tenurial harus ditempatkan dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kepastian hak atas tanah membutuhkan kelembagaan serta tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan.

Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas nantinya mereka akan berhadapan dengan berbagai dokumen dan proses administrasi pertanahan yang mungkin terlihat rutin. Namun, di balik setiap berkas tersebut terdapat kehidupan manusia yang menggantungkan harapan pada kepastian dan keadilan.

Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, berintegritas, serta peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sri Sultan juga berpesan agar para lulusan membawa ilmu dan kompetensinya ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Menurutnya, setiap pekerjaan di bidang pertanahan harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.

“Setiap pengukuran menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pesannya.

Ia berharap para lulusan Politeknik Agraria STPN mampu menjadi insan pertanahan yang tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis dan penguasaan teknologi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap manusia, budaya, serta nilai keadilan dalam setiap tugas yang dijalankan.

“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkas Sri Sultan.(clara)