TPP PNS Dairi Dipastikan Aman Tiga Bulan ke Depan, Pemkab Dairi Dapat Tambahan Ruang Fiskal

DAIRI –vokalpublika.com
Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan aman untuk tiga bulan ke depan.

ADVERTISEMENT

Kepastian tersebut menyusul terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024, serta Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian alokasi dan penyaluran DAU Tahun Anggaran 2026, termasuk dalam mendukung pemenuhan belanja pegawai.

Bagi Pemkab Dairi, kebijakan tersebut menjadi angin segar di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Persoalan anggaran TPP PNS yang sebelumnya hanya tersedia untuk beberapa bulan kini mendapat solusi melalui penyesuaian dan pergeseran anggaran.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Dairi, Rahmat Syah Munthe, menjelaskan bahwa dalam APBD induk 2026, anggaran TPP pegawai pada awalnya hanya dialokasikan untuk tujuh bulan.

Dari alokasi tersebut, lima bulan diperuntukkan bagi pembayaran TPP reguler, sedangkan dua bulan lainnya dialokasikan untuk pembayaran TPP terkait gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Namun, Pemkab Dairi kemudian melakukan rasionalisasi belanja pegawai. Melalui pergeseran penjabaran APBD, pemerintah daerah selanjutnya dapat mengalokasikan anggaran TPP untuk pembayaran bulan Juni dan Juli.

“Terbitnya KMK Nomor 198 Tahun 2026 membuka ruang, di mana salah satu tujuannya untuk dukungan pemenuhan penggajian ASN daerah. Setelah keluarnya KMK Nomor 198 Tahun 2026, tentu juga melalui koordinasi Bapak Bupati dengan Kementerian Dalam Negeri, kita memperoleh persetujuan untuk menggunakan anggaran tersebut guna menambah TPP PNS selama tiga bulan ke depan yang akan dianggarkan melalui P-APBD,” ujar Rahmat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026).

Menurut Rahmat, pemenuhan kebutuhan TPP tersebut tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Pemkab Dairi juga kembali melakukan penyisiran terhadap belanja pegawai untuk mengoptimalkan kemampuan anggaran daerah.

Salah satunya dengan menghitung kembali anggaran gaji pegawai yang telah memasuki masa pensiun maupun pegawai yang pindah tugas. Anggaran yang tidak lagi digunakan tersebut kemudian menjadi bagian dari upaya penataan dan optimalisasi belanja pegawai.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Dairi memastikan kebutuhan pembayaran TPP PNS untuk tiga bulan ke depan dapat dipenuhi.

“Intinya, TPP tercapai sudah. Komunikasi intensif dan spartan dari Bapak Bupati dengan pemerintah pusat, termasuk Kemendagri, membuat kita dapat memastikan persoalan TPP kini sudah teratasi untuk tambahan tiga bulan ke depan,” tegas Rahmat.

Ia menambahkan, terbitnya kebijakan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi dinamika fiskal.

Bagi Pemkab Dairi, optimalisasi dan penyesuaian anggaran menjadi langkah penting agar hak-hak pegawai tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik lainnya.

Dengan demikian, persoalan ketersediaan anggaran TPP PNS untuk tiga bulan ke depan dipastikan telah mendapatkan solusi melalui penyesuaian anggaran dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)