- AdvertorialUpaya Pemkot Probolinggo Menekan Angka Pengangguran Menyelenggarakan 10 Paket Pelatihan Kerja Diikuti 160 Peserta
- BeritaResmi Dilantik Sebagai Sekda, Bagus Sutopo Terima Ucapan Selamat dan Harapan Besar dari Kecamatan Pemalang
- BeritaLepas Pj Sekda Pemalang, Kecamatan Ulujami Harapkan Legacy Endro Johan Jadi Inspirasi ASN
- BeritaDugaan Korupsi Dana BOS SMPN 5 Petarukan Resmi Dilaporkan ke Kejari Pemalang
- BeritaPolsek Kundur Polres Karimun, Ungkap Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Tupoksi
- AdvertorialKerugian Tembus Rp6 Milliar, Satreskrim Polres Bangkalan Tangkap Ibu Rumah Tangga Pelaku Arisan Bodong
Sengkarut Kursi Sekda dan Direktur RSUD Pemalang, Dr. Imam SBY: Negara Tak Boleh Dikelola Suka-suka
Alwi Assagaf 14 May 2026 98 PEMALANG, Vokalpublika com – Praktik pengisian strategi melalui Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat (Pj) yang berlarut-larut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menuai kritik pedas. Fenomena “jabatan sementara” yang terus diperluas dinilai bukan sekedar kendala administratif, melainkan pelanggaran serius terhadap ruh hukum administrasi pemerintahan.
Praktisi hukum sekaligus akademisi, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan Plt atau Pj hanyalah mekanisme darurat untuk menjaga pelayanan agar tidak lumpuh, bukan instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan birokrasi.
“Kalau jabatan sementara berubah menjadi jabatan abadi, itu sudah keluar dari pakem hukum. Negara tidak boleh dikelola dengan cara suka-suka. Jika dibiarkan terlalu lama, seluruh kebijakan yang lahir dari jabatan tersebut berpotensi cacat kewenangan dan rawan digugat,” tegas Dr. Imam saat ditemui di Kantor Hukum Putra Pratama, Kamis (14/5/2026).
Dua posisi yang menjadi sorotan utama adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan Direktur RSUD dr. M. Ashari. Secara regulasi, Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan SE Kepala BKN Nomor 1/2021 telah membatasi masa jabatan Pj dan Plt. Untuk kekosongan Sekda, masa jabatan Pj maksimal hanya 3 bulan, sementara Plt pada umumnya dibatasi 3 bulan dan hanya dapat diperpanjang satu kali.
Dr. Imam mengingatkan bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memegang tanggung jawab penuh atas ketertiban administrasi ini. Pembiaran tanpa langkah nyata pengisian pejabat definitif dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa.
Setidaknya ada empat risiko serius yang menghantui Pemkab Pemalang:
Pejabat sementara tidak berwenang mengambil keputusan strategis (anggaran, kepegawaian, organisasi), produk kebijakan yang ditandatangani pejabat yang telah habis masa “daruratnya” dapat dibatalkan melalui pengadilan, berpotensi menjadi objek pemeriksaan Inspektorat, BKN, Ombudsman, hingga BPK. Dan legitimasi kebijakan di sektor vital seperti kesehatan dan birokrasi pusat terancam goyah.
Hingga kini, publik masih menanti keputusan Bupati terhadap tiga nama calon Sekda definitif hasil seleksi, yakni, Ahmady Stiawan Widatmojo, Andri Adi, dan Bagus Sutopo.
“Jangan menunggu gugatan masuk baru sibuk membenahi. Pemerintahan yang baik itu mencegah pelanggaran. Segera umumkan pejabat definitif demi kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik di Pemalang,” pungkas Dr. Imam.***
PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan Pemalang menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Bagus Sutopo, S.STP., M.A.P., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang yang baru. Momentum pelantikan ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT Dalam pernyataan resminya, jajaran Pemerintah Kecamatan Pemalang menaruh harapan besar agar …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Keluarga besar Pemerintah Kecamatan Ulujami memberikan apresiasi tinggi kepada Endro Johan Kusuma, AP., M.Si., atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT Selama masa baktinya, Endro dinilai sukses mengawal roda pemerintahan dan memberikan keteladanan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang. Kepemimpinannya …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 5 Petarukan, Kabupaten Pemalang, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang. Laporan tersebut memuat indikasi tindak pidana korupsi dan maladministrasi pengelolaan anggaran sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2020 hingga 2025. ADVERTISEMENT Berdasarkan dokumen tanda terima formal tertanggal Kamis (2/7/2026), laporan yang dilayangkan oleh perwakilan …
Karimun, Kundur vokalpublika.com, Polsek Kundur/ Ungar Polres Karimun Kamis ( 09/07 ) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Tupoksi ( Tugas Pokok dan Pungsi ) dengan mengamankan satu orang terduga pelaku, pencurian dengan pemberatan. ADVERTISEMENT Pengungkapan dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek kundur yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Kundur IPDA …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Jajaran aparatur Pemerintah Kecamatan Ulujami menunjukkan aksi nyata dalam pembangunan ruang publik yang sehat dan produktif. Dipimpin langsung oleh Camat Ulujami, Waluyo, seluruh jajaran staf kecamatan bersinergi dengan Pemerintah Desa Pagergunung, unsur Forkopimcam, dan warga lokal untuk menggelar kerja bakti penataan Lapangan Desa Pagergunung, Jumat (10/7/2026). ADVERTISEMENT Aksi gotong royong ini difokuskan …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pemalang kini resmi dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Bagus Sutopo resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Pemalang di Pendopo Kabupaten Pemalang pada Jumat (10/7/2026). ADVERTISEMENT Acara sakral tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, TNI-Polri, kepala instansi vertikal, kepala OPD, serta pimpinan BUMN/BUMD. Turut hadir …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
