Home » Advertorial » Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98 Persen pada 2026, Kanwil dan Kantah Diminta Percepat Program Strategis

Sekjen ATR/BPN Targetkan Capaian Kinerja 98 Persen pada 2026, Kanwil dan Kantah Diminta Percepat Program Strategis

Clara T S 20 Jul 2026 9

JAKARTA – vokalpublika.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada Semester II Tahun 2026 guna memastikan seluruh target kinerja tercapai secara optimal. Melalui evaluasi berkala dan pengawasan yang lebih terukur, Kementerian ATR/BPN menargetkan capaian kinerja nasional mencapai 98 persen pada akhir tahun.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dalam arahannya kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Indonesia, Dalu Agung Darmawan meminta setiap satuan kerja segera menyusun strategi teknis sebelum akhir Juli agar target-target prioritas dapat dicapai tepat waktu.

«”Target capaian kita di tahun ini adalah 98 persen. Untuk mencapainya, strategi teknis harus sudah disiapkan sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar memahami target prioritas di wilayahnya masing-masing serta memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” tegasnya.»

Baca juga:  ASN Benteng Birokrasi: Mengapa Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan Perlu Diterapkan Pemerintah

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tidak hanya diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program berorientasi pada hasil (result oriented).

“SAKIP bukan sekadar melihat capaian akhir, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi internal. Jika seluruh unsur tersebut berjalan baik, maka pembinaan dan evaluasi program di setiap unit kerja juga akan semakin berkualitas,” jelas Dalu Agung Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa pengawasan pada Semester II Tahun 2026 akan difokuskan secara tematik, terutama terhadap program-program strategis nasional yang memiliki nilai anggaran besar dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Baca juga:  Aktivis Edi Samsuri Angkat Bicara; Pungutan Wajib Madrasah Aliyah Berpotensi Melanggar UU 20/2003, PP 48/2008, PMA 90/2013, Dan Permendikbud 75/2016

Dua program yang menjadi perhatian utama adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, kedua program tersebut harus menghasilkan manfaat nyata sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses pengawasan.

«”Program strategis nasional seperti PTSL dan RDTR harus diawasi secara ketat. Jika hasil akhirnya tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, hal itu dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.»

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja agar melakukan evaluasi secara rutin, bahkan setiap minggu, sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

«”Program PTSL dan RDTR perlu dievaluasi secara berkala, minimal setiap minggu. Dengan begitu kita dapat memetakan perkembangan pelaksanaan, mengetahui kekurangan, lalu segera melakukan perbaikan agar target dapat tercapai,” tegasnya.»

Selain arahan dari Sekjen dan Irjen, kegiatan evaluasi juga diisi paparan dari Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, yang memaparkan strategi pencapaian target kinerja Semester II Tahun 2026.

Baca juga:  Kawal Program Presiden, Camat Ulujami Pastikan Pembangunan Kampung Nelayan Mojo Dimulai Akhir Bulan Ini

Evaluasi tersebut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN di Jakarta, serta diikuti secara virtual oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Melalui evaluasi berkala, penguatan pengawasan, dan penerapan tata kelola berbasis akuntabilitas, Kementerian ATR/BPN optimistis seluruh program strategis nasional dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mewujudkan target capaian kinerja sebesar 98 persen pada Tahun 2026.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Buka Diktukba SPKT T.A 2026, Waka Polda Jabar Tekankan Transformasi Pelayanan Humanis Tanpa Kekerasan

Redaksi

20 Jul 2026

Vokalpublika.com – Waka Polda Jawa Barat Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar S.I.K., M.Hum., M.S.M secara resmi membuka Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026. Upacara pembukaan digelar serentak dengan total 4.799 peserta didik di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 4.090 peserta pria di 31 Sekolah Polisi Negara …

Kapolda Jabar Hadiri Nonton Bareng Final Piala Dunia FIFA 2026, Pererat Kebersamaan di Hari Bhayangkara ke-80

Redaksi

20 Jul 2026

Vokalpublika.com – Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kepolisian Daerah Jawa Barat menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Final Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan Tim Nasional Argentina melawan Spanyol. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026, mulai pukul 01.00 WIB hingga selesai, bertempat di Kiara Artha Park, Kota Bandung. ADVERTISEMENT Kegiatan nobar …

Pimpin Apel Pagi Jam Pimpinan, Wakapolres Majalengka Tekankan Mitigasi Karhutla di Tengah Musim Angin Kencang

Redaksi

20 Jul 2026

Vokalpublika.com – Majalengka, Guna memastikan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kesiapsiagaan jajaran dalam menghadapi tantangan kontemporer di wilayah hukumnya, Kepolisian Resor (Polres) Majalengka Polda Jabar melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan di bidang pembinaan internal. Langkah proaktif yang dikemas dalam wujud pelayanan prima kepolisian ini diawali dengan pelaksanaan konsolidasi personel melalui Apel Pagi Jam …

Gubernur Ansar Langsung Memimpin Gotong Royong di Pulau Penyengat

Redaksi

20 Jul 2026

Vokalpublika.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin kegiatan gotong royong bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Minggu /19/07/2026/pagi. ADVERTISEMENT Kegiatan gotong royong dimulai dari pelantaran Masjid Raya Sultan Riau Pulau Penyengat. Selanjutnya, rombongan menyusuri jalan utama pulau sambil membersihkan lingkungan hingga berakhir di Balai …

Mahmudi Sebut Media “Sepihak” dan Diduga Cawe-Cawe Intervensi, GMOCT Resmi Laporkan Kades Giriwetan Tersebut ke Dispermasdes Kab. Magelang

Redaksi

20 Jul 2026

Vokalpublika.com – MAGELANG, 20 Juli 2026 (GMOCT) – Menyusul pemberitaan berjudul “Jalan Terjal Umi Azizah, Surat Jaminan Lenyap, Mahmudi Kades Giriwetan Diduga Kuat Lindungi Warganya yang Tidak Ada Itikad Baik” yang tayang di puluhan media tergabung dalam GMOCT sejak 7 Juni 2026, Sekretaris Umum DPP GMOCT Asep NS hari Senin ini mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat …

Berakhirnya Dispensasi Covid-19, PD Pasar Tegaskan Tarif ILP Tetap Mengacu SK Direksi Tahun 2020, Bukan Kenaikan Tarif

Clara T S

20 Jul 2026

Dairi – vokalpublika.com ADVERTISEMENT Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi menggelar briefing rutin pada Senin (20/7/2026) yang dipimpin Direktur Umum serta dihadiri Direktur Utama dan Direktur Operasional. Briefing tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x