Politisi PDI Perjuangan Probolinggo Diduga Kelola Dapur MBG, Disebut Membangkang Instruksi Partai.

Probolinggo,-vokalpublika.com,-
PDI Perjuangan (PDIP) melarang keras kadernya untuk mengelola atau terlibat dalam bisnis dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berikut poin-poin penting terkait kebijakan tersebut,
Larangan Resmi: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan surat edaran tertanggal 24 Februari 2026 yang menginstruksikan seluruh kader, baik di struktur partai, legislatif (DPR/DPRD), maupun eksekutif, untuk tidak menjadikan program MBG sebagai lahan bisnis atau mencari keuntungan finansial pribadi.

Alasan Partai: PDIP khawatir program yang didanai uang rakyat ini disalahgunakan untuk proyek, atau komersialisasi oleh anggota partai. Partai ingin menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Sanksi: Kader yang melanggar larangan ini dianggap melakukan pelanggaran disiplin dan diancam dengan sanksi organisasi.

Fokus Kader: Kader PDIP diminta untuk ikut mengawasi jalannya program MBG agar tepat sasaran dan transparan, bukan justru menjadi pengelola dapurnya.
Meskipun secara aturan Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan dapur MBG bisa dikelola oleh berbagai pihak, termasuk parpol, Sedangkan kebijakan internal PDIP secara spesifik melarang kadernya terlibat dalam bisnis tersebut. 

Dalam hal ini, Seorang politisi partai berlambang banteng, Dedy Purnomo, disebut-sebut nekat mengelola dapur program MBG (Makan Bergizi Gratis) tanpa mengindahkan instruksi partai.

Informasi yang dihimpun menyebut, pengelolaan dapur MBG oleh yang bersangkutan diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya. Bahkan, langkah tersebut dinilai berpotensi menabrak garis kebijakan partai, yang selama ini menekankan disiplin struktural dalam setiap program yang bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam ini bukan sekadar pelanggaran biasa, Ini soal loyalitas, Soal garis komando, Dan yang paling krusial, ini soal integritas politik di tengah program yang menyangkut kepentingan publik, di sisi lain, reaksi keras mulai bermunculan dari elemen masyarakat sipil.

Bahkan Ketua LSM PASKAL, Sulaiman, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Dalam waktu dekat kami akan buka secara terang benderang, Ini bukan isu kecil, Kami juga tengah menyiapkan surat pengaduan resmi untuk dilayangkan ke pihak berwenang,” tegas Sulaiman

Lebih lanjut Sulaiman menilai, dugaan pembangkangan terhadap instruksi partai dalam konteks program publik seperti MBG bisa berdampak serius. Tidak hanya pada citra partai, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan jika tidak diawasi secara ketat.

Sulaiman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. Ia mempertanyakan, apakah pengelolaan dapur tersebut telah melalui prosedur yang sah, termasuk aspek perizinan, penunjukan pelaksana, hingga sumber anggaran.
“Program seperti ini rawan ditunggangi kepentingan. Kalau tidak transparan, publik berhak curiga,” ujar Sulaiman.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Dedy Purnomo belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan masih belum membuahkan hasil.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. apakah benar ada pembangkangan terhadap instruksi partai? Ataukah ini sekadar konflik kepentingan yang belum terselesaikan di internal?

Yang jelas, jika tudingan ini terbukti, maka konsekuensinya tidak ringan. Partai memiliki mekanisme disiplin yang tegas, Untuk itu publik kini menunggu, apakah akan ada tindakan nyata, atau justru kembali berakhir tanpa kejelasan. (Mamad)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)