Home » Berita » Projo Kepri Serahkan Bukti Dugaan Reklamasi Ilegal di Pulau Pial Layang ke Komisi VI DPR RI

Projo Kepri Serahkan Bukti Dugaan Reklamasi Ilegal di Pulau Pial Layang ke Komisi VI DPR RI

admin 18 Jul 2025 567

Batam, VokalPublika.com — Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Provinsi Kepulauan Riau, Dado Herdiansyah, S.T., menyuarakan dugaan pelanggaran lingkungan yang terjadi di Pulau Pial Layang, Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil, Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Pernyataan tersebut disampaikan Dado dalam forum resmi bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI yang digelar di Ballroom Hotel Marriott Harbour Bay Batam, Jumat (18/7/2025).

Dado mengungkapkan adanya aktivitas reklamasi dan penimbunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga dilakukan tanpa izin yang sah oleh PT. Citra Buana Prakarsa (CBP), perusahaan milik pengusaha Hartono. Aktivitas ini disebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem laut dan hutan mangrove yang menjadi sumber penghidupan nelayan setempat.

“Kegiatan ini bukan hanya ilegal, tetapi juga merusak ekosistem mangrove dan laut. Sampai hari ini belum ditemukan satu pun dokumen resmi dari kementerian terkait yang menyatakan reklamasi tersebut memiliki izin,” tegas Dado di hadapan para anggota DPR RI.

Dalam forum tersebut hadir sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, di antaranya Ketua Komisi VI Anggia Ermarini, Ketua Tim Panja Andre Rosiade, serta wakil ketua dan anggota lainnya seperti Nurdin Halid, Eko Hendro Purnomo, Adisatrya Suryo Sulistio, Kawendra Lukistian, Rizal Bawazier, Sartono, Gde Sumarjaya Linggih, Nevi Zuairinah, Doni Akbar, Rieke Dyah Pitaloka, dan Randi Zulmariadi.

Baca juga:  Steph Tupeng Witin Dipolisikan Terkait Opini Tuduhan Tak Berdasar Terhadap Serfolus Tegu

Para anggota dewan menyimak dengan seksama berbagai aspirasi masyarakat Batam, termasuk laporan dari Projo Kepri, sebagai bentuk pengawasan terhadap tata kelola kawasan yang selama ini dinilai tidak transparan dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan serta hak-hak masyarakat pesisir.

Dado berharap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh DPR RI, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum.

“Kami berharap DPR RI turun tangan secara serius. Jangan biarkan kawasan strategis ini terus dieksploitasi tanpa dasar hukum. Pulau-pulau kecil harus dilindungi, bukan dijadikan komoditas investasi ilegal,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Panja Komisi VI, Andre Rosiade, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh masukan dan laporan yang disampaikan.

“Siang ini sekitar pukul 14.00 WIB, komisi akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan BP Batam untuk membahas semua lampiran dan masukan dari peserta forum,” ujar Andre Rosiade.

Kegiatan ini turut dihadiri berbagai elemen masyarakat sipil, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, serta perwakilan instansi pemerintah daerah yang sepakat menyuarakan pentingnya tata kelola kawasan Batam yang adil, transparan, dan berpihak pada kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
DIDUGA DIBORGOL, DIINJAK-INJAK, DAN DIPUKUL BERAMAI-RAMAI, TEGUH RIYANTO MINTA KEADILAN: KASAD DAN PANGLIMA TNI JANGAN CUMA JADI PENONTON

Redaksi

09 Jun 2026

Sragen, vokalpublika.com- Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto, meminta perhatian serius dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) terhadap laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami kliennya, Teguh Riyanto, seorang warga sipil asal Kabupaten Sragen. ADVERTISEMENT Menurut keterangan yang disampaikan oleh Teguh …

Ketua TP Posyandu Dairi Hadiri Bimtek TP Posyandu Dalam Pengelolaan Posyandu Layanan Primer Di Kecamatan Siempat Nempu Hulu

Clara T S

09 Jun 2026

Dairi -vokalpublika.comKetua Tim Pembina Posyandu Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Sri Dewi Wahyu Sagala, menghadiri bimbingan teknis (bimtek) TP Posyandu, Camat, Puskesmas dan Mitra dalam pengelolaan posyandu layanan primer tahun 2026 di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Senin (8/6/2026). Hadir dalam bimtek tersebut Kepala Dinas Kesehatan Henry Manik, …

Satreskrim Polres Pemalang Tangkap Dua Pelaku Curanmor di Wanarejan Utara

Alwi Assagaf

08 Jun 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Dua orang tersangka berhasil diamankan dalam operasi tersebut. ADVERTISEMENT ​Kapolres Pemalang melalui Kasat Reskrim AKP Johan Widodo mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan setelah personel kepolisian membekuk kedua pelaku …

Sejumlah SPPG di Pemalang Hentikan Sementara Program Makan Bergizi Gratis, Eka Siwi: Dana Belum Cair

Alwi Assagaf

08 Jun 2026

PEMALANG, Vokalpiblika.com – Distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pemalang terpaksa dihentikan sementara. Mandeknya operasional ini dipicu oleh keterlambatan realisasi anggaran dari pemerintah pusat. ADVERTISEMENT ​Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (Korwil SPPI) Kabupaten Pemalang, Eka Siwi Nurhayati, membenarkan situasi tersebut. Namun, ia memastikan bahwa kendala ini …

​Kompensasi CSR Mandek Sejak 2016, Warga Pelutan Desak Menara BST di Lahan PT KAI Dibongkar

Alwi Assagaf

08 Jun 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Warga Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, mendesak pembongkaran menara Base Transceiver Station (BTS) yang berdiri di wilayah mereka. Langkah tegas ini diambil lantaran pihak provider dinilai mengabaikan kewajiban kompensasi bina lingkungan dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah disepakati bersama sejak sepuluh tahun lalu. ADVERTISEMENT ​Ketua Kawali DPD Kabupaten Pemalang sekaligus perwakilan warga, …

Kuasa Hukum Teguh Riyanto Apresiasi Kinerja Polres Sragen dan Subdenpom, Soroti Dugaan Kekerasan oleh Oknum TNI

Redaksi

08 Jun 2026

SRAGEN, vokalpublika.com– Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Sragen dan Subdenpom IV/4-1 Sragen atas respons serta penanganan laporan hukum yang diajukan kliennya terkait dugaan tindak kekerasan yang dialaminya. ADVERTISEMENT Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto, Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menilai proses pemeriksaan yang berlangsung pada Senin (8/6/2026) berjalan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x