Projo Karimun Ungkap Fakta: Tambang PT. Asa Tata Mardivka Tetap Jalan, izin masih proses, K3 Diabaikan

Karimun , vokalpublika.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Karimun bersama Komisi III DPRD Kabupaten Karimun melakukan investigasi ke dua lokasi tambang pasir darat di Kecamatan Sugie Besar, yakni di Pulau Citlim yang dikelola PT. Jeni Prima Sukses serta di Desa Buluh Patah yang dikelola PT. Asa Tata Mardivka (ATM).

Dalam sidak tersebut, hadir tiga anggota Komisi III DPRD Karimun, yakni Ery Januardin, Dedi Jarliyostika, dan Febri Hendrita Eka Putri, yang turut menyaksikan kondisi lapangan bersama jajaran DPC Projo Karimun.

Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, didampingi Sekretaris DPC, Eggy Zullyan Wahyudi, menyampaikan hasil investigasi.

Projo Karimun memberikan apresiasi kepada PT. Jeni Prima Sukses yang dinilai patuh setelah aktivitas tambangnya dihentikan sementara oleh Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. “Kami juga memberikan apresiasi luar biasa kepada Dirjen PSDKP yang telah tegas melakukan penyegelan karena perusahaan ini tidak memiliki izin pengelolaan pulau-pulau kecil serta kelengkapan izin lainnya,” ujar Wisnu.

Namun, kondisi berbeda ditemukan pada tambang pasir darat PT. Asa Tata Mardivka di Desa Buluh Patah. Tim investigasi masih mendapati aktivitas pengerukan dan pencucian pasir darat yang diduga kuat ilegal.

Menurut Wisnu, ada sejumlah pelanggaran nyata yang ditemukan di lapangan, di antaranya:

Tidak memiliki izin pengelolaan pulau-pulau kecil, AMDAL, PKKPR, PKKPRL, maupun izin terminal khusus (tersus).

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) akan berakhir pada Desember 2025.

Kondisi pekerja tambang jauh dari standar keselamatan kerja (K3).

Upah buruh tambang sangat rendah, hanya Rp85.000 per hari ditambah uang makan Rp15.000.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan. Efek domino dari tambang ini sudah jelas merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem, dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Bila perlu, perusahaan perusak lingkungan seperti ini lebih baik ditutup saja,” tegas Wisnu.

Sekretaris DPC Projo Karimun, Egi, menambahkan bahwa kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal harus segera menjadi perhatian serius pemerintah. “Yang dirugikan bukan hanya pekerja yang digaji murah tanpa perlindungan K3, tapi juga luas masyarakat yang menanggung dampak kerusakan hutan, udara, dan tanah. Pemerintah daerah, khususnya Dinas ESDM, jangan seolah-olah menutup mata. Mereka punya kewajiban melakukan pengawasan,” ujarnya.

Di sisi lain, pada area tambang PT. Jeni Prima Sukses, Projo melihat adanya niat baik perusahaan melakukan reboisasi dengan menanam pohon kelapa dan tanaman lainnya. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena bibit yang ditanam tidak dapat hidup.

Projo Karimun juga menekankan pentingnya pencairan dana jaminan pengelolaan lingkungan. Dana tersebut harus segera digunakan untuk memulihkan ekosistem yang rusak akibat aktivitas tambang pasir darat di wilayah Karimun.