- BeritaGP Ansor Nagekeo apresiasiPelaksanaan MTQ Aesesa 2026 di Aeramo: Wujud Nyata Moderasi Beragama
- BeritaPolda Jatim Selamatkan PMI Asal Malang Korban TPPO
- BeritaSPPG Mahira Taman Pemalang Sajikan Menu Bergizi Gratis yang Higienis dan Seimbang
- AdvertorialWamen Ossy Tegas: Tak Ada Lagi Berkas Tertunda, Layanan Pertanahan Harus Cepat dan Akurat
- UncategorizedDari Gelap Menuju Terang: Semangat Kartini Menginspirasi Perempuan ATR/BPN Melayani Negeri
- BeritaLangkah Strategis Omah Tani: Bekali Ratusan Petani Batang Sertifikasi Tenaga Kerja dan Inovasi Produk

Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi
Bekasi, vokalpublika.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.
Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.
Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.
Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.
Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).
Bekasi, vokalpublika.com –
Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.
Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.
Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.
Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.
Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).
Clara T S
21 Apr 2026
DAIRI/vokslpublika.comSemangat emansipasi yang diwariskan oleh Raden Ajeng Kartini kembali menggema dalam peringatan Hari Kartini Tahun 2026. Mengusung tema “Habis Gelap Terbitlah Terang”, peringatan ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan peran perempuan, khususnya dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kartini tidak sekadar simbol sejarah, melainkan representasi perjuangan tanpa batas …
Clara T S
20 Apr 2026
DAIRI/vokalpublika.comBupati Dairi Vickner Sinaga bersama Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala menghadiri prosesi tepung tawar bagi 17 jemaah calon haji asal Kabupaten Dairi, Senin (20/4/2026), di Balai Budaya Sidikalang. Acara tersebut berlangsung khidmat sebagai bentuk doa dan restu sebelum para jemaah berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dalam sambutannya, Bupati Vickner Sinaga menyampaikan ucapan selamat …
Redaksi
20 Apr 2026
Surabaya, vokalpublika.com- Isu dugaan praktik “tangkap-lepas” dalam penanganan kasus narkotika yang menyeret nama Polres Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sorotan publik. Tuduhan adanya permintaan uang sebagai syarat pembebasan tersangka memunculkan polemik dan pertanyaan terkait transparansi penegakan hukum. Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba, AKP Adik Agus Putrawan, memberikan klarifikasi tegas bahwa tidak ada praktik tangkap-lepas …
Clara T S
19 Apr 2026
DAIRI/vokalpublika.comBupati Dairi, Vickner Sinaga, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Dairi, Rita Puspita Vickner Sinaga, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Kepala Desa Mbelang Malum, Sunta Tutur Simorangkir, yang meninggal dunia pada usia 54 tahun, Sabtu (18/4/2026). Ungkapan belasungkawa tersebut disampaikan langsung dalam prosesi penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Pemerintah Kabupaten Dairi, yang dilaksanakan usai …
Clara T S
18 Apr 2026
DAIRI/vokalpublika.comUpaya penataan dan penertiban kawasan Pekan Pasar Sidikalang terus dilakukan secara konsisten oleh tim gabungan yang terdiri dari PD Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu dan Sabtu, dengan pendekatan humanis guna menciptakan ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di kawasan pasar. Selain tiga …
Clara T S
17 Apr 2026
DAIRI /vokalpublika.comWarga Sidikalang digegerkan dengan penemuan seorang pria yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di belakang Toko Bento, tepatnya di tembusan Jalan Klasen Pajak Sidikalang, pada Jumat (17/4/2026). Korban diketahui bernama Binhot Nababan, seorang pria lajang yang selama ini tinggal bersama ibunya, Maulina Silaban. Hingga saat ini, penyebab pasti kematian korban masih belum diketahui dan …
17 Sep 2025 4.890 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
07 Oct 2025 3.911 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.323 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
05 Aug 2025 3.271 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
22 May 2025 2.709 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
14 May 2025 2.631 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
28 Jul 2025 2.229 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …