Home » Uncategorized » Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi

Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi

Redaksi 23 Sep 2025 391

Bekasi, vokalpublika.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.

Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.

Baca juga:  Gubernur Kalbar Lantik 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Balai Petitih

Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.

Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).

Bekasi, vokalpublika.com –

Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi

Baca juga:  Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara, Kepala Kantor Pertanahan Dairi Ikuti FGD Sertifikasi HGB Bersama PLN

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.

Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.

Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.

Baca juga:  Delphi Masdiana dan Saut Ujung Ukir Warisan Kebaikan, Tanah Keluarga Disulap Jadi Sarana Pendidikan

Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.

Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kantor Pertanahan Dairi Ikuti Workshop Verifikasi Penataan Akses Reforma Agraria 2026

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya melalui optimalisasi Penataan Akses Reforma Agraria yang berorientasi pada peningkatan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat. ADVERTISEMENT Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam Workshop Wilayah I dalam rangka Verifikasi Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran …

Ancaman 2.304 Bencana Sepanjang 2026, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Risiko

Clara T S

12 Nov 2026

JAKARTA –vokalpublika.comTingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat perencanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat telah dilanda 2.304 kejadian bencana, sehingga aspek mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan penataan ruang. ADVERTISEMENT Momentum Hari Tata Ruang Nasional 2026 pun …

LKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …

Hadiri Dialog Bersama Kapolres,PIKI Dairi Tekankan pentingnya Ketekadanan Dan lingkungan Keluarga

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …

AMPI Dairi Ambil Bagian dalam Silaturahmi Kapolres, Dorong Sinergi Pemuda Jaga Kondusivitas Daerah.

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …

Dairi Perkuat Ketahanan Pangan, Lima Brigade Pangan Dikukuhkan untuk Dorong Pertanian Modern

Clara T S

12 Nov 2026

DAIRI –vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membentuk dan mengukuhkan lima Brigade Pangan (BP) untuk mendorong pengelolaan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing. ADVERTISEMENT Pengukuhan lima Brigade Pangan tersebut dilakukan oleh …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x