Home » Uncategorized » Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi

Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi

Redaksi 23 Sep 2025 226

Bekasi, vokalpublika.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.

Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.

Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.

Baca juga:  Negara Hadir di Pasar Sidikalang:PD Pasar Dan Satgas 7 OPD Berlakukan Penertiban Total, Pelanggar Siap Berhadapan dengan Hukum

Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.

Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).

Bekasi, vokalpublika.com –

Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.

Baca juga:  Gubernur Kalbar Lantik 26 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Balai Petitih

Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.

Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.

Baca juga:  Audensi Kasus Bantuan Sosial PKH, BPNT di Desa Mojo Death Lock, Ratusan Warga bersama AKSI Ancam Duduki Inspektorat Pemalang

Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.

Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Natal Kanwil BPN Sumut 2026: Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga, Menguatkan Iman untuk Pelayanan Pertanahan Menuju Indonesia Maju

Clara T S

10 Jan 2026

Medan/vokalpublika.comKeluarga Besar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara merayakan Natal Tahun 2025 dalam suasana penuh iman, sukacita, dan pengharapan, yang diselenggarakan di Aula Adhiguna Kanwil BPN Sumut, Jumat (9/1/2026).Perayaan Natal mengangkat tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” yang berlandaskan Firman Tuhan dari Injil Matius 1:21–24, menegaskan makna kelahiran Yesus Kristus sebagai wujud …

Restorative Justice Jadi Solusi, Warga dan PT Gruti Sepakat Berdamai, Seluruh Tahanan Dibebaskan

Clara T S

10 Jan 2026

DAIRI | vokalpublika.comKepolisian Resor (Polres) Dairi secara resmi menuntaskan konflik antara masyarakat Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, dengan PT Gruti melalui mekanisme restorative justice. Proses perdamaian tersebut dilaksanakan di Aula Kamtibmas Polres Dairi, Jumat (9/1/2026), sekaligus menandai berakhirnya rangkaian persoalan hukum yang sempat memicu ketegangan sosial di wilayah tersebut.Kegiatan restorative justice ini dipimpin langsung oleh …

Restorative Justice Ditempuh, Konflik Warga–PT Gruti di Parbuluan VI Berakhir Damai, Seluruh Tahanan Dibebaskan

Clara T S

09 Jan 2026

DAIRI//vokalpublika.comKepolisian Resor (Polres) Dairi resmi menuntaskan konflik antara masyarakat Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, dengan PT Gruti melalui mekanisme restorative justice. Proses perdamaian tersebut digelar di Aula Kamtibmas Polres Dairi, Jumat (9/1/2026), sekaligus menandai berakhirnya rangkaian persoalan hukum yang sempat memicu ketegangan sosial di wilayah tersebut.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Dairi, AKP …

Penataan Lingkungan Pusat Pasar Sidikalang Diperkuat, PD Pasar Lakukan Pendataan Akurat dan Edukasi Pedagang

Clara T S

09 Jan 2026

Sidikalang/vokalpublika.comUpaya penataan lingkungan dan peningkatan tata kelola Pusat Pasar Sidikalang terus diperkuat. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi penataan lingkungan pasar yang digelar di Ruang Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, melibatkan PD Pasar Sidikalang bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang menitikberatkan pada pendekatan berbasis data (data-driven …

Panen Raya Jagung di Kalang Simbara, Polres Dairi Perkuat Ketahanan Pangan Bersama Forkopimda dan Masyarakat

Clara T S

08 Jan 2026

DAIRI/vokalpublika.comKomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional terus diperlihatkan Polres Dairi melalui aksi nyata di lapangan. Bersama Pemerintah Kabupaten Dairi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Polres Dairi menggelar Panen Raya Jagung di lahan pertanian produktif binaan Polres Dairi, Dusun III Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Rabu (7/1/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi representasi sinergi lintas sektor …

Sertijab Direksi PD Pasar Dairi Digelar, Pemkab Tegaskan Penguatan Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Clara T S

08 Jan 2026

SIDIKALANG/vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi secara resmi melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi, sebagai bagian dari proses penyegaran manajemen dan penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Dairi, Lipinus Sembiring, dan berlangsung khidmat dengan disaksikan seluruh jajaran staf PD Pasar,di ruangan kantor …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x