Perda PSU Disahkan, Saatnya Pemkot Batam Tuntaskan Warisan Masalah Fasum dan Fasos Perumahan

Batam – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (24/6/2026). Regulasi ini digadang-gadang menjadi instrumen hukum yang lebih kuat untuk menata kawasan hunian sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan fasum dan fasos yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

ADVERTISEMENT

Pengesahan Perda PSU tersebut mendapat perhatian luas karena selama bertahun-tahun Kota Batam menghadapi persoalan serius terkait perumahan, mulai dari jalan lingkungan yang rusak, drainase yang tidak berfungsi, ruang terbuka hijau yang hilang, hingga fasilitas umum yang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah.

Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Pansus PSU, Suryanto, mengakui bahwa selama ini Pemerintah Kota Batam memiliki keterbatasan dalam bertindak karena hanya berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang dinilai belum cukup kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap pengembang yang melanggar kewajiban.

“Keberadaan Perda ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Suryanto dalam laporannya.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas dasar sesuai site plan yang telah disahkan, mulai dari jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, sarana sosial, hingga utilitas pendukung lainnya.

Namun demikian, publik kini menunggu implementasi nyata dari perda tersebut. Sebab, persoalan PSU di Batam bukan hanya soal aturan, melainkan juga soal keberanian pemerintah dalam menindak pengembang yang selama ini diduga mengabaikan kewajibannya.

Sejumlah kawasan perumahan di Batam diketahui masih menyisakan persoalan penyerahan fasum dan fasos yang berlarut-larut. Bahkan terdapat perumahan yang telah dihuni masyarakat selama bertahun-tahun namun fasilitas umumnya belum diserahkan kepada pemerintah, sehingga pemeliharaan dan pelayanan publik menjadi terhambat.

Perda PSU yang baru disahkan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian terhadap perumahan yang pengembangnya sudah tidak diketahui keberadaannya atau masa alokasi lahannya telah berakhir. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi ribuan warga yang selama ini terdampak akibat tidak jelasnya status pengelolaan fasilitas umum di lingkungan mereka.

Meski demikian, pengesahan perda bukanlah garis akhir. Justru menjadi titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melakukan inventarisasi, audit, serta penertiban terhadap seluruh pengembang yang belum memenuhi kewajiban penyediaan dan penyerahan PSU.

Masyarakat kini menantikan langkah konkret Pemkot Batam pasca-pengesahan perda tersebut. Apakah regulasi baru ini akan benar-benar menjadi alat penegakan hukum yang efektif, atau hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi yang tegas di lapangan.

Karena pada akhirnya, keberhasilan Perda PSU tidak diukur dari ketukan palu sidang paripurna, melainkan dari sejauh mana hak-hak warga perumahan dapat dipenuhi dan dilindungi secara nyata.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)