- AdvertorialWamen Ossy Tegaskan Tiga Dukungan Strategis ATR/BPN untuk Percepatan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa
- AdvertorialATR/BPN Bersama KPK dan Pemda se-Sultra Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- UncategorizedPD Pasar dan Satpol PP Intensifkan Penertiban Pasar Tradisional Sidikalang Demi Wujudkan Kawasan Tertib dan Nyaman
- BeritaPWMOI Kepri Resmi Dilantik, Teguhkan Komitmen Pers Profesional dan Sinergi Membangun Daerah
- BeritaInternet Optimal Hadir di Miangas, Pemerintah Perkuat Hak Akses Digital Warga Perbatasan
- BeritaTERUNGKAP! DIDUGA OKNUM TNI AL RAMPAS HP WARTAWAN SAAT PELIPUTAN MBG GISTING, ISTRI KIRIM CHAT ‘SIAP TEMPUR’, PUBLIK DESAK DENPOMAL HINGGA PUSPOM TNI TURUN TANGAN”

Pensiunan Pegawai BPN di Pemalang Diduga Jadi Calo Sertifikat Tanah, Tarif “Langit” Capai Puluhan Juta Cekik Warga
Pemalang, Vokalpublika.com – Dugaan praktik percaloan dalam pengurusan sertifikat tanah kembali mencuat dan meresahkan masyarakat. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada keterlibatan sejumlah oknum pensiunan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga memanfaatkan sisa pengaruh dan koneksi “orang dalam” untuk mematok tarif pengurusan sertifikat hingga puluhan kali lipat dari biaya resmi.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, SR (Pensiunan Pegawai BPN) diduga menjadi calo pembuatan sertifikat tanah. Berbekal status sebagai mantan pegawai yang mengetahui seluk-beluk birokrasi, mereka meyakinkan warga bahwa pengurusan jalur mandiri akan dipersulit atau memakan waktu bertahun-tahun.
“Saya minta tolong pak SR, untuk membuatkan sertifikat tanah seluas 3500m2, dia minta biaya Rp. 30 juta pada tahun 2022 lalu. Sertifikat baru saya dari SR pada bulan Mei tahun 2025,” ungkap RH salah satu warga Desa Kabunan, melalui DR pihak yang diberi, Selasa 3 Februari 2026.
Bukan tanpa alasan. Biaya yang dibandrol oleh para calo berlatar belakang pensiunan ini sangat membebani, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebagai perbandingan, biaya resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengukuran dan pemeriksaan tanah seluas 100-500 meter persegi umumnya hanya berkisar ratusan ribu hingga satu juta rupiah (belum termasuk BPHTB). Namun, di tangan para calo, angka ini digelembungkan menjadi Rp 30 juta.
“Saya ingin tahu rinciannya, biaya 30 juta untuk biaya membuat sertifikat tersebut,” ujarnya.
Praktik ini sulit diberantas karena seringkali dilakukan “di bawah tangan” tanpa kuitansi resmi. Posisi pensiunan yang tidak lagi terikat aturan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) aktif membuat penindakan internal menjadi sulit. Mereka beroperasi sebagai warga sipil biasa, namun dengan akses yang tidak wajar ke dalam sistem birokrasi. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa fenomena ini adalah bentuk Post-Employment Corruption atau korupsi pasca-jabatan, di mana mantan pejabat memonetisasi pengaruh masa lalunya.
Maraknya isu mafia tanah dan calo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam berbagai kesempatan menegaskan larangan penggunaan calo. Pihak Kementerian mengimbau masyarakat untuk mengurus Sendiri (Mandiri) dengan cara datang langsung ke loket prioritas yang disediakan di kantor pertanahan.
Manfaatkan Program PTSL: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang biayanya sangat murah dan diatur SKB 3 Menteri (Jawa-Bali maksimal Rp 150.000 untuk pra-sertifikasi).Gunakan Aplikasi: Memanfaatkan aplikasi “Sentuh Tanahku” untuk memantau proses berkas dan mengetahui biaya resmi. Masyarakat dihimbau jangan percaya iming-iming percepatan dari pihak luar, meskipun dia mengaku mantan pegawai. Jika ada pungutan liar, laporkan ke kanal BPN.
Warga yang merasa dirugikan diimbau untuk tidak takut melapor ke Satgas Anti-Mafia Tanah atau kepolisian jika menemukan unsur penipuan dan pemerasan. Hingga berita ini diturunkan, desakan agar aparat penegak hukum membersihkan lingkungan BPN dari pengaruh “orang lama” yang nakal semakin menguat. (Tim)
Clara T S
10 May 2026
JAKARTA //vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta dukungan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan strategis nasional. Hal itu …
Clara T S
10 May 2026
KENDARI/vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan ekonomi daerah melalui Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset Barang Milik Daerah (BMD) yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (7/5/2026). Kegiatan strategis tersebut …
Redaksi
09 May 2026
Batam, vokalpublika.com– Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau resmi dilantik dalam sebuah prosesi khidmat dan penuh semangat kebersamaan yang digelar di Kota Batam, Sabtu (9/5/2026).Momentum tersebut menjadi tonggak penting lahirnya semangat baru insan pers media online dalam memperkuat profesionalisme, integritas, serta sinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi kemajuan daerah.Pelantikan yang berlangsung meriah …
Redaksi
09 May 2026
Miangas, vokalpublika.com– Pemerintah memperkuat akses digital masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, lewat dukungan akses internet dan layanan komunikasi yang lebih kuat melalui bantuan perangkat Starlink, telepon seluler, serta penguatan sinyal telekomunikasi. Dukungan tersebut disiapkan pemerintah lewat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, ke …
Redaksi
09 May 2026
GISTING, vokalpublika.com— Kasus dugaan perampasan telepon genggam wartawan saat peliputan di Dapur MBG SPPG 02 Pringsewu/Gisting terus memantik perhatian publik. Situasi memanas setelah muncul pengakuan melalui pesan WhatsApp yang menyebut identitas terduga pelaku sebagai Peltu Muhammad Irfai. Dalam pesan tertanggal 9 Mei 2026 pukul 13.54 WIB, seorang perempuan bernama Firlinda yang mengaku sebagai istri oknum …
Redaksi
09 May 2026
Pesisir Barat Vokalpublika.com– Penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2025 yang lalu berupa traktor roda 4 kepada seorang ketua kelompok tani (Poktan) yang juga diketahui menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni LSM JPKP serta LSM GMBI bersama organisasi masyarakat (ormas) …
17 Sep 2025 4.997 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
07 Oct 2025 4.007 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.399 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
05 Aug 2025 3.339 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
22 May 2025 2.772 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
14 May 2025 2.692 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
28 Jul 2025 2.273 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …