Pengelolaan Sampah Masih Tambal Sulam, Forum Publik Jadi Solusi

BATAM — Pemerintah Kota Batam terus berupaya mencari solusi terhadap persoalan pengelolaan sampah yang kian kompleks. Salah satu dampak nyata dari buruknya tata kelola sampah adalah bencana banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa diperlukan langkah strategis dan menyeluruh untuk menuntaskan masalah ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur mencapai 100 hingga 1.000 ton per hari. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan yang tepat, maka potensi kerusakan lingkungan akan semakin besar — bagaikan gunung es yang sewaktu-waktu bisa mencair dan membawa dampak buruk bagi kawasan sekitarnya.

Koordinator Forum Alumni HMI Muda Provinsi Kepri (FAHMI), Fahmi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batam yang telah menambah armada pengangkut sampah serta tenaga sopir dan kernet. Namun, ia menilai upaya tersebut masih sebatas penanganan di hilir. “Persoalan sampah ini harus dilihat dari hulu ke hilir. Kita tidak bisa hanya fokus pada pengangkutan tanpa memperbaiki pola pengelolaannya secara menyeluruh,” ujarnya.

Diketahui, pada tahun 2025, Pemerintah Kota Batam mengalokasikan tambahan anggaran untuk sektor pengelolaan sampah. Dana tersebut difokuskan pada penambahan armroll truck, peningkatan program edukasi masyarakat, serta perbaikan layanan kebersihan. DPRD Batam turut mendukung inisiatif ini melalui pengesahan alokasi anggaran tambahan yang diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dalam sesi diskusi yang digelar Forum Alumni HMI Muda Provinsi Kepri (FAHMI) pada Sabtu, 17 Mei 2025, akademisi dan pemerhati lingkungan, Dr. Suyono Saputro, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. “Sampah masih dipandang sebagai limbah yang tidak berguna dan ditangani dengan pendekatan akhir (end-of-pipe). Padahal jika dikelola secara tepat, sampah bisa memberi nilai tambah, baik dari sisi ekonomi, kesehatan masyarakat, maupun kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Dr. Suyono juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas dan sinkron, khususnya dalam hal perhitungan tipping fee. Menurutnya, tipping fee perlu dihitung berdasarkan volume, jenis sampah, dan teknologi yang digunakan dalam pengolahan. Sejumlah daerah di Indonesia telah menetapkan kebijakan tipping fee melalui Peraturan Daerah (Perda) atau kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pengelola sampah.

“Ketidakjelasan mengenai tipping fee selama ini justru menghambat peningkatan efisiensi pengelolaan sampah dan investasi dalam teknologi baru, seperti pengolahan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) yang berpotensi menjadi energi alternatif,” tegasnya.

Dr. Suyono mendorong agar wacana pengelolaan sampah ini tidak hanya berhenti di diskusi akademik, tetapi dibawa ke ruang publik melalui forum terbuka yang melibatkan semua pihak. “Keterbukaan sangat penting. Forum publik harus menghadirkan perwakilan dari eksekutif, legislatif, pelaku usaha, serta penggiat lingkungan untuk duduk bersama membahas solusi konkret,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Fahmi menyatakan bahwa Forum Alumni HMI Muda Provinsi Kepri (FAHMI) berencana menggelar Forum Publik Pengelolaan Sampah pada bulan Juni 2025 mendatang. “Rencana ini sedang kami matangkan. Tanggal pasti dan daftar panelis akan dibahas dalam rapat berikutnya. Jika memungkinkan, kami juga akan mengundang para investor untuk hadir langsung menyaksikan diskusi publik ini,” tambahnya.

Forum tersebut diharapkan menjadi titik awal perubahan nyata dalam tata kelola sampah, dengan tujuan menjadikan Batam sebagai kota yang bersih, sehat, modern, dan sejahtera.