NASIB Wahyudin Anggota DPRD Pamer Jalan Bareng Selingkuhan Pakai Uang Negara, Kini Minta Maaf

Gorontalo, Vokalpublika.com – Nama Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDIP, mendadak jadi bahan perbincangan publik setelah sebuah video dirinya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, Wahyudin tampak berada di dalam mobil bersama seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai selingkuhannya.

Yang memicu kegaduhan bukan hanya kebersamaan itu, melainkan ucapannya. Dengan nada santai, Wahyudin mengatakan, “Kita hari ini mau menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja. Biar negara semakin miskin.”

Potongan kalimat tersebut langsung viral. Netizen ramai-ramai mengecam, menilai pernyataan seorang wakil rakyat yang semestinya menjaga amanah publik justru mempermainkan uang negara.

Respons Publik dan Desakan Klarifikasi

Video tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas seorang legislator. Beberapa warganet bahkan menilai ucapan Wahyudin sebagai bentuk pelecehan terhadap kepercayaan rakyat. Kritik juga mengalir ke PDIP, partai yang menaungi Wahyudin, agar segera memberi sikap tegas.

Tak sedikit pula yang mendesak Badan Kehormatan DPRD Gorontalo untuk memanggil Wahyudin, demi memastikan apakah ucapannya hanya candaan yang kebablasan atau ada indikasi penyalahgunaan fasilitas negara.

Permintaan Maaf

Setelah menuai gelombang kritik, Wahyudin dikabarkan menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku pernyataan dalam video itu tidak dimaksudkan serius, melainkan sekadar bercanda. Namun, publik belum puas. Banyak pihak menilai, bercanda dengan isu “merampok uang negara” tetap tidak pantas diucapkan seorang pejabat publik.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Vokalpublika.com masih berupaya menghubungi Wahyudin Moridu untuk mendapatkan klarifikasi langsung. Begitu juga dengan PDIP Gorontalo dan DPRD setempat, yang diminta masyarakat segera memberikan penjelasan resmi.

Catatan Etika Politik

Kasus ini menyoroti kembali pentingnya etika pejabat publik, khususnya wakil rakyat. Dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang kerap menurun, ucapan dan perilaku anggota dewan menjadi sorotan tajam. Pernyataan seperti “merampok uang negara” bisa memperkuat persepsi negatif publik terhadap DPRD, meski hanya dilontarkan sebagai candaan.

Transparansi, akuntabilitas, serta sikap rendah hati semestinya menjadi standar utama bagi siapa pun yang duduk di kursi legislatif. Ketika seorang anggota dewan justru mempermainkan isu uang negara, dampaknya bukan hanya pada reputasi pribadi, tetapi juga merusak citra lembaga dan partai politik yang menaunginya.

Menunggu Tindak Lanjut

Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari PDIP dan DPRD Gorontalo. Apakah akan ada sanksi etik, teguran keras, atau sekadar imbauan? Apapun keputusannya, publik berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik agar lebih berhati-hati, baik dalam bersikap maupun berbicara di ruang publik.