- BeritaHadirkan Infrastruktur Baru, Dandim Pemalang Tutup TMMD Sengkuyung I di Desa Surajaya
- BeritaKorban Penipuan Seleksi CPNS Laporkan Kasus ke Polres Pemalang Melalui Kuasa Hukum DS Law Office
- BeritaIkatan Wartawan Online Indonesia Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Bupati Bekasi
- UncategorizedTiga Hari Pencarian Berakhir Duka, Pelajar 12 Tahun Feri Immanuel Sinaga Ditemukan Mengapung di Sungai Sopo Butar
- BeritaKasus Dugaan Kekerasan Anak di Pesisir Barat Belum Tetapkan Tersangka, Keluarga Korban Tunggu Kepastian Hukum
- UncategorizedGerakan Pangan Murah Diserbu Warga, Pasar Sumbul Jadi Titik Akses Bahan Pokok Terjangkau
Najwa Shihab Soroti Dana Reses DPR Rp2,46 Triliun: Gaji Bukan Masalah, Tapi Transparansi!
admin 18 Oct 2025 94 Jakarta, vokalpublika.com — Jurnalis Najwa Shihab kembali menyuarakan kritik tajam terhadap lembaga legislatif. Ia menilai, isu pemotongan gaji anggota DPR bukanlah inti persoalan, melainkan minimnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, terutama dana reses yang nilainya mencapai Rp2,46 triliun per tahun.
Menurut Najwa, publik terlalu sering disuguhi peristiwa politik yang berakhir misterius tanpa kejelasan. Ia berharap, tuntutan publik melalui gerakan 17+8 tidak berhenti pada isu gaji semata, melainkan mendorong reformasi nyata dalam tata kelola keuangan DPR.
“Udah terlalu sering nih kita ada peristiwa di negeri ini yang berakhir dengan misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti dari tuntutan: transparansi, reformasi, empati,” ujar Najwa.
Gaji Besar Bukan Masalah Asal Kinerja Jelas
Najwa menilai langkah DPR menurunkan gaji dari belasan juta menjadi sekitar Rp75 juta per bulan tidak akan menyelesaikan akar masalah.
“Aku enggak ada masalah kalian mau digaji berapa asal kalian kerja benar. Tapi kalau orang Indonesia sudah puas dengan pemotongan gaji saja, menurutku kita kalah di situ,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendapatan terbesar anggota DPR justru berasal dari dana reses, bukan gaji. Berdasarkan catatan Najwa, total dana reses DPR mencapai Rp2,46 triliun per tahun, atau sekitar Rp2,5 hingga Rp4 miliar per anggota DPR.
Masalahnya, dana itu cair langsung ke masing-masing anggota tanpa laporan publik yang transparan.
“Dana reses itu enggak pernah ada pertanggungjawaban ke publik. Padahal jumlahnya miliaran rupiah per anggota. Itu yang harus diawasi, bukan hanya gajinya,” ungkap Najwa.
Perlu Sistem Keuangan yang Transparan
Najwa juga menyinggung alasan klasik sebagian anggota DPR yang mengaku dana tersebut digunakan untuk kegiatan di daerah pemilihan (dapil). Namun, menurutnya, hal itu justru memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.
“Gaji besar enggak masalah asal transparan. Kita pengin tahu uangnya diapain, bukan hanya angka di atas kertas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan informasi keuangan merupakan kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Najwa berharap, wacana pemotongan gaji tidak menutupi isu pokok: akuntabilitas dana publik di DPR yang selama ini luput dari sorotan serius.
(Don)
PEMALANG, Vokalpublika.com — Komandan Kodim (Dandim) 0711/Pemalang Letkol Inf. Muhammad Arif, S.Hub.Int., secara resmi menutup kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2026. Upacara penutupan berlangsung di Lapangan Sepak Bola Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2026). Mengangkat tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa,” program ini …
Pemalang, Vokalpublika.com – Andi Ashadi Haris, didampingi Kuasa Hukum Adv. David Santosa, S.H. dan paralegal Ali Afandi dari DS LAW OFFICE, resmi melayangkan aduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pemalang atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Aduan tersebut berbunyi pada (HAT) warga Klareyan, Pemalang. Perkara ini bermula sekitar tahun 2017-2018, saat pelapor, …
BEKASI, Vokalpublika.com – Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan status tersangka terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Desakan ini muncul setelah daftar penerima aliran dana terungkap dalam persidangan pengusaha Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 9 Maret 2026. Ketua …
Pesisir barat Vokalpublika.com-Penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Pesisir Barat menuai sorotan dari pihak keluarga korban. Pelapor yang juga orang tua korban, Edi Pasal, mengaku masih menantikan kepastian hukum dari proses penyidikan yang tengah berjalan di Polres Pesisir Barat. Peristiwa tersebut telah dilaporkan secara resmi melalui Laporan Polisi Nomor: …
Pekalongan, Vokalpublika.com – Sejumlah wartawan melakukan aksi protes dengan meletakkan kartu pers di lantai saat acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan kepada Sukirman, Senin (9/3/2026). Aksi ini dipicu oleh adanya penghalangan akses peliputan bagi awak media oleh petugas di lokasi acara.Peristiwa bermula saat para jurnalis hendak memasuki ruang acara resmi yang …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Dalam upaya memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan peluncuran program 200 Titik Jembatan Garuda secara virtual pada Senin 9 Maret 2026. Acara ini diikuti secara serentak oleh satuan TNI di seluruh pelosok tanah air, termasuk Kodim 0711/Pemalang yang menggelar video conference terpusat di …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
